Kolom

Meningkatnya Investasi China

Dani Setiawan - detikNews
Kamis, 20 Mei 2021 14:05 WIB
Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Cigondewah terus dikebut. Begini penampakan terkininya!
Foto: Wisma Putra
Jakarta -

Di bawah Presiden Joko Widodo, Indonesia memiliki ambisi mengejar ketertinggalan di berbagai sektor terutama di bidang infrastruktur. Meskipun praktiknya tidak mudah, terutama karena seluruh rencana pembangunan ini membutuhkan modal yang besar. Sementara pemerintah memiliki keterbatasan anggaran yang dapat digunakan untuk menopang target-target yang telah dicanangkan. Sumber-sumber penerimaan negara masih terbatas di tengah porsi pembayaran utang yang menekan anggaran.

Apalagi di masa pandemi saat ini, prioritas anggaran diarahkan untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Pilihannya adalah mengoptimalkan sumber pembiayaan di luar pemerintah, yaitu investasi swasta dari dalam atau luar negeri. Tetapi ini juga bukan soal sederhana; ada prasyarat yang harus tersedia, yakni seperangkat kebijakan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang baik dan menjanjikan.

Dari mana sumber-sumber pembiayaan pembangunan, sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah muncul sejak awal kemerdekaan. Strategi pembiayaan dari investasi asing dan utang luar negeri telah menjadi polemik dan menarik ke permukaan debat antar-mazhab pemikiran ekonomi di Indonesia sejak lama. Pada dasarnya, terdapat dorongan kuat agar Indonesia dapat membiayai pembangunannya dari sumber dalam negeri dan mengurangi ketergantungan kepada pihak asing. Dari sini kita memasuki satu isu menarik sekaligus sensitif, mengenai peran China dewasa ini dalam pembiayaan pembangunan di Indonesia.

Pusaran Geopolitik

Indonesia sesungguhnya berada dalam pusaran geopolitik dan desakan dari pemain-pemain besar untuk memperebutkan pengaruh di kawasan. Pemerintah Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk menguatkan diplomasi ekonomi dalam mendukung target-target pembangunan yang dirancangnya. Hal tersebut banyak diarahkan untuk memberi dukungan bagi pembangunan infrastruktur, menciptakan nilai tambah sumber daya alam, dan akses pasar ekspor yang lebih luas bagi produk asal Indonesia. Kepentingan nasional Indonesia ini mendapat peluangnya di saat China muncul sebagai negara yang sedang meningkat pengaruhnya.

China melesat sebagai kekuatan ekonomi yang mendominasi arus perdagangan dan investasi global, termasuk dukungan pembiayaan bagi negara berkembang. Sebagai negara produsen komoditas, Indonesia juga melihat China sebagai mitra dagang yang penting untuk beberapa produk seperti bahan mineral, minyak sawit, dan batubara.

Misalnya, ambisi maritim Jokowi di periode pertama seperti penguatan konektivitas antarpulau melalui tol laut serta pembangunan sejumlah infrastruktur penting lain, bertemu dengan upaya China untuk membangun maritime silk road sebagai bagian dari One Belt One Road Strategic Plan. Pada Maret 2015, dalam pertemuan antara Jokowi dan Xi Jinping, keduanya menyatakan bahwa poros maritim dunia dan maritime silk road adalah saling melengkapi. Sejak saat itu, China mulai banyak membiayai rencana besar pembangunan di era pemerintahan Jokowi.

Infrastruktur merupakan satu bidang yang mendapat perhatian besar karena membutuhkan pendanaan hingga 45 miliar dolar AS selama periode 2015-2019. Infrastruktur adalah program utama yang ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% pada 2019 yang ditargetkan pemerintah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. Beijing merespons rencana ini dengan memperkuat hubungan ekonomi serta menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembiayaan yang telah dirancang pemerintah Indonesia.

Hal tersebut terlihat pada penandatanganan MoU China-Indonesia pada 23 April 2015 untuk mengalokasikan 50 miliar dolar AS dalam bentuk pinjaman dari China Development Bank dan The Industrial and Commercial Bank of China. Periode ini juga ditandai dengan meningkatnya utang luar negeri dari China dari sisi jumlah dan nilainya sejak 2015. Peningkatan tajam terutama terjadi pinjaman China untuk sektor swasta, nomor dua setelah Singapura. Pada saat yang sama, aliran investasi dari China juga meningkat dengan drastis, yakni sebesar 559% sepanjang 2015-2020 (BKPM, 2020).

Kontroversi Utang China

Skala dan cakupan hibah dan utang luar negeri China di seluruh dunia telah menjadi kompetitor bagi kreditor utama lainnya. Data China's Overseas Development Finance Database menunjukkan, dari 2008 hingga 2019 pembiayaan pembangunan luar negeri China telah mencapai hampir setengah triliun dolar (462 miliar dolar AS). Pada periode yang sama, penyaluran pinjaman Bank Dunia sebesar 467 miliar dolar AS, hanya sedikit lebih besar dari jumlah yang disalurkan oleh China.

Setelah pengumuman Belt and Road Initiative pada 2013, penyaluran utang China tumbuh secara signifikan selama beberapa tahun, dan kemudian menurun secara dramatis karena pertumbuhan ekonomi China melambat dalam beberapa tahun terakhir. Melalui Belt and Road Initiative, China membangun banyak proyek jalan raya, rel, pelabuhan, dan pipa yang menciptakan koridor infrastruktur dari China ke Asia Tengah dan Eropa.

"Jalur Sutra Maritim" yang menghubungkan Cina ke Selatan dan Tenggara Asia, Timur Tengah, dan Afrika melalui serangkaian pelabuhan laut dalam di sepanjang area pesisir Samudra Hindia, menjanjikan proyek pembangunan infrastruktur lebih dari 1 triliun dolar AS dan mencakup lebih dari 60 negara. Hal ini jelas menguntungkan China dan memperbesar pengaruh geostrategis mereka di berbagai kawasan, terutama bagi negara-negara yang mengalami kesulitan pembiayaan. Strategi ini juga digunakan untuk memfasilitasi akses terhadap sumber daya alam, pembukaan pasar bagi produk ekspor China, atau menciptakan lapangan kerja bagi warga negaranya.

Belakangan, ekspansi pembiayaan China ini mengundang debat dan kontroversi. Banyak kalangan menilai bahwa China belum memiliki sistem internal yang kuat untuk menilai kelayakan ekonomi calon proyek, sehingga menjadi tidak efisien secara ekonomi. The Economist (2017) bahkan mensinyalir China mengulangi kesalahan yang dibuat oleh kreditor dan investor Barat di tahun 1970-an, ketika uang mengalir ke proyek infrastruktur besar yang tidak pernah menghasilkan keuntungan ekonomi yang diharapkan.

Studi terbaru dilakukan oleh lembaga think-thank asal Jerman, Kiel Institute pada Maret 2021, mengungkap fakta penting yang tercantum dalam perjanjian utang China tentang klausul kerahasiaan yang mencegah peminjam mengungkapkan persyaratan dan keberadaan pinjaman. Juga disebutkan bahwa syarat-syarat yang dikenakan memperbesar pengaruh kreditur atas kebijakan ekonomi dan luar negeri negara peminjam.

Berbagai kritik terhadap praktek pinjaman China di atas perlu dicari kesesuaiannya di Indonesia. Apakah sumber pembiayaan dari China untuk pembangunan telah menciptakan nilai penting bagi perekonomian, ini juga masih menjadi perdebatan. Tetapi yang jelas, secara ekonomi China merupakan potret dari cerita sukses yang besar (great success story). Dalam tiga dekade terakhir telah meningkat dari posisi marginal menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, negara dengan perdagangan terbesar, dan basis industri manufaktur penting dunia. Kapasitas keuangan yang dimilikinya telah mengubah peta kekuatan kreditor pembangunan yang sebelumnya di bawah pengaruh Amerika, Jepang, dan Eropa.

Bagi Indonesia, tekanan di tingkat domestik atas meningkatnya peran China dalam pembiayaan pembangunan merupakan tantangan bagi pengambil kebijakan. Godaan berkompetisi bersama negara lain dalam menggaet modal dari China harus sejalan dengan prinsip membangun kerja sama yang terbuka, setara, dan saling menguntungkan. Langkah-langkahnya mesti dirumuskan secara detail, termasuk yang tercantum dalam naskah perjanjian. Apalagi pemerintah sedang giat mendorong model-model investasi yang inklusif dan berdampak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ini adalah peluang untuk meningkatkan level Indonesia ke tahap berikutnya. Yakni, menyelaraskan agenda pembangunan dengan tujuan-tujuan sosial secara berkelanjutan.

Dani Setiawan pengajar Ekonomi-Politik FISIP UIN Jakarta, Jaringan Intelektual Berkemajuan

(mmu/mmu)