Catatan Agus Pambagio

Dilema Pembatasan Impor Bahan Baku Industri Susu

Agus Pambagio - detikNews
Jumat, 30 Apr 2021 08:50 WIB
agus pambagio
Agus Pambagio (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta -

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau local content kembali didengungkan oleh Kementerian Perindustrian beberapa waktu lalu. Sebenarnya kebijakan ini bukan kebijakan terobosan atau baru terkait dengan tingkat penggunaan komponen dalam negeri di sektor industri, tetapi kebijakan ini kembali digaungkan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Sebelumnya, kebijakan ini kurang berhasil karena minimnya kebijakan strategi industri hulu terkait dengan penyediaan bahan baku industri hilir.

Kali ini saya akan menyoroti kebijakan TKDN di sektor industri makanan-minuman (mamin). Industri mamin merupakan bagian dari industri pengolahan hilir yang menjadi sasaran kebijakan Kementerian Perindustrian untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Kebijakan TKDN pada dasarnya dikenakan pada industri hilir mamin, khususnya industri susu. Industri susu memerlukan kecukupan bahan baku di hulu yang berasal dari peternakan sapi perah dalam negeri.

Hingga hari ini seluruh produk susu sapi dari para peternak telah diserap oleh Industri hilir susu dan ini baru memenuhi sekitar 20 persen dari total kebutuhan industri susu. Sebelum memberlakukan TKDN 35% di tahun 2022, pemerintah terlebih dahulu harus menguatkan industri hulu susu yang diproduksi oleh para peternak. Modernisasi peternak sapi perah harus segera diutamakan supaya produksi susu dengan standar higienitas industri tercapai.

Buruknya manajemen pengelolaan susu perah yang tidak berkembang dari puluhan tahun lalu diduga merupakan penyebab utama gagalnya pengembangan peternakan sapi perah hingga kini. Sehingga stagnasi produksi susu segar yang berkualitas industri sulit beranjak dari angka sekitar 20% yang saat ini sudah terserap oleh industri susu. Akibatnya industri susu domestik harus mengimpor kebutuhan bahan baku susu hingga 80%. Nah kalau tahun 2022 hanya diizinkan menggunakan bahan baku impor maksimum 35%, lalu bagaimana nasib industri susu nasional?

Antara Kebijakan dan Implementasi

Idealnya kebijakan peningkatan TKDN untuk industri mamin, khususnya susu, lebih diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas di sisi hulu, yaitu peternak sapi perah untuk dapat menghasilkan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) sesuai standar industri. Berbagai program telah dilakukan untuk peningkatan produk susu dalam negeri tetapi selalu gagal akibat kebijakan yang tidak terpadu dan tidak konsisten dijalankan oleh regulator. Misalnya kebijakan tentang harga pakan, kebijakan pengembangan ternak sapi perah, kebijakan penggunaan teknologi perah, kebijakan harga susu dan sebagainya.

Terkait dengan kluster industri mamin, khususnya industri susu, kandungan bahan baku yang diimpor sampai hari ini masih menjadi persoalan serius. Jadi kalau pemerintah menetapkan bahwa tingkat kandungan lokalnya hanya maksimum 35%, mustahil dapat tercapai apalagi dalam hitungan kurang dari satu tahun, industri susu pasti terkendala untuk survive. Produk susu peternak dalam negeri sejak puluhan tahun lalu sampai hari ini belum pernah mencapai di atas 40% dari kebutuhan. Apalagi 65% seperti yang diminta pemerintah di tahun 2022. Pengembangan sapinya saja perlu waktu panjang.

Buruknya pola dan manajemen pemeliharaan ternak di Indonesia menyebabkan sapi tidak optimal menghasilkan susu dengan standar industri. Banyak peternak di sentra sapi perah, misalnya di Malang dan Boyolali yang berprofesi utama sebagai sopir angkot atau pedagang informal. Mereka memelihara 1 - 3 sapi hanya untuk tambahan pendapatan bukan pekerjaan utama. Banyak dari mereka dengan kondisi tangan tidak steril atau tanpa mencuci tangan memerah susu sapinya. Cara tersebut membuat bakteri masuk ke dalam susu saat sapi diperah. Akibatnya sapi stres dan kualitas susu tidak memenuhi syarat sebagai bahan baku susu industri.

Jumlah sapi perah peternak yang tidak ekonomis ini (hanya 1 - 3 ekor per peternak), ditambah kondisi kandang yang buruk, kualitas pakan yang buruk juga menjadi penyebab rendahnya kualitas dan kuantitas susu. Pakan sapi dengan kualitas baik harganya tidak terjangkau oleh peternak. Banyak peternak hanya memberi makan sapinya dengan rumput yang di arit seadanya, akibatnya sapi kurang gizi dan berujung kualitas susunya buruk atau tidak sesuai dengan standar industri. Sehingga tujuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional melalui industri susu belum akan tercapai dalam waktu dekat.

Produktivitas sapi perah secara nasional memang mengalami stagnasi, rata-rata produksi susu hanya berkisar antara 8-12 liter per hari, dengan skala pemeliharaan per KK peternak 2-3 ekor induk. Selain itu 90% produksi susu Indonesia dihasilkan dari peternakan rakyat, dimana kualitas dan produktivitas belum dapat memenuhi standar permintaan industri susu dalam negeri, sehingga masih harus impor.

Industri mamin memerlukan bahan baku susu sekitar 4 juta ton per tahun. Sementara susu sapi dari peternak hanya menghasilkan 0,9 juta ton per tahun atau sekitar 20%. Kemenperin menargetkan di tahun 2022 susu peternak domestik dengan kualitas sangat baik naik menjadi 41%. Suatu keinginan yang berlebihan dan membingungkan peternak, pemerintah daerah dan aparat Kementerian Perindustrian sendiri. Sebelum ada Inpres No. 4 Tahun 1998, produksi SSDN memang pernah mencapai 41%, tetapi setelah itu turun terus.

Saat ini impor susu berbentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan milk powder sebesar 3,1 juta ton/tahun atau setara dengan 78% kebutuhan berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Di tahun 2019 nilai impor bahan baku susu untuk industri mencapai Rp 720 miliar, lalu di tahun 2021 diperkirakan menjadi Rp 540 miliar, dan di tahun 2022 diharapkan menjadi Rp 470 miliar. Saat ini ada 58 industri pengolahan susu yang beroperasi dan menyerap SSDN, namun produksi susu segar cenderung semakin menurun.

Sebagai bagian dari enam (6) kluster industri prioritas yang ditujukan untuk percepatan ekonomi nasional, seperti industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronik dan telematika, dan lain-lain, sepertinya masih sulit untuk diharapkan karena hingga hari ini belum ada Peraturan Menteri Perindustrian atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden yang dikeluarkan Pemerintah untuk memayungi kebijakan TKDN 35%.

Langkah Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian sebagai regulator harus segera menetapkan peraturan perundangan yang sesuai supaya implementasi kebijakan pembatasan impor bahan baku demi pemulihan ekonomi nasional dapat dilakukan segera mengingat waktu yang tersedia kurang dari satu tahun. Jika pemerintah tidak dapat segera menyiapkan peraturan perundangannya, sebaiknya rencana kebijakan ini dibatalkan demi ketenangan industri.

Selain itu otomatisasi peternakan sapi perah dan manajemen transportasi dari sentra produksi susu perah ke industri demi menjaga higienitas dan kualitas susu segar perlu segera dilakukan. Dalam situasi defisit neraca berjalan kali ini, semua sektor memerlukan kepastian peraturan dan kepastian implementasi kebijakan, termasuk industri mamin yang menggunakan bahan baku utama susu segar. Siapkan dulu kebijakan di hulu agar kebutuhan bahan baku di industri hilir tercukupi.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

(mmu/mmu)