Kolom

Konsolidasi Fiskal Pasca Pandemi

Rinaldi - detikNews
Selasa, 04 Mei 2021 12:15 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom
Jakarta -

Covid-19 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi ekonomi global; ekonomi global terkontraksi -3,4% di tahun 2020 (OECD Economic Interim Report). Pun Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri turun hampir -2,07%, terburuk sejak krisis keuangan tahun 1998.

Di tahun 2021, harapan untuk memulihkan ekonomi mulai muncul, bahkan pemulihan ekonomi menjadi lebih cepat dari yang diharapkan. Akselerasi proses vaksinasi yang efektif menjadi salah satu faktor kunci yang mampu mendorong kepercayaan diri pelaku ekonomi guna memulihkan ekonomi yang sedang semaput.

Namun, pemulihan ekonomi sangat membutuhkan anggaran yang besar. Pada 2021, Indonesia menganggarkan hampir Rp 700 triliun atau naik 20,63% dari realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional di tahun 2020. Ekspansi fiskal dalam bentuk kenaikan belanja ini dibarengi pula dengan penurunan penerimaan negara, dalam hal ini penerimaan pajak akibat dampak pandemi yang mengharuskan pembatasan mobilitas.

Pembatasan mobilitas tidak hanya menyebabkan bisnis di sektor penawaran turun, tapi juga berimbas ke konsumsi masyarakat dan menurunkan permintaan. Penurunan di kedua sektor ini yang tidak terjadi pada krisis-krisis ekonomi sebelumnya, baik itu krisis keuangan Asia pada 1998 maupun krisis keuangan global pada tahun 2010.

Tingginya belanja akibat ekspansi fiskal yang dilakukan oleh otoritas fiskal di masing-masing negara tersebut dan turunnya penerimaan pajak menyebabkan kesenjangan fiskal di banyak negara berkembang menjadi makin buruk, apalagi di negara berkembang dengan level utang yang semakin meningkat. Di sisi lain, ekspansi fiskal yang jor-joran ini membutuhkan konsolidasi agar kesinambungan terjaga dan tekanan terhadap APBN lambat laun akan mulai turun.

Indonesia menargetkan konsolidasi fiskal akan dilakukan pada tahun 2023. Ini artinya pembatasan defisit APBN yang dilonggarkan sesuai dengan beleid UU 2/2020 harus dinormalkan dan diperketat kembali menjadi 3% terhadap PDB pada tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa ada tiga sektor yang dapat menjadi penggerak sektor ekonomi sehingga membuat defisit APBN berada pada jalurnya pada 2023, yaitu investasi, ekspor, dan keyakinan konsumen. Tiga sektor ini yang diharapkan membuat APBN 2021 dan 2022 tidak akan bekerja terlalu keras seperti pada tahun 2020, ketika defisit mencapai 6,09% terhadap PDB.

Kolaborasi

Pandemi mengajarkan kita bahwa kolaborasi menjadi kunci dalam mempercepat suatu penanganan krisis. Kerja sama global antarnegara mutlak diperlukan sebagai syarat untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa dunia tidak akan bebas dari virus jika ada satu negara saja yang belum bebas darinya. Ini artinya semua negara, baik itu negara maju dan berkembang harus mengedepankan prinsip kerja sama dalam menanggulangi pandemi.

Defisit yang besar membutuhkan ongkos yang besar pula, apalagi jika pembiayaan anggaran yang digunakan berasal dari utang, ongkos krisis menjadi lebih besar dengan adanya beban bunga utang yang timbul akibat pembiayaan utang tersebut. Dalam rilisnya Kemenkeu menyebutkan bahwa per Februari 2021, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 6.361 triliun atau 41,01% dari PDB. Sedangkan untuk belanja bunga utangnya sendiri, pada 2021 pemerintah menganggarkan Rp 373,26 triliun --naik 18,8% dari porsi belanja bunga utang di tahun 2020 (Nota Keuangan APBN 2021).

Terkait dengan pembayaran bunga utang ini, pemerintah lagi-lagi melakukan kolaborasi dengan BI dalam pembiayaan belanja public goods sesuai dengan SKB II Kemenkeu-BI di tahun 2020 yang sangat signifikan menekan bunga utang pemerintah.

Dengan makin besarnya ongkos krisis, makin besarnya ketergantungan atas pembiayaan anggaran, tentu akan membuat kinerja APBN semakin berat, dan bisa mengganggu kesinambungan fiskal. Apalagi konsolidasi fiskal harus terjadi di tahun 2023. Hanya ada dua pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengurangi pembiayaan, yakni menurunkan belanja pemerintah atau menaikkan penerimaan.

Pilihan menurunkan belanja saat ini tentu sulit dilakukan. Pilihan satu-satunya tinggal memobilisasi penerimaan negara, dan penerimaan pajak sebagai komponen terbesar dari penerimaan negara adalah salah satu sumber penerimaan yang memungkinkan untuk ditingkatkan.

Penerimaan Pajak

Di tahun 2016, OECD, IMF, UN, dan World Bank membentuk suatu platform kolaborasi bernama Platform for collaboration on tax (PCT). Platform ini dirancang untuk mengintensifkan kerja sama antara keempat organisasi ini dalam mengatasi masalah perpajakan. Dalam laporan yang dirilis PCT tahun 2020 disepakati beberapa strategi mendukung negara-negara yang terkena dampak Covid-19 terutama negara berkembang.

Strategi itu antara lain kerja sama dalam kegiatan peningkatan kapasitas penerimaan pajak, Kolaborasi tugas analisis, serta kolaborasi untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi negara dalam kerja sama perpajakan internasional. Kolaborasi yang dilakukan empat organisasi ini tidak hanya memberikan manfaat bagi negara anggota, tapi juga bagi negara yang bekerja sama dengan negara anggota tersebut, terutama dalam isu perpajakan nasional.

Kita melihat bahwa isu perpajakan internasional masih menjadi hal yang sering diperbincangkan dalam setiap agenda multilateral. Ambil contoh konsensus pajak digital global yang masih belum menemukan kesepakatan. Konsensus pajak digital dalam pembahasan pilar I: unified approach dan pilar II: Global anti base erosion (Globe) yang menjadi perdebatan akan dibahas kembali di pertengahan tahun 2021 ini pada pertemuan Negara G-20 di Italia, setelah sejak 2019 lalu tidak mencapai mufakat.

Jika tahun ini tidak terjadi lagi kesepakatan, maka Indonesia yang akan menjadi tuan rumah pertemuan G-20 di tahun 2022 bisa mempunyai kesempatan menjadi saksi kesepakatan konsensus tersebut. Namun tentu konsensus diharapkan bisa tercapai sesegera mungkin, mengingat potensi transaksi digital yang sangat besar dan kompleksitas pembagian profit hak milik antarnegara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai Unit Eselon I (UE I) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengumpulkan pajak Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam menjalankan strategi kolaborasi. Bersama dengan UE I seperti Ditjen Bea-Cukai, Ditjen Anggaran, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Lembaga National Single Window (LNSW), DJP terus meningkatkan sinergi guna mengamankan penerimaan negara.

Mempertajam kolaborasi dengan pihak eksternal Kemenkeu juga bisa dilakukan oleh DJP, ambil contoh konsultan pajak. Fungsi konsultan pajak untuk membantu wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya menjadi penting ketika isu kolaborasi semakin mengemuka, ditambah lagi dengan isu miring konsultan pajak setelah kasus penyuapan pegawai pajak diungkap KPK beberapa bulan lalu dan melibatkan beberapa konsultan pajak.

Dari kasus penyuapan pajak kita bisa belajar bahwa fungsi mediasi harus mulai dibangun oleh DJP. Hampir seluruh kasus korupsi yang melibatkan pegawai DJP pasti bersumber dari sengketa pajak. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Kesepakatan itu juga mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Proses mediasi umumnya dibantu oleh pihak ketiga yang biasa disebut mediator sebagai pihak yang netral.

Tidak seperti putusan pengadilan yang dapat dibaca banyak orang, hasil kesepakatan mediasi hanya akan diketahui WP, fiscus, dan mediator saja. Artinya, ada jaminan kerahasiaan atas proses yang telah dijalankan (Hamida AS-DTCC, 2019). Melalui mediasi ini, kecenderungan wajib pajak atau dalam hal ini diwakili oleh konsultan pajak untuk menyuap pegawai pajak bisa ditekan, karena pihak yang terlibat dalam pembahasan sengketa adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan baik bagi negara maupun bagi wajib pajak. Selain itu konsultan pajak juga harus diikutkan dan dihadirkan dalam perannya untuk meningkatkan kepatuhan formal dan material wajib pajak, misalnya kegiatan diseminasi regulasi perpajakan secara pro bono, artinya diseminasi dilakukan secara sukarela agar tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan demikian proses pemungutan pajak bisa berjalan secara efektif dan efisien serta meningkatkan mobilisasi penerimaan pajak dan pada akhirnya konsolidasi fiskal bisa dicapai, APBN bisa kembali bekerja normal, dan defisit bisa kembali di bawah 3% terhadap PDB.

Rinaldi pegawai Direktorat Jenderal Pajak, alumni Asian Public Policy Program Hitotsubashi University

(mmu/mmu)