Kolom

Solusi Bermartabat untuk Konflik Papua

Bernardus Bofitwos Baru - detikNews
Senin, 24 Mei 2021 12:15 WIB
Massa Papua Demo di Bandung
Warga Papua di Bandung mengecam kekerasan di Papua (Foto: Wisma Putra)
Jakarta -

Situasi kekerasan semakin meningkat di seluruh tanah Papua, terlebih khusus di Intan Jaya. Pihak TNI-POLRI dan TPNPB-OPM saling melancarkan serangan. Kekerasan ini adalah kekerasan perang, yang pasti memakan korban di kedua belah pihak, terlebih lagi pihak masyarakat sipil.

Belum lagi kekerasan yang lain, yang terus dialami oleh orang Papua. Kekerasan politik (politic violence) dan hak-hak asasi manusia (human right violence), kekerasan terhadap nilai-nilai budaya (culture violence) dan pengerusakan terhadap lingkungan hidup melalui pencurian dan penebangan kayu secara liar (illegal logging), serta eksploitasi kekayaan alam yang merugikan masyarakat adat pemegang pemilik hak ulayat oleh perusahaan-perusahaan besar.

Semua bentuk kekerasan ini mencabik-cabik harkat dan martabat orang Papua. Peristiwa-peristiwa ini menambah pengalaman pahit (memoria passionis) yang memilukan hati orang Papua. Belum lagi kekerasan militer terhadap masyarakat sipil seperti yang terjadi di Mapenduma, Ndunga, Biak, Nabire, dan Intanjaya yang masih berlangsung.

Kekerasan ini bersifat vertikal antara pemerintah pusat dengan orang Papua. Berbagai kekerasan ini terus terjadi, tidak ada akhirnya, maka orang Papua bertanya, kapankah kekerasan terstruktur dan sistematis ini akan berakhir? Kapankah kami akan menikmati hidup yang damai, aman, dan sejahtera? Kapankah kami akan berhenti menangis dan menjerit? Kapanlah kami akan hidup damai di atas tanah leluhur kami?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas mengisyaratkan kegelisahan dan sekaligus harapan orang Papua, bahwa diperlukan suatu mekanisme penyelesaian yang menyeluruh terhadap multi kekerasan yang dilakukan terhadap orang Papua. Gelisah karena eksistensi masa depannya tidak menentu, karena tidak ada jaminan pasti secara politik dan hukum bagi orang Papua di Republik ini.

Namun masih ada harapan karena ada kepercayaan, bahwa sebagai makhluk yang berakal budi dan bermartabat ilahi, memungkinkan menemukan solusi-solusi terbaik untuk mengakhiri berbagai kekerasan yang terus terjadi selama ini. Karena berlandaskan prinsip ini, maka diharapkan ada kemauan politik (politic will) dari pemerintah pusat agar membuka dialog atau perundingan dengan orang Papua. Diharapkan pihak pemerintah pusat dan rakyat Papua melalui perwakilannya bertemu dalam satu titik, yaitu dialog. Dialog atau perundingan adalah cara bermartabat untuk mengakhiri berbagai kekerasan yang menimpa orang Papua selama ini.

Kekerasan tidak mungkin dapat diatasi dengan kekerasan, atau dengan perkataan lain, konflik tidak mungkin diselesaikan dengan konflik. Ketika kekerasan dijawab dengan kekerasan, maka akan melahirkan kekerasan baru. Konflik dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan damai, melalui dialog atau perundingan. Maka solusi terbaik dan bermartabat yang pernah diperjuangkan oleh alm. Dr. Pastor Neles Tebay untuk mengakhiri kekerasan atau konflik yang terus dialami orang Papua adalah dialog.

Melalui bukunya Dialog Jakarta-Papua: Sebuah Perspektif Papua (2009), ia menawarkan langkah-langkah dialog antara pemerintah pusat dengan orang Papua untuk mengakhiri berbagai jenis kekerasan atau konflik yang masih terus bergejolak. Dialog yang diperjuangkan oleh alm. Dr. Pater Neles Tebay pun berkali-kali diserukan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransisku terus-menerus menyerukan agar konflik-konflik bersenjata harus diakhiri dengan dialog atau perundingan untuk mencari solusi damai sebagai manusia yang bermartabat dan bermoral. Sebagaimana seruan Paus kepada junta militer Nyanmar agar menghentikan kekerasan dan mengutamakan dialog.

Tujuan dialog adalah mencari dan menemukan solusi terbaik secara bersama-sama agar mengakhiri konflik antara orang Papua dengan pemerintah yang masih terus terjadi. Melalui dialog masalah-masalah diidentifikasi dan ditemukan solusinya. Bila masalahnya diidentifikasikan dan ditemukan solusinya, maka tujuan akhir dari dialog adalah damai atau perdamaian. Melalui dialog rasa keadilan dari pihak yang ditindas dapat dijawab, sehingga kedamaian dapat tercipta dalam hidup bersama sebagai manusia yang bermartabat ilahi.

Mengapa perlu dialog antara orang Papua dengan pemerintah pusat? Perlunya dialog karena ada persoalan mendasar yang belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah di Jakarta dengan Papua, sehingga melahirkan konflik yang berkepanjangan. Masalah yang belum diselesaikan di antaranya; pertama, masalah konflik politik Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) - pelurusan sejarah integrasi atau act of free choice yang terjadi pada tahun 1962.

Karena saat itu pelaksanaan Pepera diserahkan kepada Badan Pelaksana Administrasi Pemerintahan PBB sementara di tanah Papua Barat atau United Nations Temporary Executive Administration (UNTEA), yang dibentuk pada 21 September 1962 dianggap sebagai cacat hukum.

Kedua, masalah pelanggaran HAM yang terjadi sejak Pepera hingga hari ini. Ketiga, masalah marginalisasi budaya dan manusia Papua; dan keempat, masalah politik rasisme. Keempat masalah inilah yang perlu diselesaikan antara pemerintah pusat di Jakarta dengan orang Papua melalui dialog. Tanpa dialog, konflik antara Papua dengan Jakarta tidak akan berakhir.

Bernardus Bofitwos Baru, OSA rohaniawan; Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Ordo Santo Augustinus, Papua; tinggal di biara Tagaste, Sorong, Papua Barat

(mmu/mmu)