Kolom

Berbagi Jalan untuk Keselamatan Bersama

Adita Irawati - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 16:41 WIB
Adita Irawati - Staf Khusus Menteri Perhubungan
Foto: dok. istimwa
Jakarta -

Beberapa hari terakhir hangat diperbincangkan di media sosial, tentang seorang pengendara motor yang mengacungkan (maaf) jari tengah kepada sekelompok pesepeda balap (roadbike) di jalan arteri ibukota. Gestur jari ini identic dengan kekesalan, kalau tidak bisa dibilang kemarahan. Narasi yang dibangun, lepas dari benar atau tidak, adalah para pesepeda menutup jalan arteri, sehingga pengguna jalan lain terhambat. Konon, si pengendara motor mencoba menerobos dan berakhir dengan acungan jari tengah. Alhasil, media sosial jadi dipenuhi pembicaraan soal ini. Tentu, dengan versi masing-masing.

Saya tidak ingin masuk pada debat soal siapa yang salah siapa yang benar. Mari kita meninjau hal ini dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah lewat UU No.22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pasal 108 ayat 3 pada UU tersebut menetapkan sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor, berada pada lajur kiri jalan. Artinya, makin rendah kecepatan kendaraan maka wajib untuk mengambil lajur kiri. Sepeda sebagai kendaraan tidak bermotor, dipastikan kecepatannya akan lebih rendah dan wajib mengambil lajur kiri.

Di sisi lain, pemerintah telah menetapkan aturan untuk memberikan jaminan keselamatan bagi pesepeda di jalan melalui Peraturan Menteri Perhubungan No 59 tahun 2021 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan (PM no 59). Pemerintah sejatinya sangat memperhatikan para pesepeda, yang notabene adalah pengguna transportasi bebas polusi. Apalagi di masa pandemi, olahraga luar ruang sangat didorong, agar imunitas meningkat sehingga tidak mudah tertular Covid 19. Tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan dan aturan di jalan.

Jika dipelajari lebih mendalam pasal-pasal di dalam PM No 59 ini, terdapat ketentuan soal persyaratan sepeda untuk menjaga keselamatan pengendaranya seperti rem, roda, lampu, pedal dan sebagainya.

Yang tak kalah penting adalah syarat pesepeda pengguna jalan. Pada Pasal 6 ayat 1C Peraturan Menhub tersebut, terdapat ketentuan pengguna jalan harus memahami tata cara berlalu lintas yang terdiri dari antara lain: mengikuti ketentuan perintah dan larangan khusus sepeda yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas, dan marka lajur sepeda; menggunakan sepeda secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain; memberikan prioritas pada pejalan kaki; menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan membawa sepeda dengan penuh konsentrasi.

Selain itu, terdapat juga ketentuan mengenai hal-hal yang dilarang, yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Menhub tersebut. Khusus di butir f pada pasal ini dinyatakan, pesepeda dilarang berkendara dengan berjajar lebih dari 2 (dua) sepeda.

Pemerintah daerah pun wajib menyediakan lajur khusus sepeda di jalan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah tersebut. Lajur ini dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki, dan dimungkinkan untuk berbagi jalan dengan kendaraan bermotor juga, yang pelaksanannya diatur aturan pemerintah daerah terkait.

Merujuk pada aturan-aturan di atas, prinsip berbagi jalan sudah diatur lewat UU LLAJ. Sedangkan keselamatan pesepeda telah dijamin oleh pemerintah lewat PM No 59/2021. Namun, yang paling penting adalah kesadaran para pesepeda itu sendiri. Sudah jelas dalam ketentuan terdapat larangan berkendara dengan berjajar lebih dari dua sepeda dan wajib mengambil lajur kiri.

Faktanya, masih banyak kelompok pesepeda yang menamakan dirinya peleton, berjajar tiga bahkan empat sepeda dan mengambil hampir seluruh badan jalan. Harus diingat jalan arteri digunakan oleh berbagai moda transportasi. Dan, sesuai UU LLAJ, sepeda seharusnya mengambil lajur kiri karena kecepatannya tentu lebih lambat dari kendaraan bermotor, termasuk sepeda motor. Memang, ada sepeda balap yang sangat canggih hingga bisa dikayuh dengan kecepatan puluhan kilometer per jam. Hanya saja, dalam kondisi maksimal tentu tidak mungkin mengalahkan kendaraan bermotor.

Di sisi lain, pengguna jalan selain pesepeda juga punya kewajiban yang sama untuk berbagi jalan. Bagaimana implementasinya tidak lepas dari kesadaran semua pengguna jalan, dan tentunya ketegasan aparat petugas di daerah yang mengawasi di lapangan.

Berbagi jalan pada akhirnya adalah untuk keselamatan kita bersama. Berbagi jalan juga cerminan budaya dan peradaban kita. Tentu, kita tidak ingin dijuluki manusia tak berbudaya, apalagi disebut tak beradab, bukan?


Adita Irawati, Staf Khusus Menteri Perhubungan

(dnu/dnu)