Kolom

Syarat Perjalanan yang Kian "Mencekik"

Faqih Ashri - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 14:04 WIB
Calon penumpang mengantre untuk melaksanakan tes GeNose C19 di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Senin (26/4/2021). Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengeluarkan aturan baru terkait pengetatan syarat berlaku hasil tes COVID-19 untuk Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dengan mewajibkan mereka untuk menunjukkan hasil negatif RT-PCR/rapid test antigen dengan sampel yang diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan, atau surat keterangan hasil negatif tes GeNose C19 sebelum keberangkatan di bandara, pelabuhan, stasiun maupun rest area.
Penumpang kereta mengantre untuk tes kesehatan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -
Rasa-rasanya baru kemarin sore peraturan tentang syarat perjalanan udara, laut, dan darat yang mewajibkan pelaku perjalanan untuk menunjukkan hasil tes PCR maupun swab antigen. Sekarang sudah disusul lagi dengan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peniadaan Mudik Lebaran.

Terbaru, keluar lagi addendum Surat Edaran tentang pengetatan dari aturan sebelumnya. Inti dari addendum itu adalah bagi siapa saja yang melakukan perjalanan pada 14 hari sebelum hari larangan mudik dan 7 hari setelah hari larangan mudik, maka dikenakan kewajiban pengetatan yang lebih ekstrem dari sebelumnya.

Pelarangan mudik berlaku untuk periode tanggal 6-17 Mei 2021. Jadi bagi orang-orang yang melakukan perjalanan pada 22 April – 5 Mei dan 18-24 Mei akan mendapat pengetatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Jika sebelumnya hasil tes PCR dan swab antigen berlaku 3 hari, maka sekarang hasil sampel negatif harus diambil maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan serta mengisi formulir e-HAC Indonesia.

Selain itu, walaupun sudah menunjukkan hasil negatif Covid-19, jika ditemukan gejala oleh petugas sesaat sebelum keberangkatan, maka perjalanannya tidak bisa dilanjutkan.

Berat di Ongkos

Mungkin bagi sebagian kalangan di Indonesia yang sudah terbiasa dengan standar hidup yang tinggi, beberapa surat edaran itu sama sekali tidak mempengaruhi preferensinya dalam melakukan perjalanan. Toh, semua hanya tentang ongkos atau akomodasi selama perjalanan. Setiap hari kalangan berduit bisa saja makan dengan kandungan empat sehat lima sempurna di rumahnya. Jikalau suatu saat sakit pun, mereka dengan mudah mendapatkan pelayanan kesehatan nomor wahid.

Beda hal dengan kami yang selama ini hidup dengan ekonomi pas-pasan. Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu terasa cukup "mencekik leher". Satu sisi harga tiket perjalanan yang tidak pernah murah, di sisi lain harus ditambah dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk pemeriksaan kesehatan (swab antigen/PCR).

Fakta ini dialami sendiri oleh kami sekeluarga di awal bulan April kemarin. Kami sekeluarga harus berangkat menuju Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur untuk menghadiri acara pernikahan saudara sepupu di sana. Dia menikahi gadis desa di sana, sedangkan kami berasal dari kota kecil di ujung Provinsi NTB. Keberangkatan kami itu sudah direncanakan jauh-jauh hari. Bagi kami yang masih memegang erat budaya ketimuran, semacam sebuah kewajiban untuk menghadiri acara besar keluarga, di mana pun acara itu dilaksanakan, apalagi keluarga yang berhajat selama ini sudah banyak membantu saat kami juga punya hajatan.

Walaupun di kota kami juga ada bandara, tapi ukurannya masih kecil, jadi hanya muat untuk jadi landasan pacu bagi pesawat-pesawat kecil juga. Kalau memilih menggunakan pesawat langsung dari kota kami menuju Probolinggo, pasti kami harus melewati satu kali transit. Jadilah kami memilih untuk menggunakan jalan darat dulu sampai ke Pulau Lombok, selain agar rute penerbangannya bisa sekali jalan untuk sampai ke Pulau Jawa, di samping itu biar harga tiketnya jauh lebih murah karena menggunakan pesawat yang lebih besar dengan jam terbang yang tinggi.

Sampai segitunya kami hitung-hitungan biaya untuk perjalanan sebelum memutuskan berangkat. Bayangkan kalau kami melakukan perjalanan saat peraturan terbaru ini sudah keluar? Kami start dari kota kami sendiri harus melakukan tes PCR atau swab antigen, harganya dipatok Rp 250.000 per orang, sedangkan yang berangkat dari kota kami ada 13 orang.

Setelah itu, karena perjalanan darat dari kota kami ke Lombok bisa satu hari lamanya, saat ingin berangkat lagi dari Lombok ke Probolinggo kami harus melakukan tes swab lagi, dan itu harus keluar biaya yang sama lagi. Sampai di situ saja sudah berapa biaya yang harus dikorbankan. Belum untuk biaya pesawat pulang pergi, dan akomodasi selama perjalanan serta biaya-biaya tak terduga.

Transparansi

Sebenarnya dalam kondisi pandemi seperti sekarang, ketika ekonomi tidak menentu, pola pikir pemerintah lebih fokus lagi terhadap masyarakat. Pandemi membuat si kaya hidup sederhana, yang biasanya hidup sederhana kini berubah susah, apalagi yang sebelumnya sudah susah. Misalnya saja harus ada biaya tambahan dalam perjalanan, maka bagaimana caranya agar tiket perjalanannya dibuat lebih terjangkau. Jadi ada subsidi silang, tidak semuanya harus naik melambung.

Lalu dana hasil tes kesehatan orang-orang yang berpergian itu dikemanakan? Alangkah bijaknya jika dipublikasikan secara transparan ke publik, karena jumlahnya pasti sangat besar. Tentu akan sangat membangun public trust untuk pemerintah, dan semakin membuat masyarakat tidak keberatan dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan, selama dana itu digunakan kembali untuk sektor-sektor dasar yang dibutuhkan masyarakat luas selama pandemi ini berlangsung.

Kepatuhan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu berbanding lurus dengan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah selama ini. Ada aksi, tentu ada reaksi. Harapannya dapat tercipta simbiosis mutualisme yang berkesinambungan antara kebijakan dan kepuasan yang terus berproses di negara kita tercinta, Indonesia.

Faqih Ashri
birokrat daerah

(mmu/mmu)