Kolom

Jalan Terjal Poros Politik Partai Islam

Adi Prayitno - detikNews
Selasa, 27 Apr 2021 15:16 WIB
Menguatnya Politik Islam, Bukan Partai Islam
Ilustrasi: dok. detikcom
Jakarta -

Wacana poros politik partai Islam menguat setelah PKS dan PPP melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Meski pilpres masih jauh, namun poros ini potensial terbentuk. Masih tersisa banyak waktu sebagai jalan panjang menuju pertandingan 2024. Tak ada yang mustahil dalam politik. Semua serba mungkin.

Sebagai poros politik baru tentunya PKS dan PPP sudah memenuhi syarat. Keduanya punya wakil di parlemen. Artinya, poros ini tak perlu menunggu yang lain bergabung. Selain masih abu-abu, dua partai Islam lain beda sikap. PAN tegas menolak karena khawatir makin membelah politik Tanah Air, semacam polarisasi yang makin ekstrem. Sementara PKB masih gamang menimbang soal kemungkinan bergabung atau tidak.

Layar sudah terkembang, pantang surut ke belakang. PKS dan PPP terlihat yakin koalisi poros politik Islam bakal terwujud. Keyakinan yang didasarkan pada fakta politik bahwa secara sosiologis mayoritas pemilih Indonesia beridentitas Islam. Karenanya, butuh gerakan konkret membumikan diskursus poros Islam. Satu-satunya cara PKS dan PPP mesti segera deklarasi disertai gagasan yang punya diferensiasi politik jelas sesuai tuntutan kekinian.

Bulan Ramadhan merupakan momentum pas mendeklarasikan terbentuknya blok baru partai Islam. Warna Islam bakal kentara melekat pada poros politik Islam. Waktunya sangat mendukung bertepatan dengan bulan suci Islam. Sebab, jika tak segera direalisasikan sangat mungkin poros ini keburu masuk angin, layu sebelum berkembang. Pada level ini, PKS dan PPP tentunya tak mau banjir cibiran karena wacana poros politik Islam hanya seumur jagung.

Jalan Terjal

Semangat mewujudkan blok politik partai Islam layak diapresiasi. Setidaknya poros ini nantinya mampu menghadirkan wacana politik alternatif yang tak hanya berkutat pada poros politik mainstream yang itu-itu saja. Partai Islam mesti sering tampil di depan membajak momentum. Bergerak cepat merespons derasnya dinamika zaman yang makin kompetitif. Ada korespondensi historis yang bisa dijadikan legitimasi bahwa poros politik Islam pada 1999 pernah berjaya. Setidaknya berhasil mengantarkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden yang awalnya lemah secara kalkulasi politik.

Meski begitu, pembentukan poros politik Islam saat ini bisa dipastikan menempuh jalan terjal, berliku, dan mendaki karena beberapa faktor. Pertama, trauma historis. Poros tengah politik Islam memang berhasil menjadikan Gus Dur sebagai presiden ketiga republik ini. Namun, publik juga tak bisa menutup mata bahwa poros tengah punya andil besar melengserkan Gus Dur di tengah jalan efek perselingkuhan dengan faksi politik nasionalis. Fakta politik ini menjelaskan poros tengah Politik Islam waktu itu rapuh. Sempat menguat karena ada kepentingan politik sesaat yang saling berkelindan.

Kedua, adanya sekat politik (political barriers) antar sesama partai Islam. Bukan barang baru jika elite dan akar rumput partai Islam sejak lama terlibat konflik ideologis hanya karena urusan tafsir teologi keislaman yang berbeda. Terutama soal perbedaan praktik ibadah sunah. Elite dan basis pemilih PKS dan PKB misalnya kerap "tawuran" opini karena urusan tahlil, qunut, dan ziarah kubur.

Sekadar menunjukkan contoh. PKS kerap disebut wahabi karena dinilai anti sunah. PKB dituding sebagai partai yang menginjeksi unsur budaya lokal dalam praktik keagamaan. Dalam sejarah politik Islam urusan ibadah sunah bisa menjadi persoalan serius dan prinsipil. Realitas ini bisa menjelaskan kenapa PKB dan PAN tak langsung bergabung dengan wacara poros politik Islam. Sebab, dari hulu hingga hilir, mulai dari elite hingga konstituen partai Islam perang dingin sejak lama hanya karena urusan ibadah sunah.

Ketiga, minus figur kunci. Faktor ini sering menimbulkan ego sektoral. Masing-masing Partai Islam mengklaim paling punya sosok kapabel sebagai pemimpin poros dan capres layak diusung. Akibatnya, antar partai Islam sering terlibat konflik batin tak berkesudahan. Dari sekian banyak survei tak ada satu pun figur representasi partai Islam. Jauh tertinggal dari figur yang banyak bermunculan dari partai nasionalis atau nasionalis relijius.

Keempat, mayoritas pemilih Islam bermazhab abangan. Clifford Geertz dalam Religion of Java menyebut abangan sebagai penganut agama yang tak terlampau taat menjalankan ajaran agama. Sederhananya, Islam hanya sebatas identitas sosial dan agama. Sementara partai Islam kerap mempersonifikasi diri sebagai Islam santri yang berpegang tegung pada nilai agama. Tak heran jika kebanyakan pemilih Islam lebih nyaman memilih partai nasionalis yang longgar dalam urusan beragama.

Peluang Besar

Meski terjal, bukan berarti poros politik partai Islam tak bisa membesar. Dalam politik tak ada yang bisa divonis hitam-putih secara pasti. Selalu saja ada cahaya di ujung terowongan. Salah satunya soal rendahnya identitas kepartaian (party ID). Jika dikalkulasi rata-rata, rakyat yang mengaku dekat dan merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu hanya 20 persen. Selebihnya pemilih mengambang yang menentukan pilihan politik jelang pemilihan.

Itu artinya, poros politik partai Islam sangat mungkin bisa merebut ceruk pemilih yang cukup besar. Tergantung kerja politik terukur dan tentunya bisa beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Partai Islam jangan lagi melulu berkutat dengan jualan moralitas, tapi terampil memodifikasi frasa perjuangan menawarkan sesuatu yang kongkret bagi rakyat. Misalnya soal pemberdayaan ekonomi dan kesempatan bekerja. Sebab, hakikat politik berebut kesenangan duniawi bukan ukhrowi yang tak tampak.

Selain kerja politik, program konkret merakyat, Poros politik partai Islam mesti pandai menciptakan momentum tepat yang bisa memunculkan figur dengan daya magis luar biasa. Setidaknya bisa menjadi antitesis dari Jokowi yang lebih kelihatan mengedepankan aspek kerja ketimbang intelektualitas seorang pemimpin. Dalam konteks inilah, partai Islam harus bisa mencari calon pemimpin yang berkarakter intelek, pintar, dan beraura narasi kuat.

Dalam banyak hal politik menyangkut momentum yang dapat memunculkan figur yang menjustifikasi "satria piningit" atau "ratu adil" penyelamat bangsa. Ini kerja sulit. Butuh kerja maksimal, bukan semata retorika seperti manisnya berwacana. Faktor ini penting sebagai kunci membuka peluang partai Islam membesar. Sebab, potret pemilih belum beranjak. Masih menjadikan figur sebagai magnet utama elektoral.

Figur fenomenal cukup determinan menyihir pemilih. Jika diiris sederhana sosok seperti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi lebih kentara aura individual ketimbang warna partai. Karenanya, memunculkan figur kunci mesti digarap dari sekarang jika ingin Poros Politik Islam membesar. Jika tidak, poros ini hanya sebatas wacana tak berarti.

Tentu saja secara bersamaan antarpartai Islam secara perlahan mulai menggergaji sekat psikologi politik yang didasarkan pada perbedaan tafsir ibadah sunah. Jadikan agama sebagai urusan privat, bukan barang publik seperti politik. Elite partai Islam mesti menyudahi perbedaan sesuatu yang sebenarnya tak terlampau penting dengan urusan elektoral. Agak sumir jika partai Islam sulit bersatu hanya karena urusan qunut dan tahlil.

Adi Prayitno dosen Ilmu Politik Fisip UIN Jakarta dan Direktur Eksekutif Parameter Politik

(mmu/mmu)