Sentilan IAD

Menunggu Negara Membela Tere Liye

Iqbal Aji Daryono - detikNews
Selasa, 25 Mei 2021 19:46 WIB
iqbal aji daryono
Iqbal Aji Daryono (Ilustrasi: Fihril Kamal/istimewa)
Jakarta -

Baru saja, penulis Tere Liye bikin keributan kecil lagi di lini masa. Saya tidak tahu pasti apakah memang Mas Tere yang bikin ribut ataukah netizen yang peng-kepcer unggahan medsos Tere Liye yang menjadikannya sebagai bahan ribut. Yang jelas, Tere menulis bahwa "dungu" sekali orang-orang yang membeli buku bajakan, sambil "menggoblok-goblokkan" mereka.

Netizen yang mengangkat unggahan tersebut menyoroti bahasa yang digunakan Tere Liye. Poinnya, kata si warganet, pembaca buku Tere itu mayoritas anak-anak SMP dan SMA, dan mereka masih terlalu polos sekaligus belum paham tentang isu pembajakan buku. Artinya, gaya tuturan Tere Liye itu sangat arogan dan tidak pas dilontarkan kepada masyarakat pembaca, begitu kesimpulannya.

Dapat ditebak, perdebatan warga lini masa berikutnya tersedot banyak ke soal bahasa congkak Tere Liye, juga ke pembelaan atas para pembaca yang polos dan tidak tahu apa-apa. Sebagian lainnya menyambar dengan membongkar soal-soal hak penulis yang dirampas, kesadaran publik tentang hak cipta, dan seterusnya.

Saya pribadi juga menulis beberapa buku, meskipun sayang sekali buku saya belum layak dibajak (hahaha!). Tetapi, sudah cukup lama saya terlibat dengan komunitas perbukuan, pernah empat tahun bekerja di industri penerbitan, dilanjutkan hampir lima tahun menjalankan penerbit saya sendiri, dan beberapa tahun terakhir aktif sebagai penulis buku dan pemilik toko buku.

Sejak tahun-tahun awal saya aktif di dunia perbukuan itu, keluhan para pekerja buku selalu berkutat hanya di dua hal sampai-sampai terdengar begitu membosankan: rendahnya minat baca, dan maraknya pembajakan buku.

Ringkasnya, sudah selama belasan tahun, bahkan sebenarnya jauh lebih lama lagi, problem pembajakan buku tak kunjung menemukan titik terang, berhenti di keluhan-keluhan, bahkan saking buntunya berujung pada umpatan-umpatan.

Dengan realitas pahit seperti itu, kericuhan lini masa yang dipicu oleh unggahan Tere Liye itu sebenarnya salah sasaran. Ini sudah bukan lagi soal akhlak seorang Tere Liye, bukan pula minimnya kesadaran publik akan hak cipta.

Ini lebih tentang pertanyaan mendasar: kenapa pengetahuan masyarakat yang minim akan isu pembajakan, berikut kepolosan anak-anak SMP dan SMA yang membaca buku-buku bajakan itu terus dibiarkan? Sampai kapan? Apakah untuk menunggu segalanya membaik anak-anak itu harus ditunggu dewasa dulu, ditunggu sampai tak lagi lugu, ditunggu punya duit cukup dulu, sehingga mereka cukup kuat untuk membeli buku asli dan baru?

Sementara, ketika anak-anak itu beranjak dewasa, pasti akan hadir adik-adik mereka, generasi yang akan (lagi-lagi) diberi permakluman karena kepolosan mereka, dan mata rantai kanker ganas pembajakan ini tak akan pernah selesai. Segalanya akan ditutup dengan nasihat moral yang sangat bijak: "Kasihan sekali kalau anak-anak yang polos itu malah digoblok-goblokkan, padahal seharusnya mereka diberi edukasi."

Persis. Seharusnya mereka diberi edukasi. Pertanyaan lebih lanjut: siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan edukasi? Apakah para penulis seperti Tere Liye yang harus melakukannya?

Pembajakan adalah kejahatan, camkan itu baik-baik. Keterlaluan kalau untuk premis dasar seremeh itu saja kita tidak tahu. Nah, coba sekarang bandingkan dengan kejahatan lain. Pencurian sepeda motor, misalnya. Agar masyarakat tahu bahwa pencurian sepeda motor merupakan tindakan kriminal, dan membeli sepeda motor curian juga tindakan kriminal, siapa yang harus mengedukasi masyarakat? Apakah para korban pencurian itu sendiri?

Jadi, kalau pencurian sepeda motor marak, maka beban tanggung jawabnya ada pada para korban pencurian motor yang malas memberikan edukasi kepada masyarakat dan lingkungan? Begitu?

Tolong nggak usah tertawa, ditahan saja. Anda toh sudah tahu jawabannya, bahwa yang punya tugas utama edukasi publik itu bukan para korban, melainkan negara.

Jadi, terang benderang bahwa keributan lini masa terkait Tere Liye itu salah sasaran. Problem sesungguhnya bukan pada umpatan Tere Liye, bukan pula pada minimnya pengetahuan publik tentang mana buku bajakan dan mana yang tidak, melainkan pada betapa lambatnya negara bersikap.

Karena itulah, ada setumpuk PR yang mesti dilakukan oleh negara dalam perkara ini.

Pertama, penguatan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual. Tidak bisa tidak, pemahaman atas HAKI ini bukan cuma mesti disebarkan ke masyarakat luas, melainkan juga harus digencarkan ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Jika sekolah daring alias PJJ selama setahun terakhir membuat banyak orang resah tentang pendidikan karakter, semestinya keresahan itu juga diberikan dalam porsi yang sama ketika banyak anak SMP dan SMA "yang lugu dan polos itu" menjadi maling tanpa mereka sadari.

Lebih detail lagi, pemahaman tentang HAKI seharusnya tidak berhenti hanya di dimensi normatif, melainkan juga pada tataran aplikatif. Life skill praktis yang mendesak diajarkan kepada anak-anak sekolah bukan lagi cuma tentang cara menggunakan gawai, cara seleksi informasi agar tidak termakan hoaks, atau cara membikin pupuk kompos. Cara membedakan mana buku asli dan mana buku bajakan juga wajib diajarkan!

Untuk agenda pengajaran semacam itu, para pendidik sangat bisa bekerja sama langsung dengan para praktisi. Kebangetan kalau para pekerja buku yang sedang dibela hak-haknya itu tidak mau membantu.

PR selanjutnya (malah sebenarnya ini PR yang lebih mendasar) adalah soal hukum. Pembajakan itu pencurian, banyak di antara pelakunya yang beraksi terang-terangan, dengan skala yang masif dan melibatkan kapital sangat besar. Belum lagi realitas menjamurnya toko-toko online ternyata memberi ruang yang semakin longgar pada pemasaran buku-buku bajakan. Nah, anehnya, dalam undang-undang, pembajakan masih tergolong delik aduan.

Itu lucu sekali. Kejahatan terang-terangan, dengan mafia-mafia bermodal besar, yang bukan cuma merugikan para pekerja buku dan industri buku, melainkan juga berperan sangat besar bagi pembodohan bangsa dan negara, kok mesti menunggu aduan dulu untuk penyikapan?

Baru saja saya menelepon kawan saya Hinu OS, juru bicara Konsorsium Penerbit Jogja, yang belum lama ini berhasil memperkarakan rangkaian aksi pembajakan buku besar-besaran dalam skala miliaran rupiah di Jogja. Dia mengatakan, karena pembajakan buku masuk delik aduan, maka untuk mengajukan ke hadapan hukum, seorang penuntut harus menyediakan syarat-syarat yang terlalu berat.

Beberapa di antaranya adalah: bukti harus kuat, harus bisa menunjukkan mana buku asli dan mana buku bajakan, nota pembelian buku bajakan harus jelas dari toko mana dan siapa penjualnya, dan orang yang diadukan harus jelas juga siapa orangnya, nama lengkapnya, alamatnya, dan sebagainya.

Terkait syarat berupa bukti-bukti fisik buku bajakan, tentu itu masuk akal. Tetapi, siapa pelaku pembajakannya, nama dan alamatnya, tentu menjadi syarat yang ribet sekali. Itu syarat yang sangat sulit dipenuhi oleh para penulis yang minim sumber daya, yang transferan royaltinya pun ala kadarnya.

Bayangkan saja seorang penulis memergoki versi bajakan bukunya dijual terang-terangan, baik di toko fisik maupun lebih-lebih lagi di marketplace, dengan indikasi yang jelas semisal harga yang murahnya tak masuk akal. Apa iya si penulis mesti melakukan investigasi mandiri dulu, menelusuri siapa pembajaknya, di mana alamatnya, berapa nomor KTP-nya, syukur-syukur juga tahu apa warna favoritnya dan kuliner kesukaannya? Ribet bet bet.

Hasilnya, sangat sedikit orang yang mampu melakukan pengaduan resmi atas pembajakan. Di saat yang sama, industri pembajakan buku yang dipegang mafia-mafia itu semakin merdeka dan tertawa-tawa sambil terus menangguk banjir laba haramnya.

Lalu, di mana negara? Mungkin cuma ada di hatimu saja.

Sudah saatnya (ah, sebenarnya sudah sangat terlambat juga) langkah-langkah konkret itu diterapkan. Jika negara baru saja menetapkan kewajiban pembayaran royalti untuk restoran dan kafe yang memutar musik-musik, semestinya dunia perbukuan yang lebih berkaitan langsung dengan pendidikan bisa juga sama-sama diselamatkan.

Dengan demikian, ada banyak hal yang akan bisa didapatkan. Akhlak anak-anak yang konon polos dan lugu itu akan terselamatkan karena tercegah dari tindakan pencurian, ekosistem perbukuan dan ilmu pengetahuan di negeri ini akan lebih sehat, industri kreatif akan lebih hidup dan menghidupi banyak orang, dan sebagian tantangan pembangkitan ekonomi pun akan teratasi.

Lebih jauh lagi, para penulis dan penerbit akan lebih bersemangat lagi karena hak-hak mereka tidak terus dicuri, dari situ mereka akan lebih giat memproduksi bacaan-bacaan bergizi, dan ratapan-ratapan tentang rendahnya minat baca lambat laun tak akan terdengar lagi.

Oh iya, satu lagi: para penulis juga tak akan mengumpat-umpat lagi.

Iqbal Aji Daryono penulis, eks-juru bicara Serikat Kaum Buku Yogyakarta, tinggal di Bantul

Simak juga 'Saat Novel 'Rembulan Tenggelam di Wajahmu' Siap Difilmkan':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)