Kolom

Larangan Mudik dan Mobilitas Lokal

Istanti - detikNews
Jumat, 07 Mei 2021 11:40 WIB
Destinitasi wIsata lokal (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Mulai 6 Mei kemarin, larangan mudik diberlakukan. Lebaran 2021, untuk kali kedua diterapkan kembali kebijakan ini. Tak lain adalah upaya pemerintah mencegah agar kasus Covid-19 tak naik kembali. Perkembangan penyebaran Covid-19 selama tiga bulan terakhir telah memberikan tren menurun. Pada Februari, positive rate Covid-19 mencapai 26,5 persen dan terus melandai hingga per April 2021 turun menjadi 12,1 persen.

Di lain pihak, destinasi wisata tetap dibuka bagi masyarakat lokal. Kebijakan kontradiktif tersebut diambil pemerintah sebagai upaya pemulihan ekonomi tanpa menyebabkan penyebaran Covid-19 meningkat. Sementara, Presiden Joko Widodo optimis target pertumbuhan ekonomi 2021 yakni 4.5 persen sampai 5,5 persen tercapai.

Data menunjukkan perkembangan ekonomi pada Triwulan 1 - 2021 masih mengalami kontraksi, tetapi memberikan tren membaik. BPS merilis angka pertumbuhan ekonomi Triwulan 1 - 2021 terkontraksi 0,74 persen dibandingkan pada Triwulan 1 - 2020. Angka ini mengalami perbaikan dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan 4 - 2020 yang mengalami kontraksi 2,19 persen.

Ditinjau menurut sektor usaha, tercatat 6 dari 17 sektor ekonomi masih mampu tumbuh positif. Sektor Infokom tumbuh paling cepat yakni 8,72 persen. Sedangkan sektor akomodasi dan rumah makan serta sektor transportasi dan pergudangan masih mengalami perlambatan. Hal ini memberikan isyarat bahwa perekonomian suatu wilayah yang mengandalkan akomodasi makan-minum serta transportasi akan membutuhkan pemulihan ekonomi lebih lama. Padahal kedua sektor tersebut terpuruk akibat pemberlakuan pembatasan mobilitas. Di lain pihak, sektor tersebut adalah pendukung sektor pariwisata.

Pandemi Covid-19 melemahkan ekonomi pada mayoritas wilayah di Indonesia, terutama wilayah yang berbasis pariwisata. Provinsi Bali dan D.I. Yogyakarta adalah provinsi yang mengandalkan sektor pariwisata. Sebelumnya pendapatan pariwisata lebih mengandalkan wisatawan mancanegara (wisman). Memang dari sisi output, wisman akan memberikan dampak lebih banyak terhadap pendapatan.

Namun, sejak pandemi Covid-19, mayoritas negara-negara di dunia membatasi mobilitas hingga kunjungan ke negara lain. Tak anyal jumlah wisman hingga Triwulan 1 - 2021 menurun. Jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada Triwulan 1 - 2021 mencapai 385,59 ribu kunjungan atau turun 16,33 persen (q-to-q) dan turun 85,45 persen (y-on-y).

Pariwisata Lokal

Membangun kepercayaan bagi dunia usaha adalah jalan keluar untuk menggairahkan aktivitas ekonomi. Salah satunya adalah memberikan vaksinasi Covid-19 baik bagi pelaku usaha, pelayanan publik, hingga masyarakat berbagai kalangan. Apresiasi kepada pemerintah pusat dan daerah yang telah berupaya besar mempercepat pemberian vaksin dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat per 13 April 2021 program vaksinasi Covid-19 telah mencapai 15,6 juta dosis. Prestasi ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-9 di dunia dalam hal banyaknya penduduk untuk pemberian vaksin.

Di samping mempercepat pencapaian target vaksinasi, pemerintah tetap berkomitmen memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan mengeluarkan larangan mudik sekaligus akan membuka destinasi wisata untuk masyarakat lokal. Jaminan tempat destinasi wisata yang aman bagi wisatawan menjadi perhatian pemerintah.

Pemerintah melalui Kemenparekraf telah membuka peluang sektor usaha pariwisata dan pendukungnya untuk melakukan sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability) sejak Oktober 2020 secara gratis. Sektor usaha ini meliputi hotel, rumah makan, daya tarik wisata, pondok wisata, selam, transportasi wisata, serta golf. Hal ini adalah upaya pemerintah untuk mengurangi risiko terpapar Covid-19 bagi masyarakat yang akan melakukan rekreasi lokal.

Rekreasi lokal adalah sebuah pilihan yang ditawarkan pemerintah saat untuk kali kedua larangan mudik diberlakukan pada Lebaran tahun ini. Pemerintah secara resmi memutuskan untuk larangan mudik melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. Larangan mudik ini dilaksanakan mulai 6 Mei 2021 hingga 17 Mei. Inilah tantangan baru kebangkitan pariwisata. Ujian seberapa mampu dan tangguh pariwisata yang akan mengandalkan wisatawan lokal.

Selama Lebaran, penduduk lokal diperbolehkan keluar-masuk di daerah aglomerasi. Terdapat 8 wilayah aglomerasi seperti Yogyakarta Raya, Solo Raya, Bandung Raya, dan Jabodetabek. Kinerja pemerintah pada Lebaran saat ini tentu akan lebih berat dari Lebaran tahun sebelumnya.

Larangan mudik pun tak hanya berlaku bagi masyarakat dengan transportasi umum, tetapi juga moda transportasi kendaraan pribadi. Tentu kita tak menginginkan kasus COvid-19 melonjak kembali seperti hari-hari libur sebelumnya. Dimana kasus Covid-19 naik kembali setelah hari libur seperti Maulid Nabi kemarin. Bahkan beberapa negara seperti India, Singapura, Malaysia pun kasus Covid kembali mengkhawatirkan. Penjagaan ketat di pintu-pintu perbatasan dan monitoring penegakan protokol kesehatan seyogianya terpantau dengan baik.

Penyebaran Covid-19 dengan tren menurun menjadi prasyarat ekonomi menguat. Baru-baru ini, IMF untuk kali kedua merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,1 persen menjadi 4,8 persen. Sementara Presiden Joko Widodo telah mentargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen pada kuartal 2. Berkaca dalam beberapa fenomena di atas, menggenjot pertumbuhan ekonomi harus terus berjalan seiring dengan upaya pemerintah mencapai target pemberian vaksinasi Covid-19.

Meski mudik dilarang, bukan berarti masyarakat lokal akan berdiam diri. Paling tidak mereka akan tetap melakukan mobilitas terbatas. Berkunjung ke kerabat dekat, berbelanja menyambut Idul Fitri diprediksi akan lebih ramai. Destinasi wisata tetap dibuka, hanya saja khusus bagi masyarakat lokal.

Tentu kesempatan ini akan disambut baik bagi masyarakat yang sangat membutuhkan wahana rekreasi untuk melepas penat, refreshing setelah sekian lama mobilitas terbatas. Geliat rekreasi diharapkan mampu berkontribusi terhadap ekonomi masyarakat lokal. Bila pariwisata mulai bergairah akan memberikan multiplier effect terhadap sektor pendukung pariwisata seperti sektor akomodasi dan rumah makan, perdagangan, UMKM, dan juga pada akhirnya akan mendongkrak sektor transportasi.

Laporan Kemenparekraf 2020 menyebutkan sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 4,8 persen pada 2019. Bila sebelum dua tahun lalu destinasi wisata akan dibanjiri oleh para pendatang atau pemudik dari luar daerah, tahun ini destinasi wisata diprediksi tak akan sepi pengunjung. Perbedaannya, wisatawan lokal yang akan memanfaatkan kesempatan mengunjungi wahana-wahana yang disuguhkan oleh usaha destinasi lokal. Sementara wisatawan mancanegara atau luar daerah diperbolehkan mengunjungi destinasi wisata lokal.

Ditinjau dari sisi pendapatan, sektor pariwisata tumbuh tak sebesar sebelum Covid, tetapi inilah salah satu bukti nyata untuk memberikan informasi bahwa wisata telah aman dan nyaman bagi para wisatawan luar wilayah. Bila saatnya tiba, larangan mobilitas penduduk luar dicabut, para pengelola wisata akan lebih siap baik dari sisi infrastruktur maupun mekanisme menerapkan prokes bagi pengunjung. Tentu berbagai program lanjutan telah dipersiapkan masing-masing pemerintah daerah khususnya Dinas Pariwisata.

Selain membangun kepercayaan publik, tumbuhnya pariwisata menjadi motor penggerak meningkatnya aktivitas pendukung pariwisata. Sektor transportasi akan kembali bangkit, setelah dilarang beroperasi saat larangan mudik berjalan. Begitu juga akomodasi dan rumah makan, perdagangan serta UMKM bergairah seiring kondusifnya sektor pariwisata dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan laju penyebaran COvid-19.

Tak hanya sektor pariwisata, sektor jasa pengiriman barang ataupun sektor perbankan akan meraup untung untuk saat larangan mudik diterapkan. Harapan pemerintah, pada masyarakat perantauan yang memutuskan tak pulang kampung justru akan mentransfer sejumlah uang Lebaran atau mengirimkan barang ke kerabat di kampung.

Sebenarnya, jika dilihat lebih dekat dan cermat, pendapatan kerabat di kampung halaman akan bertambah dengan sejumlah uang Lebaran. Dampaknya, saat menjelang Lebaran tiba bukan tidak mungkin konsumsi penduduk asal akan menguat. Bila konsumsi rumah tangga meningkat akan menggerakkan pemulihan ekonomi lebih cepat.

Tak dapat dipungkiri bahwa konsumsi rumah tangga menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia. Kontribusi pengeluaran rumah tangga terhadap PDB Triwulan 1 - 2021 mencapai 56,93 persen. Oleh karena itu pemulihan ekonomi akan lebih cepat bila ada kebijakan pemerintah untuk mendongkrak konsumsi rumah tangga.

Salah satu upaya menggenjot konsumsi rumah tangga adalah berupa kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi berupa Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) pengiriman barang-barang konsumsi produk dalam negeri. Terobosan ini diharapkan akan dapat menggerakkan UMKM untuk memproduksi lebih banyak, melayani permintaan barang-barang kebutuhan Lebaran. Tentu aktivitas perdagangan online, jasa pengiriman barang diprediksi akan meningkat.

Akhirnya, disadari bahwa kebijakan larangan mudik ini pun tak akan menghambat perputaran transaksi keuangan. Perputaran keuangan tetap berjalan walaupun sedikit. Justru, kesejahteraan penduduk lokal berpeluang akan meningkat. Merekalah yang akan membelanjakan uang Lebaran dari para penduduk perantauan yang gagal mudik --bukan lagi para pemudik yang akan kembali ke perantauan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah berbasis pariwisata tergantung bagaimana pemerintah mengelola destinasi wisata dan memantau multiplier effect sektor pendukung pariwisata disertai dengan menggenjot konsumsi masyarakat lokal, yakni dengan membelanjakan pendapatan. Rangkaian pemulihan ekonomi tersebut tetap memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Bila kasus Covid-19 kembali meningkat, kemungkinan besar pemerintah akan lebih sulit untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi.

Istanti statistisi pada BPS Provinsi D.I. Yogyakarta

(mmu/mmu)