Membaca satu kolom detikcom (6/5) Seurgen Apa Mudik bagi Kita? menjadikan saya berpikir, "Urgensi yang mana?" serta, "Mudik yang bagaimana?"
Baghaskoro Pradipto, penulisnya, menjelaskan secara ringkas gejala 'latensi artifisial' dari tradisi mudik Lebaran. Bahwa mudik ternyata ribet, melelahkan, dan tak penting-penting amat. Terlebih di saat pandemi, mudik sungguh bukan sejenis 'jalan kemanfaatan'. Dalam tulisan tersebut mudik Lebaran merupakan sejenis keputusan yang tidak efisien: berbiaya terlampau mahal, untuk sebuah keakraban palsu. Alternatif yang ditawarkan, menyalurkan ekspresi kasih sayang melalui teknologi (video call), dan mengunjungi orangtua tidak di masa Lebaran.
Pemerintah tentu akan sangat bahagia—bahkan bangga—jika seluruh warganya bisa berpikiran seperti itu. Namun 'tidak' bagi saya. Fenomena mudik Lebaran lebih multiplisit dari itu.
Narasi Lain
Malam itu, ba'da Maghrib, dengan kebulatan tekat, saya memutuskan pulang ke kampung halaman. Saya bertamu ke Pak RT, pamitan dan mohon izin. Saya tidak ingin sluman-slumun, asal pergi tanpa bilang-bilang.
Setelah dari rumah RT, saya menyambangi seluruh tetangga dekat rumah. Bertamu baik-baik, memberitahukan kepada mereka bahwa kami (istri dan anak) akan mudik dari Yogyakarta ke Pati. Dengan pendekatan dan komunikasi yang baik dan penuh penghormatan, mereka semua mempersilakan dengan baik-baik. Kami sekeluarga 'boleh mudik'.
Demikian pengalaman saya tahun kemarin. Jadwal mudik yang sebenarnya telah saya hapus—karena imbauan resmi pemerintah dan lain hal—terpaksa saya urungkan.
Setelah ber-video call dengan ibu-bapak di kampung, waktu itu Lebaran sudah H+7, saya tidak merasa bahagia sama sekali. Malamnya saya tidak bisa tidur. Setelah duduk di teras depan, malam itu saya menangis sendirian. Benar-benar menangis. Tentu istri saya tidak tahu.
Psike oran tua jelas jauh berbeda dengan pemerintah. Pemerintah memikirkan kebaikan dan kepentingan bersama seluruh negeri, dan memang itulah 'tugas wajib' mereka. Orangtua di kampung, lebih-lebih lagi yang sudah sepuh dan lama tak bersua dengan cucunya, bagaimana menjelaskannya?
Melihat mata sembab dan tatapan berharap mereka supaya anaknya—lebih-lebih cucunya—dapat pulang, membuat saya merapal tekat baru: 'harus' mudik. Wajib.
Akhirnya mudiklah kami (saya-istri-anak). Memang prosesnya lebih ribet, sejak dari persiapan sampai di perjalanan. Travel minta ongkos ekstra (edisi pandemi), bermasker di sepanjang perjalanan, sedia hand sanitizer, termasuk rasa was-was yang mengiringi. Tapi ketika sampai rumah, sungkem ibu-bapak, tinggal berhari-hari bersama mereka, melihat anak bermain dengan embah-nya, semua lelah dan proses liku perjalanan terbayar lunas, tuntas.
Ihwal mudik Lebaran, narasi persisnya tidak belaka tentang 'gerak pulang' dari urban ke desa, walau kebanyakan bertipikal ini. Ada kemungkinan variabel lain selain pola tersebut. Terdapat pola mudik 'dari kota ke kota', atau justru 'dari desa ke kota'. Dan terkait kasus yang saya alami, polanya 'dari desa ke desa'. Bantul yang saya mukimi sekarang ada di zona perdesaan.
Jadi, memahami dan akhirnya 'mengetok palu' definisi mudik sebagai hanya satu narasi saja—kota ke desa—adalah reduksi kasar atas realitas yang ada.
Sisi Dalam
Mengganti mudik dengan video call, jelas tidak memadai. Orang Lampung menyebutnya, asing helaune lohot, mak liyune patungga (walaupun baik dan bagus pesan, tidak lebih baik dari bertemu langsung). Nuansa menambah porsi masakan karena ada tambahan personel di meja makan, tidur bersebelahan langsung walaupun beda kamar, melihat secara 'curi pandang' seseorang yang dirindui, berada pada dimensi beyond teknologi. Minimalnya untuk saat ini, mungkin sampai kapan pun selama manusia belum terotomatisasi "sisi dalam" dirinya.
Kita tahu, tahun kemarin (2020) kondisi taktis dan psikologis masyarakat atas Covid-19 berada di level panik. Tahun ini? Nyaris tidak ada lagi posko-posko jaga yang menghadang dan menyaring lalu lintas di gapura desa. Praktis hanya aparat pemerintah saja, dan beberapa komunitas tertentu yang kelihatan sibuk. Di luar itu, destinasi wisata sudah dibuka, hajatan-hajatan sudah berlangsung, jalanan sudah padat, titik kerumunan di mana-mana. Setiap saya keluar ngabuburit, kulineran sudah ramai dikerumuni pembeli. Lalu di toko dan mall? Bisa dilihat dari barisan mengular di kasir dan di parkiran.
Dalam fiqh, ada tiga lapis hukum imperatif sebelum tiba pada kasus wajib (harus) atau haram (jangan). Ketiga lapis itu adalah sunnah (anjuran dilakukan), mubah (boleh-boleh saja), dan makruh (anjuran ditinggalkan). Sebelum menetapkan narasi 'harus' dan 'jangan' mudik, ada baiknya kita menakar ulang dengan kedewasaan masing-masing, melihat mudik secara lebih dewasa. Apakah memang wajib? Ataukah sunnah, mubah, makruh, atau memang benar-benar haram dilakukan? Tentu masing-masing yang sudah cukup dewasa, dapat memutuskan sendiri yang paling pas—terlepas dari kesan haram yang diwacanakan pemerintah.
Saya ini Jawa, punya prinsip rumangsa melu andarbeni, wajib melu hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani (merasa ikut memiliki, wajib membela, tahu takaran diri sendiri). Ketika keputusan untuk mudik diambil, bukan belaka dengan landasan gegabah dan asal tabrak. Tetapi sudah melalui serangkaian pertimbangan logis-strategis sejauh yang mungkin dilakukan.
Alam demokrasi adalah semesta warna dan tata suara aspirasi. Di sini, aspirasi, alasan dan rasionalitas yang berbeda didengar dan dipertimbangkan. Jangankan diabaikan, hanya didengar saja tanpa dipertimbangkan, demokrasi sudah nyaris batal. Gagasan dasar ini akan diuji ketika satu 'kasus' tertentu berlangsung dalam ruang publik. Mudik Lebaran, misalnya.
Jadi, Permenhub No. PM 13, 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 sebenarnya butuh diuji lagi rasionalitasnya. Bukan berarti menolak, tetapi melihatnya secara lebih kritis dan menyeluruh, sejauh mana efektivitasnya secara kultural dan pengaruhnya terhadap kematangan aspirasi.
Tentang tawaran mengalihkan momentum pulang kampung selain Lebaran, sama halnya menanyakan kenapa perlu ada Hari Ibu, Hari Buruh, Hari Kasih Sayang, Hari Buku, dan hari-hari khusus lainnya --bukankah setiap hari sama saja? Bukan!
Akhmad Faozi Sundoyo bakal calon pemudik 2021; lahir di Pati, mukim di Bantul
(mmu/mmu)
