Kolom

Harapan untuk "Reshuffle" Kabinet

Umbu TW Pariangu - detikNews
Rabu, 28 Apr 2021 11:13 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle (kocok ulang) Kabinet Indonesia Maju (KIM). Ini antara lain tak lepas dari konsekuensi penggabungan dua kementerian (Kemendikbud dan Kemenristek) untuk membantu kerja kementerian baru, Kementerian Investasi. Muncul isu santer, yang akan mengisi kursi Menteri Investasi adalah politisi Nasdem. Sebelumnya, politisi PKB Luqman Hakim menyebut Presiden Jokowi akan me-reshuffle anggota kabinet berinisial M (15/4).

Terlepas dari desas-desus yang ada, reshuffle tersebut tentu menjadi momentum revitalisasi kinerja kabinet berdasarkan evaluasi terhadap kinerja para menteri selama pandemi Covid-19. Apa agi di dalam setiap kesempatan, Presiden selalu mengingatkan agar para menteri tidak bekerja biasa-biasa saja, melainkan bekerja ekstra keras dan penuh terobosan.

Tahun 2021 diharapkan menjadi annus mirabillis (tahun penuh harapan dan mukjizat) bagi kerja pemerintahan. Karenanya visi Presiden harus menjadi navigasi bagi para menteri dalam bekerja, bukan lagi visi individu menteri. Artinya, visi Presiden adalah garis kebijakan yang harus dijalankan oleh seluruh pembantu presiden tanpa kecuali. Apalagi raison de'etre sebuah pemerintahan terletak di dalam aktualisasi pelaksanaan fungsinya.

Sebagaimana negara, pemerintah yang tidak berfungsi tentu tidak memiliki alasan untuk ada dan memerintah. Mengutip B. Kusumohamidjojo (2015), tugas pemerintah: 1) menjalankan pemerintahan (to govern) untuk mengatur perilaku warga negara dan mengelola wilayah negara; 2) untuk melindungi segenap bangsa Indonesia (to protect) tanpa kecuali, baik dari ancaman keselamatan maupun ancaman yang ingin menerabas hukum; 3) memfasilitasi rakyat untuk bebas berkarya, menghasilkan inovasi, temuan-temuan baru untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat; 4) melaksanakan pembangunan di segala bidang.

Vital

Maka betapa vital peran pemerintah, apalagi dikaitkan dengan kompleksitas tantangan keindonesiaan. Hal tersebut pun menjadi semakin tidak mudah di tengah ancaman resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Itu sebabnya KIM harus menjadi lokomotif kerja Presiden yang visioner untuk menarasikan secara tepat ke mana gerak maju bangsa ini ke depan.

Kursi menteri bukanlah atribut formalitas politik, sebagai alat konsesi atau bargaining chip (bahan tawar menawar) di antara para elite. Dulu, Soekarno memberi nama kabinet pertamanya selepas dekrit Kabinet Kerja, supaya kabinet tersebut langsung bekerja tanpa harus larut dalam romantisme dan kegaduhan politik sebagai ekses dari penerapan demokrasi liberal. Kursi menteri bukanlah politik bagi-bagi kekuasaan an-sich, melainkan amanah kerja politik untuk memenangkan kepentingan seluruh rakyat terutama dalam menghadirkan nilai-nilai kemaslahatan bagi rakyat.

KIM harus memenuhi ekspektasi rakyat Indonesia, setidaknya meletakkan fondasi perubahan untuk langkah jangka pendek yang mendesak (memitigasi dan memerangi pandemi), sehingga sangat diperlukan spirit kepublikan dalam diri para menteri. Terkait dengan itu, Mark Moore (dalam Rahayu & Juwono, 2019) mengajukan strategic triangle yang harus dijawab sebelum seseorang pejabat membuat kebijakan publik.

Pertama, apakah kebijakan dapat berimplikasi bagi masyarakat luas. Kedua, apakah kebijakan tersebut didukung oleh pihak terkait, seperti dukungan politik, kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Ketiga, apakah pejabat memiliki sumber daya yang kompeten untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Pekerjaan bagi pemerintah saat ini dan ke depannya, bagaimana menerapkan strategic triangle tersebut dalam penanganan pandemi agar orkestrasi antarsektor di dalam tubuh pemerintah dalam menginisiasi program penanganan pandemi bisa terwujud. Ego sektoral) di tiap kementerian dan lembaga yang selama ini memperlemah determinasi eksekusi program penanganan dan dampak pandemi harus segera dihilangkan.

Selain itu dipastikan bahwa pengambilan kebijakan selalu didasarkan pada ketersediaan informasi dan pengetahuan yang cukup, sehingga pelibatan akademisi atau ilmuwan menjadi sebuah keniscayaan untuk menjamin bahwa kebijakan yang diambil dalam penanganan pandemi selalu berbasis bukti.

Kompetensi Netral

Yang tak kalah pentingnya, bagaimana agar kepercayaan yang diperoleh para menteri dari Presiden tetap seirama dengan komitmen dan keberanian mereka mengamalkan spirit perubahan di dalam pembuatan kebijakan yang berbasis kepublikan.

Dalam hal penanganan pandemi misalnya, perlu dipastikan agar sejumlah kebijakan para menteri tidak terdistorsi atau tumpang tindih. Juga dipastikan, elemen politik seperti parpol atau kelompok-kelompok kepentingan mendukung penuh kerja kadernya di kementerian dengan tidak menciptakan "norma-norma deviatif" yang menggunting independensi dan loyalitas para menteri pada Presiden.

Preseden dua kasus korupsi di kabinet kemarin menjadi peringatan keras betapa dimensi integritas dalam pengambilan kebijakan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mentalitas perburuan rente di birokrasi kementerian harus disingkirkan agar dukungan publik terhadap kerja para menteri tetap terjaga dan makin menguat.

Terkait itulah, dalam diri para menteri harus terpatri apa yang disebut "kompetensi netral" (Stout, 2013; Demir & Nyhan, 2008). Suatu kemampuan profesional untuk melakukan tugas dengan baik, tidak terlibat dalam politik partisan (berdasarkan keinginan pribadi/kelompok (partai), tetapi sepenuhnya terlibat dalam politik kebajikan.

Seorang menteri harus cerdas dan kritis memahami batas-batas kewenangannya, memiliki sederet visi kebijakan yang tidak mudah diintervensi oleh subjektivisme politik yang hanya akan merugikan kepentingan publik.

Hanya dengan cara itu, seorang menteri akan galir dan cepat dalam mewujudkan visi Presiden terutama menghasilkan pikiran dan strategi yang inovatif dan cepat di dalam menangani masalah strategis pandemi dengan berbagai implikasinya. Termasuk mempercepat pendistribusian vaksinasi dan upaya menyelamatkan dan memulihkan ekonomi rakyat dari terkaman krisis multisektor sebagai ekses dari pandemi.

Semua itu membutuhkan irama kerja yang solid dan determinatif serta sikap pengorbanan yang besar terutama dari setiap individu menteri. Menurut Lynn, Jr (2013), kerja inovatif yang sesuai dengan determinasi perubahan dalam konteks global saat ini adalah suatu kebaruan ide gagasan, prosedur baru, produk yang bersifat radikalis, melampaui rutinisme birokratis yang kaku, lamban, dengan meruntuhkan tatanan lama.

Umbu TW Pariangu dosen FISIP Universitas Nusa Cendana, Kupang

Tonton juga Video: KSP Moeldoko Soal Isu Reshuffle: Hanya Presiden Yang Tahu

[Gambas:Video 20detik]





(mmu/mmu)