Ganjar, Anies dan RK: Elektabilitas atau Gelembung Popularitas?

Rahmat Sahid - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 14:33 WIB
Anies, Ridwan Kamil, Ganjar di Balai Kota DKI (Zhacky/detikcom)
Foto: Anies, Ridwan Kamil, Ganjar di Balai Kota DKI (Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Pelaksanaan Pemilu Presiden 2024 masih cukup lama, sekitar tiga tahun lagi. Namun demikian, diskursus ke arah sana sudah begitu riuh dan menjadi wacana yang cukup menghangatkan peta perpolitikan di Indonesia. Lembaga survei opini publik secara bergantian turut meramaikan laman media dan layar kaca dengan suguhan angka elektabilitas. Baik itu elektabilitas partai politik maupun figur kandidat yang dianggap punya peluang sebagai calon presiden (capres).

Untuk tataran elektabilitas parpol, opini publik dalam merespons hasil survei masih cenderung biasa-biasa saja. Karena memang dari komposisi tingkat elektabilitas di lima besar masih tidak jauh berbeda dengan hasil Pemilu Legislatif 2019 lalu. Namun, terkait dengan elektabilitas figur kandidat capres, ke-riuh-an dan hiruk-pikuknya seolah pilpres dilaksanakan bulan depan.

Di sosial media, hasil liputan media atau berita terkait survei elektabilitas kandidat capres menjadi amunisi bagi pegiat media sosial dan para buzzer pendukung untuk pamer keunggulan dan bahan "serangan" kepada figur yang dianggap punya potensi sebagai rival politiknya.

Survei dan Market Intelligence

Jennifer Lees-Marshment, salah seorang pakar marketing politik dalam bukunya Political Marketing-Principles And Applications (2009) menyebutkan, survei atau polling opini publik memang menjadi salah satu metode yang efektif dalam melakukan market intelligence atau penyelidikan pasar. Dalam hal pemasaran politik, pasar yang dimaksud adalah pemilih. Melalui survei, meskipun hanya dengan sampel ratusan atau ribuan orang, jika dilakukan dengan benar, hasilnya polling bisa menggambarkan suara dari jutaan orang.

Di Indonesia, di mana survei masih relatif baru, kenyataannya juga lembaga survei bisa memotret suara pemilih dengan hasil tidak jauh berbeda dengan hasil pemilu resmi berdasarkan rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), baik itu terkait dengan pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Bahkan, dalam hajatan pilkada semua kandidat kini mengandalkan survei untuk melakukan targetting dan strategi kampanye.

Sebagai metode dalam market intelligence, survei akan memberikan informasi atau data mengenai popularitas (pengenalan) kandidat, preferensi (dukungan) pemilih pada kandidat, perbedaan/margin suara antar kandidat, kemungkinan pemilih berubah/berpindah suara, hingga data mengenai jumlah atau proporsi pemilih yang masih mengambang, serta potensi/kemungkinan perubahan suara antara masing-masing kandidat.

Lalu bagaimana dengan survei yang dilakukan dalam tempo yang masih jauh dari pelaksanaan kontestasi electoral? Seperti misalnya dengan survei baru-baru ini yang sudah begitu ramai menampilkan elektabilitas figur kandidat capres?

Jabatan Publik dan Gelembung Popularitas

Merujuk dari sisi waktu, survei baru-baru ini dari sisi elektabilitas kandidat capres masih sebatas testing the water polls. Artinya, angka elektabilitas masih jauh dari titik aman dan belum solid meskipun ada trend kenaikan. Selain waktunya yang masih cukup lama, pergeseran tingkat elektabilitas juga masih rawan terjadi, naik atau turun seiring dengan dinamika politik yang bakal terjadi hingga batas akhir penentuan capres pada 2024 mendatang.

Sebagai gambaran angka elektabilitas, dalam survei terkini Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada 1 April 2021, hasil simulasi pertanyaan tertutup dengan mengajukan 15 nama calon potensial, hasilnya Prabowo Subianto di posisi teratas dengan elektabilitas 20,8 persen. Di urutan berikutnya secara berurutan adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 13,1 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 12 persen, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno 7,4 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) 6,7 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 5,2 persen, dan Tri Rismaharini 5,2 persen.

Hasil polling oleh lembaga survei lainnya di kisaran waktu yang tak jauh berbeda juga menunjukkan tingkat elektabilitas nama-nama tersebut, yang meskipun berbeda angka dan peringkatnya namun dengan disparitas yang tidak terlampau jauh.

Sebagai perbandingan dalam konteks Pilpres 2024 tidak diikuti incumbent yang sudah menjabat dua periode, seperti halnya Pilpres 2014, maka hasil survei yang dilakukan awal tahun 2013 untuk memotret peta politik kandidat Pilpres 2014 cukup relevan. Hasil survei Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS) yang dirilis 26 Mei 2013 menunjukkan elektabilitas Joko Widodo (saat itu Gubernur DKI Jakarta) di urutan tertinggi yakni 28,6 persen. Peringkat berikutnya secara berurutan yakni Prabowo Subianto sebanyak 15,6 persen, Aburizal Bakrie 7 persen, Megawati Soekarnoputri 5,4 persen, Jusuf Kalla 3,7 persen, Mahfud MD 2,4 persen, Hatta Rajasa 2,2 persen, dan 28 persen responden belum memiliki pilihan.

Perbandingan data tersebut setidaknya untuk melihat apakah nama-nama yang moncer elektabilitasnya dalam survei fase testing the water poll itu bisa menjadi magnet yang akan memaksa parpol sebagai pengusung untuk mendekat. Atau, dengan perbandingan itu, setidaknya kita bisa menganalisis figur mana yang elektabilitasnya sekadar gelembung popularitas, yang bisa naik begitu cepat dan bisa kempis dalam tempo yang cepat juga manakala "angin penopang" tak lagi efektif mengisi ruang gelembung tersebut.

Jabatan publik bisa menjadi instrumen yang mendongkrak elektabilitas seorang pejabat mana kala kebijakan dan gebrakan kinerjanya efektif bertransformasi dan menjadi apresiasi publik yang berbuah insentif elektoral. Namun, jika jabatan publik itu menjadi satu-satunya variabel yang menentukan kenaikan elektabilitas, maka beberapa di antara figur kandidat capres yang namanya moncer dalam survei rawan kempis bagai gelembung yang tak lagi punya angin penopang.

Dan nyatanya, beberapa di antara nama-nama itu, pada tahun 2023 mendatang bakal lepas dari jabatan publik yang selama ini cukup berperan mendongkrak elektabilitasnya, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Posisi ketiganya akan diisi oleh Pj Gubernur sampai adanya hasil definitif pemenang pada Pilkada Serentak 2024. Hal yang berbeda jika dibandingkan dengan posisi Jokowi kala elektabilitasnya di posisi teratas, karena saat itu posisi jabatan publik sebagai Gubernur DKI Jakarta tetap melekat padanya.

Oleh karenanya, sangat menarik untuk mencermati bagaimana mereka mempertahankan elektabilitasnya, atau bahkan terus naik, agar tetap memelihara asa untuk bisa didekati parpol sebagai kendaraan yang bakal mengusungnya di Pilpres 2024. Atau akan jadi gelembung popularitas saja yang akan kempis seiring perginya jabatan publik sebagai angin penopang.

Tentu tidak mudah memprediksi dan menganalisanya. Tetapi, pada akhirnya bobot kepemimpinan mereka yang akan diuji oleh waktu sebagai pembuktian.

Kans Elite Partai

Mengacu pada perbandingan data survei tersebut, justru peluang masih terbuka lebar bagi para tokoh utama partai untuk kans dicalonkan. Di luar Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebagai tokoh utama partai yang secara politik masih diuntungkan berkat jabatan publik yang melekat, terdapat beberapa nama lain yang punya keuntungan politik sama, yakni sebagai elite di partainya dan hingga 2024 masih menduduki jabatan publik sebagai penopang kinerja yang bisa mengatrol popularitas dan elektabilitasnya.

Mereka antara lain Ketua DPP Bidang Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang juga menjabat sebagai Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang juga melekat jabatan publik sebagai Wakil Ketua DPR. Dan tentu saja, ada Ketua Umum Partai Demokrat AHY, yang meskipun tidak mengemban jabatan publik tetapi representasi dari trah politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), salah satu tokoh nasional yang turut menjadi penentu peta politik di tanah air Indonesia ini.

Merujuk pada konsep Gary W Cox (1997) yang mengandaikan pemilu seperti pasar, maka di dalamnya pasti ada penjual, pembeli dan barang konsumsi. Dalam konteks pemilu, penjual adalah pemilih, pembelinya adalah elite partai, sedangkan barang konsumsinya adalah suara pemilih. Parpol dalam hal ini elite pengambil keputusan pengusungan calon untuk berkompetisi di pilpres tentu bertujuan mendapatkan suara pemilih dan bisa meraih kekuasaan. Elite membutuhkan suara pemilih untuk meraih kekuasaan melalui calon yang diusungnya dalam pilpres. Karenanya, keputusan untuk mengusung calon memperhitungkan beberapa aspek. Pertama adanya potensi suara pemilih (barang konsumsi) yang mungkin akan diraih (dibeli) untuk mendapatkan kekuasaan yang ingin dicapai oleh elite (parpol pengusung) dalam pilpres. Kedua, bagaimana soal pembiayaan yang dibutuhkan atau dikeluarkan untuk memenangkan calon yang diusungnya. Ketiga, pertimbangan sejauh mana azaz manfaat yang akan didapatkan setelah mendapatkan kekuasaan.

Pada akhirnya, parpol yang punya otoritas legal formal untuk mengusung calon akan menentukan siapa yang paling tepat untuk diusung berdasarkan berbagai pertimbangan dengan tujuan bisa menang. Elektabilitas kandidat calon tentu akan menjadi pertimbangan penting dan strategis. Tetapi, tentu itu bukan satu-satunya pertimbangan untuk membuat keputusan dalam hal pencalonan. Apalagi jika nyatanya itu hanya sekadar gelembung popularitas, yang lambat laun akan kempis seiring perginya jabatan publik sebagai angin penopang yang melekat pada dirinya.

*Rahmat Sahid
Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta | Kolumnis Politik | Konsultan Komunikasi | Penulis Buku Ensiklopedia Keislaman Bung Karno.

(tor/tor)