Pustaka

Mengaji Tafsir Kebangsaan Mufasir Indonesia

Ahmad Muzakka - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 13:30 WIB
islam kebangsaan
Jakarta -

Judul Buku : Islam dan Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan; Penulis: M. Quraish Shihab; Penerbit: Lentera Hati, 2020; Tebal: 164 halaman

Buku ini mengangkat tema tentang pemikiran kebangsaan yang ditawarkan oleh M. Quraish Shihab. Gagasan munculnya buku ini dari diskusi rutin yang diselenggarakan oleh Yayasan Ikhlas Jakarta yang diselenggarakan beberapa hari setelah Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 pada 2020. Quraish Shihab menilai banyak kerancuan berpikir yang masih menggelantungi pikiran masyarakat terkait persoalan keislaman, termasuk di dalamnya masalah kebangsaan.

Berbicara tentang kebangsaan dalam konteks Islam tidak dapat dipisahkan dari beberapa kata yang digunakan dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Quraish menyoroti penggunaan dua kata bahasa Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, qawm dan ummah, menjadi "kaum" dan "umat". Pemilihan tersebut digunakan karena dua kata itu adalah yang paling familier dipakai oleh bangsa Arab ketika mendefinisikan kata bangsa.

Pengaruh kedatangan Islam dan kebangkitan Arabisme mengubah konstelasi kenegaraan dan menjadikan mereka menyatakan diri sebagai bagian dari bangsa Arab. Sebagian dari intelektualnya lebih menyukai mengkategorikan dan bangga dangan ke-qibti-annya. Sama halnya dengan Irak yang merupakan bekas bangsa Babilonia, namun sekarang mengaku dan diakui sebagai bangsa Arab. Hal tersebut berkebalikan dengan Israel, yang memiliki persamaan secara kultural dengan bangsa Arab, yakni berasal dari keturunan Ibrahim, namun menanggalkan identitas tersebut.

Quraish Shihab meminjam kategori Ernest Renan (1823-1892), sosok pertama yang memperkenalkan konsep kebangsaan melalui ceramah di Universitas Sorbonne, Prancis pada 1882. Dasar kebangsaan, bagi Renan, adalah "keinginan untuk hidup bersama". Konsep bangsa merujuk pada "sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki kesamaan sejarah dan budaya."

Dari pemaparan di atas jelas bahwa yang menjadi titik tekan dalam konsep kebangsaan karena adanya unsur persamaan dan keterhimpunan mutlak yang bisa menyatukan antara satu dengan yang lain. Pengertian semacam ini sama halnya dengan hakikat kata ummah yang diuraikan sebelumnya. Tanpa ada persamaan dan persatuan, maka tidak akan mungkin lahir konsep ummah, bangsa, dan kebangsaan.

Respons Dunia Islam

Konsep kebangsaan yang dirumuskan Barat itu dinilai tidak sejalan dan mereduksi konsep khilafah. Apalagi, terdapat sikap dunia Barat yang berkonflik dengan gereja yang mengakibatkan adanya pengabaian terhadap agama di Eropa, ditambah kasus penjajahan bangsa non-Barat di Asia. Bagi Shihab, kasus-kasus tersebut yang memantik ketidaksimpatikan sebagian bangsa Timur dengan gagasan kebangsaan yang muncul dari Barat.

Namun, yang sangat disayangkan, penolakan oleh sementara anggota masyarakat muslim atas gagasan kebangsaan tersebut, tanpa mengetahui latar belakang kelahiran dan perkembangan paham kebangsaan di Eropa. Paham kebangsaan Barat dinilai mereduksi terma keagamaan yang telah melekat dalam dunia Islam pada masa lampau, seperti jihad, khilafah, dar al-Islam, dan dar al-Kufr.

Ide kebangsaan juga melahirkan istilah asing baru seperti civil society, persaudaraan sekemanusiaan yang tidak dikenal. Bahkan muncul anggapan bahwa paham kebangsaan membuka kemungkinan terjadinya perang antara kaum muslimin yang berbeda kebangsaan. Menurut Shihab, ide bahwa gagasan kebangsaan menghapus rasa persaudaraan merupakan sebuah kekeliruan.

Menurut Shihab, istilah dar al-Islam dan dar al-Kufr, yang sekarang tidak lagi populer, juga tidak dikenal dalam al-Quran dan sunah. Disinyalir, Imam Abu Hanifah (669-787 M) yang memperkenalkan pertama istilah-istilah itu dalam kondisi sosial dan politik yang mereka alami, dan mereka pun memiliki perbedaan pendapat dalam memahami maksud dan tujuan terma tersebut. Jika yang dimaksudkan adalah untuk memberi rasa aman kepada kaum muslimin yang tertindas di negeri non-muslim, bukankah banyak yang mengungsi ke Eropa karena merasa tidak aman hidup di negeri-negeri Islam (dengan keberadaan Islam garis keras seperti ISIS)?

Islam tidak menetapkan sistem pemerintahan yang baku seperti sistem khilafah yang diklaim bisa diterapkan pada setiap waktu dan tempat. Islam hanya merumuskan nilai-nilai, yang mana model penerapannya bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Istilah saudara sekemanusiaan juga bukan istilah baru karena Sayyidina Ali pernah berucap, "Siapa yang Anda temui, kalau dia bukan saudara Anda seagama, maka dia adalah saudara Anda sekemanusiaan."

Al-Quran juga menggambarkan sapaan beberapa Nabi yang memanggil "saudara" terhadap umatnya, padahal sebagian kaumnya menentang ajaran mereka (QS. Al-A'raf: 65-73-85).

Quraish Shihab juga tidak sepakat dengan asumsi bahwa negara kebangsaan (nation-state) berpeluang membuka potensi peperangan antara kaum muslimin yang berbeda kenegaraan. Kenapa? Hal tersebut dikarenakan peperangan pun terjadi di masyarakat Islam. Jika yang ditolak adalah paham kebangsaannya, bukankah peperangan telah terjadi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib? Padahal, pada masa itu isitilah negara bangsa belum lahir.

Praktik Kebangsaan Nabi Muhammad

Ide kebangsaan bukanlah gagasan yang lahir dari luar ajaran Islam. Dalam teks keagamaan terdapat argumen atas gagasan tersebut. Qurasih Shihab mencontohkan relasi antara iman dan negeri terdapat dalam QS. al-Hasyr ayau 9, dan ayat yang mensejajarkan antara pembelaan terhadap agama dan negara yang termaktub dalam Surat al-Mumtahanah ayat 8. Dua ayat tersebut cukup dijadikan argumen untuk membela tanah air dan bisa memasukkannya sebagai bagian dari ajaran Islam.

Praktik kebangsaan Nabi Muhammad juga tercermin dalam model kepemimpinannya dalam mengelola kota Madinah yang multikultur. Nabi mengelola keragaman kota Madinah yang beranggotakan orang dan kelompok yang memiliki latar belakang kepercayaan, agama, suku, dan asal-usul keturunan yang berbeda. Kebijakan Nabi SAW melahirkan kesepakatan yang mewujud menjadi piagam kerja sama, di antara semua golongan di atas dan memberikan kebebasan pada mereka untuk melaksanakan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang diyakini yakni Piagam Madinah.

Buku ini bisa memandu kesalahan dalam memahami konsepsi negara bangsa dan hubungannya dengan nilai-nilai Islam. Bahwa di antara keduanya tidak ada pertentangan, justru memiliki beberapa kesamaan prinsip. Asumsi bahwa konsep negara bangsa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan dinilai membuka peluang terjadinya pertikaian antarumat Islam yang tinggal di negara yang berbeda tidak dapat dijadikan legitimasi untuk mengatakan bahwa konsep ini tidak kompatibel dengan semangat keberislaman.

Ahmad Khotim Muzakka pengajar di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan, sedang studi Doktor di UIN Sunan Kalijaga

(mmu/mmu)