Kolom

Mencuci Piring Pecah: Beban Ganda Korban Perkosa

Muallifah Ifa - detikNews
Jumat, 28 Mei 2021 13:30 WIB
poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Pekerjaan mencuci piring memang pekerjaan domestik yang sangat menyebalkan. Selain harus berhati-hati takut piring pecah, bersinggungan langsung dengan air dan sabun serta noda bandel di wajan dan peralatan dapur lainnya membuat perasaan tidak keruan. Tapi bagaimana ceritanya kalau ternyata yang kita cuci itu adalah piring pecah? Mungkin sama dengan perumpamaan "sudah jatuh tertimpa tangga pula".

Mencuci piring pecah ini saya perumpamakan seperti kasus yang ramai beberapa belakang ini, yakni kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak seorang anggota DPRD Bekasi berinisial AT (21 tahun) kepada PU (15 tahun). Kasus ini semakin menjadi perbincangan hangat tatkala pelaku AT berniat menikahi korban. Membaca kronologi peristiwa pemerkosaan tersebut nyatanya tidak dilakukan oleh AT saja. PU juga dijual oleh AT untuk melayani banyak laki-laki melalui aplikasi berbasis online.

Parahnya, uang tersebut tidak pernah masuk ke tangan PU. Singkat cerita, PU mengalami trauma yang luar biasa atas kejadian tersebut. Membaca kabar ini saya kembali bergumam dan membayangkan bagaimana rasanya jadi PU sebagai perempuan di bawah umur. Mungkin memang tidak bisa disamakan ketika saya berpikir di posisi PU. Paling tidak, menjadi perempuan adalah pengalaman yang sama yang dimiliki oleh PU dengan membayangkan bersetubuh tanpa dasar rasa suka, keterpaksaan, di bawah ketakutan, apalagi dengan kondisi di bawah umur. Ini jelas tindak kejahatan yang biadab.

Sekilas mungkin niatan AT (untuk menikahi korban) adalah tindakan yang harus kita apresiasi. Ini hanya sekilas saja! Lebih jauh, justru niatan ini akan sangat mematikan korban secara kompleks. Beberapa respons korban yang bisa kita baca melalui berita bahwa PU menangis dan berteriak ketika mendengar nama AT, dan beberapa respons buruk lainnya.

Membaca kondisi psikologi korban memang sangat mengkhawatirkan, apalagi pengalaman pemerkosaan tersebut tidak dilakukan oleh satu orang saja. Bisa dipastikan, beberapa orang sudah melakukan hubungan seksual dengan korban tanpa kehendak dan kuasanya sebagai perempuan yang merdeka, ditambah dengan umurnya yang masih di bawah umur menjadikan mentalnya sangat terpuruk dan trauma yang luar biasa.

Kejadian traumatis dapat mengakibatkan gangguan secara mental, yakni PTSD atau gangguan stres pascatrauma. Ekspresi trauma pun sangat beragam, seperti ketakutan, ketidakberdayaan, kesedihan berlarut-larut, rasa tidak percaya diri, mudah curiga terhadap orang lain, mimpi buruk, sulit tidur, menutup diri dari pergaulan, stres jangka panjang hingga bunuh diri.

Keputusan untuk menikahi korban bukanlah keputusan yang tepat dan bentuk tindak kejahatan, apalagi dengan alasan menghindari zina dan menanggung beban dosa. Alasan ini yang membuat saya berpikir seperti mencuci piring pecah. Mencuci piring akan membuat tangan kasar dengan sabun, berbagai kotoran dapur, dan lain-lain, apalagi jika piringnya pecah akan menimbulkan luka bagi tangan. Sama halnya dengan menikahkan korban dengan pelaku. Sakitnya bertubi-tubi. Bisa jadi seumur hidupnya dihabiskan dengan ketakutan.

Kondisi korban yang sedang terpuruk, dia sangat butuh waktu, orang terdekat yang bisa memahami kondisinya, psikiater untuk memulihkan traumanya bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyembuhkan luka batin yang ada dalam dirinya, bahkan bisa jadi seumur hidup ia akan mengalami trauma itu.

Penghakiman atas dosa yang ditanggung dan dibebankan kepada korban tidaklah pantas diungkapkan dengan kondisi saat ini. Pun hingga kondisinya pulih, beban atas dosa itu sangatlah biadab jika diberikan kepada sang korban. Tapi inilah masyarakat kita; selamat datang di negara yang memberikan stigma negatif terhadap perempuan korban pemerkosaan. Beban berlipat sebagai korban pemerkosaan masih menjadi budaya. Perempuan tetaplah menjadi penanggung beban dosa atas kejadian buruk yang menimpanya. Belum lagi dengan penghakiman-penghakiman yang lain, seperti perilakunya sebelum diperkosa, pergaulannya, baju yang dipakai hingga yang lain.

Pernikahan yang dilangsungkan justru akan memperparah kondisi korban. Seumur hidupnya ia akan mengalami trauma yang sangat mendalam, hidup dengan penuh ketakutan. Bisa jadi, suaminya nanti (AT) justru menjual istrinya kepada laki-laki hidung belang sama seperti sebelumnya. Bisakah kita berpikir kemungkinan buruk yang terjadi pada korban?

Berpikir demikian bukan dalam rangka menghakimi pelaku di masa yang akan datang, tetapi sikap empati pada korban pemerkosaan yang sangat tidak manusiawi itu seharusnya menjadi kacamata kita bersama, untuk lebih bijak menghadapi fenomena pemerkosaan, perdagangan perempuan, dan hal lain yang merugikan perempuan.

Sayangnya tidak banyak yang melihat fenomena ini sebagai kasus yang perlu disikapi amat serius. Perempuan tetaplah banyak menjadi korban pemerkosaan. Apalagi jika ia di bawah umur, kepahitan-kepahitan yang dialaminya terkadang membawanya pada penolakan di masa yang akan datang. Penolakan oleh calon mertua karena pernah diperkosa, penolakan pekerjaan akibat masa lalunya, dan penolakan lainnya. Padahal ia adalah korban. Seharusnya hukuman semacam itu diberikan kepada pelaku.

Ini juga menjadi catatan tebal, mengapa perlunya RUU PKS segera disahkan. Desakan pengesahan RUU PKS harus terus dilakukan. Apalagi dalam sebuah negara hukum, regulasi menjadi sangat penting sebagai landasan yang menjadi kunci berbagai penegakan diterapkan. Dalam menyikapi persoalan pemerkosaan, kasus semacam ini banyak terjadi, tapi kita masih buta soal pentingnya pengesahan RUU PKS.

(mmu/mmu)