.webp)
Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada (2020) menilai Papua memiliki masalah pelik dan khusus, sehingga membutuhkan penanganan khusus untuk menyelesaikannya. Hal yang sama juga berlaku untuk penyelesaian konflik yang terjadi di Papua.
Seperti yang diketahui, kondisi keamanan di Papua kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir. Setelah rentetan kasus kekerasan di Kabupaten Intan Jaya pada pertengahan hingga akhir tahun 2020 lalu, kondisi yang hampir sama kini terjadi di Kabupaten Puncak, Papua. Aktor utamanya masih sama, yaitu kelompok kriminal bersenjata (KKB) dengan aparat keamanan TNI-Polri.
Data yang berhasil dihimpun Gugus Tugas Papua UGM menunjukkan, ada peningkatan eskalasi konflik yang signifikan terjadi pada awal tahun 2021 ini, yakni 51 kasus. Walaupun belum genap memasuki pertengahan tahun, jumlah tersebut sudah hampir sama dengan total konflik tahun 2020, yaitu 64 kasus.
Tingginya eskalasi konflik juga beriringan dengan semakin meluasnya korban yang sudah menyasar masyarakat sipil, tokoh agama, tokoh masyarakat, pedagang, bahkan guru dan juga tenaga kesehatan. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin tidak terkendalikannya pola kekerasan di Papua. Mulai dari aksi penembakan, pembacokan, pembakaran fasilitas umum dan kios, hingga pemerkosaan terhadap masyarakat.
Di Intan Jaya misalnya, seorang tenaga medis menjadi korban penembakan di Distrik Wanggai pada 22 Mei 2020. Atau kasus di Kabupaten Puncak, di mana dua orang guru SD dan SMP menjadi korban penembakan di Distrik Beoga pada 8 dan 9 April 2021 lalu. Puncaknya, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Provinsi Papua menjadi korban aksi kekerasan di Distrik Beoga, Puncak pada 25 April 2021.
Meningkatnya eskalasi konflik dan semakin brutalnya tindak kekerasan di Papua tersebut membawa pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memutuskan kelompok kriminal bersenjata (KKB) serta pendukungnya sebagai teroris. Keputusan pemerintah ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai jalan pintas menyelesaikan konflik di Papua.
Oleh TNI-Polri, keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pengiriman berbagai pasukan keamanan dalam jumlah besar ke beberapa wilayah di Papua. Aparat keamanan melakukan penyisiran dari berbagai lini yang menyebabkan banyak warga terpaksa mengungsi.
Kondisi ini masih diperparah dengan kenyataan masa lalu yang menunjukkan banyaknya aparat keamanan yang ditugaskan ke Papua tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang kondisi sosial budaya serta tradisi masyarakat Papua. Dalam beberapa kasus, tindakan aparat keamanan justru bertindak di luar batas kewajaran.
Langkah aparat keamanan tersebut dinilai membahayakan kalangan sipil karena tidak ada jumlah dan ciri khusus yang menggambarkan secara jelas anggota KKB. Akibatnya, banyaknya aparat keamanan yang dikirim ke Papua justru berbanding terbalik dengan rasa aman masyarakat. Apalagi hingga saat ini tidak ada jumlah yang jelas berapa aparat yang dikirim ke Papua dan tidak ada penjelasan situasi konflik yang terjadi.
Sejalan dengan itu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang penyematan label KKB sebagai teroris. Menurutnya, penyematan label teroris kepada KKB memiliki dampak psikologis bagi masyarakat Papua secara umum. Lukas mengkritik, keputusan pemerintah hendaknya bersifat komprehensif dengan memperhatikan dampak sosial, ekonomi, serta hukum bagi warga Papua secara umum.
Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merespon sikap pemerintah dengan siap berperang. Mereka bahkan mengancam melakukan kampanye memusnahkan anggota TNI-Polri hingga orang Jawa. Parahnya, ancaman tersebut ditelan mentah-mentah oleh beberapa pihak sehingga menimbulkan kecemasan bagi masyarakat non-Papua di Tanah Papua. Kekhawatiran akan terjadinya konflik SARA seperti kejadian September 2019 juga mulai muncul.
Akar Masalah
Peliknya persoalan tersebut tidak terlepas akar masalah banyaknya kebijakan nasional yang tidak adaptif dan kompatibel terhadap konteks lokal Papua. Hal tersebut masih ditambah lagi dengan beberapa kenyataan pahit seperti hilangnya kesempatan masyarakat asli Papua mendapatkan pekerjaan dan akses terhadap sumber-sumber ekonomi lokal, semakin sulitnya masyarakat asli Papua menduduki jabatan politik di DPRD, dan sulitnya SDM asli Papua masuk dalam struktur birokrasi yang menggunakan standar nasional secara seragam. Akibatnya, masyarakat asli Papua sebagai pemilik tanah adat pada akhirnya mulai tersingkirkan dan hanya bisa menjadi penonton di tanah kelahirannya.
Cerita di atas setidaknya juga dapat menjadi gambaran dasar pentingnya instrumen tepat guna dalam menyelesaikan persoalan Papua yang pelik dan khusus agar tidak memunculkan persoalan baru dengan akar masalah yang sama. Caranya adalah dengan menghadirkan negara di tengah masyarakat Papua.
Bentuk hadirnya negara paling nyata dan paling diharapkan adalah berfungsinya pelayanan publik dasar di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan pembangunan.
Lebih dari itu, negara juga harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rasa aman dari kelaparan, rasa aman dari kebodohan, rasa aman dari kemiskinan, rasa aman dari keterisolasian, dan rasa aman dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Meminjam pernyataan Lukas Enembe beberapa waktu lalu: penyelesaian konflik di Papua harus mengedepankan pertukaran kata dan gagasan ketimbang pertukaran peluru.
Di atas semua itu, pembangunan Papua ke depan juga harus mengedepankan semangat proteksi, afirmasi, rekognisi, dan akselerasi bagi orang asli Papua guna meraih kemandirian, keberdayaan, dan kesejahteraan.
Ibnu Nugroho peneliti Gugus Tugas Papua UGM
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
(mmu/mmu)
