Kolom

Menyegarkan Kembali Gagasan Ideal-Filosofis Pancasila

Adlan Nawawi - detikNews
Senin, 31 Mei 2021 15:42 WIB
Alun-alun Kota Tegal menjadi pusat atraksi wisata bagi warga maupun wisatawan. Di tengah pandemi pun alun-alun tetap ramai.
Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Konsep awal Pancasila bersumber dari pemandangan umum yang disampaikan Soekarno di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Sebuah pandangan yang menyajikan dasar filsafat negara. Soekarno mengumbar political appeal tentang lima prinsip atau sila untuk mempertimbangkan dasar falsafah negara Indonesia merdeka, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan.

Soekarno menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara (philosofische grondslag), fundamen filsafat, pikiran dalam, jiwa hasrat yang di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam yang jauh dari hampa dan kering pengalaman, kemudian tertuang sebagai gagasan ideal-filosofis tentang cara menjalankan roda pemerintahan.

Boleh jadi sebagai gagasan ideal-filosofis, Pancasila hanya berkutat sebagai wacana pemikiran dan bersemayam dalam angan-angan. Berbagai intepretasi yang bermunculan, menganalisis, mengkaji hingga mempertanyakan sejauh mana perannya dalam dunia praktis kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah, gagasan tentang Pancasila membutuhkan pengejawantahan praktis. Tidak sekedar gagasan teoritis, sebagaimana yang dipikirkan para pencetusnya. Jika tidak, maka Pancasila hanya akan menjadi objek kepentingan pragmatis. Alih-alih sebagai pemersatu, justru pemicu konflik internal dalam masyarakat yang majemuk.

Masih segar dalam ingatan, betapa Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Fenomena ini semakin diperkuat dengan pendirian lembaga dengan program-program yang identik dengan indoktrinasi ketimbang upaya penyadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Imaji tentang Pancasila menjadi buruk. Gagasan ideal-filosofis yang dimilikinya dimentahkan oleh praktik yang tidak seharusnya disandangkan kepadanya.

Beberapa pemikir melancarkan kritik dan menganggap bahwa Pancasila bukanlah ideologi, apalagi sebagai ideologi pemersatu (common platform). Pancasila lebih merupakan dokumen politik dan harus dilihat sebagai kontrak sosial, yaitu kompromi atau persetujuan sesama warga negara tentang asas-asas negara baru.

Pancasila sebagai ideologi, menurut Mahzar, menyebabkan monointerpretasi terhadap Pancasila oleh penguasa. Sementara Garin menilai bahwa Pancasila dijadikan alat untuk menciptakan industrialisasi monokultur yang berakibat terjadinya sentralisasi. Magnis Suseno menyatakan, 'Pancasila lebih tepat disebut kerangka nilai atau cita-cita luhur bangsa Indonesia secara keseluruhan daripada sebuah ideologi'. (2003). Ketiganya memandang Pancasila tidak boleh lagi menjadi sekadar ideologi politik negara, melainkan harus berkembang menjadi paradigma peradaban global.

Kehilangan Makna

Muncul keraguan apakah Pancasila tetap bisa dianggap sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Azyumardi Azra, ada tiga fenomena yang menyebabkan kekhawatiran ini muncul. Pertama, rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk mempertahankan status quo kekuasaan.

Kedua, liberalisasi politik yang diterapkan Presiden BJ. Habibie yang menghapus figur Pancasila sebagai asas tunggal. Efeknya adalah munculnya ruang bebas bagi ideologi-ideologi lain, baik yang berbasis ideologi ataupun agama. Pancasila cenderung tidak lagi menjadi common platform. Ketiga, desentralisasi dan otonomisasi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan (local-nationalist dan ethno-nationalism). (Azra, 2006)

Dua hal terakhir di atas menandai masyarakat Indonesia pasca-Orde Baru. Jika dianalisis, reaksi umum yang muncul adalah akibat dari posisi Pancasila yang menjadi doktrin komprehensif atau semata ideologi yang memayungi berbagai persoalan kehidupan bangsa. Interpretasi inilah yang keliru. Sebab, saat Pancasila menjadi doktrin yang komprehensif, maka ia mengandung dua makna, pertama, berlaku menyeluruh; kedua, tidak ada kebenaran lain di luar Pancasila.

Masalahnya adalah bagaimana sebuah ideologi negara dikembangkan dalam sebuah masyarakat demokratis yang modern dan majemuk yang ditandai adanya 'fakta pluralisme' yang terlihat dalam berbagai bentuk doktrin moral, budaya, dan keagamaan yang berbeda-beda? Belum lagi aura reformasi dan demokratisasi memunculkan liberalisme kehidupan di berbagai dimensi.

Kondisi bangsa tidak lagi sekedar dalam wajah plural, namun juga memunculkan riak-riak multikultural. Realitas yang majemuk tidak sekedar dipahami sebagai sunnatullah, namun juga mengarah pada mistifikasi dan ideologisasi perbedaan sebagai tameng untuk melawan ideologi, budaya dan prinsip satu pihak atas pihak lain.

Rejuvenasi

Dalam konteks inilah peran Pancasila tidak cukup sekedar sebagai gagasan ideal-filosofis. Ia harus dituangkan dalam ruang interaksi kebangsaan, sembari menegaskan bahwa kegagalan Orde Baru dalam memaknai prinsip ideal-filosofis Pancasila bukanlah kegagalan Pancasila semata. Yang keliru adalah pemaknaan asas tunggal yang dipaksakan sebagai alat politik kekuasaan.

Pancasila adalah sebuah prinsip inklusif, bukan eksklusif. Perannya sebagai payung adalah sosoknya yang "tidak jelas" dan "tidak terarah". Namun hal ini bukan bentuk kelemahan, namun kelebihan tersendiri, karena memungkinkan pemaknaan yang terus-menerus berdasarkan kebutuhan kebangsaan. Karena itu, Pancasila merupakan alternatif dalam memahami realitas sosial.

Pendekatan yang dipakai dalam konteks ini adalah pendekatan neither nor, yakni di mana segala hal tidak secara total ditolak dan tidak secara total diterima. (G. R. Somantri, 2006). Di kala perdebatan mencari dasar negara Indonesia menemukan puncaknya, Pancasila hadir sebagai penengah, tanpa memihak salah satu, baik pihak nasionalis-muslim yang menghendaki Islam sebagai dasar negara, dan nasionalis-sekular yang tidak menghendaki prinsip doktrin keagamaan Islam sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai muara mengimplisitkan makna bahwa Indonesia bukan negara agama (teokrasi), bukan pula negara sekular. Pancasila tampil sebagai sosok kompromistik, sintesis, bauran segala budaya serta kombinasi yang harmonis dan estetis. Saat itulah Pancasila diposisikan sebagai core values dalam kehidupan kebangsaan. Layaknya sebagai pedoman, ia harus diimplementasikan dalam kebijakan sosial dan politik yang sesuai dengan nilai dan prinsip Pancasila itu sendiri.

Pendekatan neither nor menjadikan Pancasila bersifat menjamin kebebasan beragama, berbudaya dan berideologi, sekaligus membatasinya. Membatasi kepentingan individu dan kelompok demi kepentingan nasional, membatasi kebebasan berpolitik yang kebablasan dan membatasi kepemilikan pribadi. Dalam konteks kebebasan dan pembatasan tersebut, ada beberapa hal yang harus ditekankan.

Pertama, Pancasila tidak bisa dipahami secara parsial, tidak terpisah antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Kedua, Pancasila tidak bersifat kontradiktif antara satu sila dengan sila lainnya. Pada level inilah, Pancasila dibumikan dan direjuvenasi agar tetap menjadi penengah, common platform, atau kalimatun saw√Ę'. Ketiga hal tersebut adalah bagian dari sebuah proses perjalanan pemikiran dan aktualisasinya sesuai dengan konteks zaman.

Membumikan Pancasila sebagai common platform hanya bisa terbangun saat ia dijadikan sebagai public discourse, wacana publik. Dengan menjadikan Pancasila sebagai wacana publik, sekaligus dapat dilakukan reassessment, penilaian kembali atas Pancasila agar senantiasa menghasilkan pemaknaan baru.

Wujud penyegaran kembali gagasan ideal-filosofis Pancasila sat ini juga dengan meletakkannya sebagai konsepsi politis. Sebagai konsepsi politis, Pancasila merupakan rumpun dari nilai (moral) yang memperkuat entitasnya sebagai dasar negara, dan merupakan cara pandang yang mempertimbangkan ciri khusus hubungan politik, yang memang dan harus dibedakan dari jenis hubungan yang lain.

Sebagai konsepsi politis juga akan memperkuat status Pancasila sebagai dasar negara, meski akan selalu terdapat kemungkinan alternatif pilihan bagi kebijakan yang menentukan bentuk tatanan politik, sosial dan ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, pengejawantahan nilai Pancasila akan terbuka dalam menerima pemaknaan baru, sesuai dengan dinamika zaman. Bukan instrumen final yang pada gilirannya hanya akan menjadi alat untuk memperkuat kekuasaan.

Muhammad Adlan Nawawi pengajar Pascasarjana PTIQ Jakarta

(mmu/mmu)