Kolom

Idul Fitri, Wisata, dan Corona

N Muyassaroh - detikNews
Selasa, 18 Mei 2021 11:15 WIB
Pantai Pangandaran H+3 lebaran
Pantai Pangandaran pada H+3 Lebaran (Foto: Faizal Amiruddin/detikcom)
Jakarta -
Puluhan kendaraan tampak mengantre di pintu masuk objek wisata Pantai Pangandaran. Kendaraan dengan plat nomor Z atau berasal dari wilayah Priangan Timur (Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran) diperbolehkan memasuki kawasan pantai. Sementara kendaraan dari luar daerah diperbolehkan masuk dengan ketentuan setiap pengunjung harus membawa surat rapid test antigen yang menunjukkan hasil negatif dari indikasi paparan COVID-19.

Tidak lama berselang, wilayah pantai mulai padat. Pihak yang berwenang memberlakukan penutupan sementara. Setelah pengunjung berkurang, kawasan wisata dibuka kembali. Buka-tutup kawasan wisata ini diberlakukan untuk mengurangi kerumunan sebagai salah satu bentuk protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19.

Pada siang hari, media sosial dihebohkan dengan video kondisi Pantai Batu Karas yang sangat padat. Pengunjung berjubel tanpa menerapkan protokol kesehatan. Tampak dalam video tersebut pengunjung yang tidak bermasker dan tidak menjaga jarak.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berasal dari Pangandaran pun tak luput memberi perhatian. Dia menjelaskan bahwa Pantai Batu Karas berlokasi sekitar 35 kilometer dari Pantai Pangandaran. Sudah menjadi tradisi bagi warga yang bermukim di pegunungan di sekitarnya untuk mengunjungi pantai tersebut sehari menjelang Bulan Ramadhan dan/atau 2-3 hari setelah Idul Fitri. Mereka membawa bekal makanan dan tikar sendiri.

Akibat viralnya video kondisi Pantai Batu Karas tersebut, pihak yang berwenang mumutuskan untuk menutup kawasan wisata pantai tersebut. Kemudian seluruh tempat wisata di Pangandaran pun ditutup. Tidak terkecuali Pantai Barat dan Pantai Timur yang menjadi ikon wisata di Pangandaran.

Penutupan itu tentu disesalkan oleh banyak pihak. Terutama pelaku usaha yang menggantungkan perekonomiannya dari kegiatan pariwisata. Para pedagang yang berjualan di kawasan pantai memupus harapan untuk mendapatkan penghasilan lebih pada Libur Idul Fitri tahun ini.

Pihak lain yang terkena dampak adalah pelaku usaha perhotelan di sekitar pantai. Lokasi hotel umumnya berada di dalam kawasan wisata sehingga ikut terkena imbasnya. Tamu yang akan bermalam tidak dapat memasuki kawasan pantai dan mengurungkan niat untuk menginap.

Para pelaku usaha pariwisata berharap libur Idul Fitri ini dapat mendongkrak pendapatan yang selama setahun terakhir ini terpuruk akibat pandemi. Terpuruknya industri ini tampak dari pertumbuhan ekonomi di sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebagai bagian penting dari dunia pariwisata. Pada libur Natal dan Tahun Baru lalu, kondisinya jauh berbeda dengan masa liburan di akhir tahun 2019.

Pada triwulan ke empat tahun 2020 lalu, di mana terdapat masa libur Natal dan Tahun Baru, sektor ini tumbuh 5,86 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2019, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 8,88 persen.

Jika dilihat laju pertumbuhan year on year di triwulan pertama tahun 2021, yaitu perbandingan dengan triwulan pertama tahun 2020, sektor ini mengalami kontraksi sebesar 7,26 persen. Hal ini merupakan sinyal bahwa sektor ini mulai beranjak dari krisis. Idul fitri merupakan saat yang dinanti agar pariwisata bangkit kembali.

Adanya larangan mudik pada Idul Fitri tahun ini mengakibatkan bisnis ini sangat bergantung pada kedatangan wisatawan lokal dari daerahnya sendiri. Kondisi ini membuat dunia perhotelan harus mencari cara agar wisatawan lokal pun mau menginap dan menambah masa kunjungan. Umumnya wisatawan lokal hanya mendatangi tempat wisata tanpa menginap karena lokasi yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggalnya.

Pemerintah pun memiliki andil besar dalam upaya meningkatkan perekonomian di sektor ini. Pelonggaran pembatasan dengan menetapkan wilayah aglomerasi menjadi salah satu solusi. Wisatawan dari kabupaten lain di sekitar objek wisata masih dapat berkunjung.

Pembukaan objek wisata di masa pandemi memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, pemerintah ingin pelaku usaha di dunia pariwisata dapat bangkit lagi dari keterpurukan. Di sisi yang lain, terjadinya kerumunan di tempat wisata dapat memicu penyebaran COVID-19.

Pembukaan objek wisata harus diiringi dengan komitmen dari semua pihak. Baik pemerintah maupun pelaku usaha. Pemerintah berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan. Sementara pelaku usaha dan wisatawan dituntut untuk mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Upaya untuk menerapkan protokol kesehatan tidak cukup hanya berupa himbauan penggunaan masker saja. Menjaga jarak juga dinilai cukup penting dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Terjadinya kerumunan disebabkan luas kawasan wisata yang terbatas sementara jumlah pengunjung membludak.

Pengelola tempat wisata perlu memberlakukan pembatasan jumlah pengunjung. Jika kawasan wisata dinilai sudah penuh, pengelola harus segera menutup akses masuk. Setelah sebagian pengunjung pulang, kawasan wisata dapat dibuka kembali agar pengunjung lain dapat menikmati liburannya.

Pengelola objek wisata juga perlu lebih kreatif agar pengunjung tidak terfokus pada wisata pantai saja. Penambahan fasilitas lain seperti kereta wisata dapat mengurai kepadatan di wilayah pantai. Pengunjung dapat menikmati pemandangan di sekitar pantai sambil menunggu kepadatan di dalam kawasan pantai berkurang.

Pengelolaan objek wisata di masa pandemi memang membutuhkan usaha yang lebih besar dibandingkan masa normal. Bukan hanya tenaga yang lebih besar untuk mengatur pengunjung agar lebih tertib, pengelola objek wisata juga perlu menyediakan masker dan sarana cuci tangan bagi pengunjung. Hal ini tentu akan menambah biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh pengelola objek wisata.

Namun kepatuhan pada protokol kesehatan tidak dapat ditawar lagi. Tanpa penerapan protokol kesehatan yang ketat, perbaikan ekonomi yang mulai menggeliat ini hanya akan berlangsung sementara. Kelalaian terhadap penerapan protokol kesehatan dikhawatirkan akan membawa bencana yang lebih besar lagi.

(mmu/mmu)