.webp)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan Tunjangan Hari Raya (THR) PNS tanpa tunjangan kinerja (tukin). Imbasnya, muncul petisi online yang menolak, dan menginginkan agar THR diberikan penuh seperti tahun 2019. Mengesampingkan apakah kebijakan tersebut sudah layak diberikan tanpa tukin atau tidak, tidak sedikit netizen, termasuk juga Menteri Dalam Negeri yang melihat bahwa PNS harusnya bersyukur dengan kondisi saat ini di masa pandemi. Kesimpulan sementara, kebijakan ini tidak populis di antara PNS namun belum tentu mata masyarakat memandang yang sama.
Terkait persepsi masyarakat terhadap PNS, kesimpulan peneliti di UI-CSGAR pada tahun 2019 menunjukkan hal yang tidak mendukung terciptanya branding PNS yang positif dengan banyaknya berita-berita negatif tentang PNS. Kondisi PNS yang menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat memang tidak lepas dari persoalan. Dari persoalan tersebut akhirnya memunculkan stigma dan branding negatif yang muncul sejak lama. Kata-kata koruptif, lamban, tidak profesional muncul sebagai imbas kasus-kasus yang terjadi maupun persepsi masyarakat sendiri setelah menerima layanan dari PNS.
Tuntutan dalam bentuk petisi beberapa waktu lalu barangkali juga akan menciptakan stigma baru bagi PNS terutama dilihat sisi negatifnya. Kepedulian masyarakat tentang profesionalisme dan kinerja PNS patut dihargai, namun demikian masyarakat perlu adil melihat perubahan pengelolaan PNS yang jauh berbeda dibandingkan dengan beberapa dekade ke belakang.
Mewujudnya aparatur yang profesional dan mampu dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri masih menjadi pekerjaan rumah. Adanya stigma dan branding negatif terhadap PNS di satu sisi juga harusnya menjadi evaluasi pemerintah di era sosial media dimana informasi termasuk isu-isu tata kelola pemerintah juga harus diperhatikan
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rebranding
Jika ditanya apakah PNS sudah bekerja dengan baik, Government Effectiveness Index dari Bank Dunia menunjukkan kenaikan perlahan dari 2015 yang awalnya minus 0,20 menjadi 0,18 di tahun 2019. Walaupun naik sedikit demi sedikit dan harus berjuang untuk bersaing setidaknya di level regional ASEAN, ukuran data tersebut tentunya tidak cukup sebagai bahan pijakan pemerintah memoles citra yang baik di masyarakat.
Beberapa kasus oknum PNS entah itu tersangkut masalah korupsi, perselingkuhan, dan banyak perilaku indisipliner juga harusnya dilihat. Faktanya masalah tersebut ada dan menjadi bahan pembicaraan masyarakat di media. Yang harus dilakukan adalah ekspos hal yang prestatif, inspiratif, dan positif tentang PNS yang perlu ada untuk mengimbangi berita negatif tersebut.
Banyak sekali teladan dari para PNS yang memberi sudut pandang yang berbeda. Sebut saja almarhum mantan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Walaupun mengidap kanker paru-paru, beliau tetap bertugas memberikan informasi kebencanaan yang dibutuhkan masyarakat. Atau bahkan tidak sedikit dari pegawai-pegawai negeri saat ini yang berjuang di garda depan menangani pandemi Covid-19, ataupun PNS-PNS yang saat ini berjuang di daerah-daerah terpencil di seluruh penjuru Indonesia. Ekspos pengabdian ini yang mestinya juga diangkat untuk banyak menginspirasi masyarakat termasuk di internal PNS sendiri untuk menjadikannya role model dalam pekerjaan sehari-hari.
Lebih dari itu, program reformasi birokrasi maupun program lainnya juga perlu diangkat sebagai pencapaian-pencapaian pemerintah, berdasarkan data dan dampak langsung yang diterima oleh masyarakat. Agar program tersebut juga menjadi bagian masyarakat, program juga harus didesain dengan partisipasi masyarakat aktif maupun civil society. Dengan banyaknya level dan bidang di pemerintahan, dari pemerintah pusat maupun daerah, dari berbagi sektor semuanya perlu menunjukkan prinsip penyusunan program yang dapat diterjemahkan oleh masyarakat bahwa program tersebut berpihak kepada mereka.
Masyarakat pada dasarnya menyukai sosok-sosok aparatur yang sederhana dan berkinerja, hadir ketika masyarakat membutuhkan di mana pun dan kapan pun. Adanya oknum PNS yang bermewah-mewah cenderung memunculkan kecurigaan di saat gaji dan tunjangan PNS yang bisa diakses besarannya oleh publik. Cerminan sederhana juga menunjukkan bahwa penerima manfaat layanan atau masyarakat "diposisikan" lebih tinggi dibanding pemberi layanan.
Kualitas kinerja juga perlu dilihat atas dasar profesionalitas dan integritas PNS tersebut. Masyarakat kita tentunya sadar bahwa ketika PNS sudah digaji dengan uang hasil pajak masyarakat, maka harus ada tanggung jawab moral PNS untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.
Branding di Masa Depan
Munculnya petisi online PNS terkait THR tidak lepas dari bagaimana masyarakat melihat PNS. Stigma yang disematkan ke PNS dalam kolom-kolom komentar di sosial media menunjukkan perlunya pembuktian bahwa sederet kinerja dan pengabaian PNS juga perlu dilihat di masyarakat. Bukan hanya untuk kepentingan bahwa program/kebijakan tersebut hadir di tengah masyarakat, namun juga memberi efek domino teladan pengabdian ke PNS-PNS lainnya.
Branding PNS di masa depan juga membutuhkan informasi-informasi yang berimbang agar stigma PNS tidak melulu tentang pemborosan, koruptif, maupun hal-hal negatif lainnya. Patologi-patologi birokrasi yang memunculkan hal tersebut barangkali tetap ada dan butuh penanganan, namun informasi kemajuan, program-program yang pro rakyat, yang menjunjung nilai-nilai profesional juga perlu dikedepankan. Selain sebagai informasi yang harus didapat oleh masyarakat, juga memancing keterlibatan masyarakat sendiri untuk ikut berpartisipasi memiliki birokrasinya.
Ahmad Juwari Pegawai Negeri Sipil di BKN
(mmu/mmu)
