Kolom

Menimbang Untung-Rugi "Poros Islam" bagi Konstituen

A Satria Pratama - detikNews
Selasa, 27 Apr 2021 14:29 WIB
Kontroversi wacana "poros Islam" dianggap ancam persatuan (Foto: Tim Infografis)
Jakarta -

Pada Rabu, 14 April 2021, atau bertepatan dengan hari kedua Ramadhan 1442 Hijriah, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar pertemuan di kantor Dewan Pengurus Pusat PKS di Jakarta. Pertemuan yang mereka selenggarakan menjelang berbuka puasa tersebut menghasilkan nota kesepahaman yang memuat tujuh poin lintas bidang.

Selain untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), beberapa intisari yang tercantum dalam nota kesepahaman tersebut menunjukkan komitmen kolektif PPP dan PKS untuk mengawal demokrasi agar senantiasa selaras dengan reformasi, mencegah kerusakan ekologi, menghemat energi serta memberdayakan umat melalui ekonomi. Tidak lupa, kedua partai juga berkomitmen untuk 'berbarengan' menangani persoalan-persoalan nasional yang timbul karena pandemi.

Di luar substansi, kedua partai tampak berupaya untuk menyebut pertemuan tersebut 'sekedar' sebagai "silaturahim kebangsaan". Istilah yang terdengar relevan karena pertemuan tersebut terselenggara di bulan Ramadhan. Namun demikian, mengingat pertemuan tersebut melibatkan dua partai islam yang telah bertahun-tahun menyusun dinamika politik Tanah Air, sebagian publik akan secara otomatis membaca pertemuan tersebut sebagai upaya pembentukan "poros islam" --meskipun baru penjajakan.

Saya tidak punya definisi baku untuk menjabarkan istilah "poros islam" itu sendiri. Namun demikian, secara kontekstual, "poros islam" yang saya maksud adalah blok politik yang terdiri dari partai-partai dengan ideologi islam yang disusun untuk memenangkan pemilihan umum (pemilu), khususnya Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Dengan demikian, wacana "poros islam" saya maknai sebagai ide yang muncul dari partai-partai islam untuk saling mendengarkan pendapat, menyamakan perspektif, hingga mengakumulasi kekuatan politik. Karena baru mulai, kita maklum atas belum mungkinnya format "poros islam" mereka bicarakan saat ini; apakah koalisi, aliansi, atau sebatas mitra kerja.

Sehari kemudian, dua partai islam lainnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB), turut menyumbang pernyataan. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan bahwa partainya menyambut baik pertemuan PPP dan PKS (...bila digagas dengan serius, terbuka kemungkinan untuk bergabung). Sementara di tempat terpisah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra juga menyambut hangat pertemuan tersebut (...entah dalam bentuk koalisi, aliansi, atau peleburan).

Meski demikian, Partai Amanat Nasional (PAN), yang banyak disebut mewakili kalangan islam modernis, memiliki pandangan sendiri. PAN justru menegaskan ketidaksetujuannya. Menurut PAN, alih-alih mendekatkan, wacana tersebut justru akan menjauhkan kita dari cita-cita integrasi nasional. PAN cemas terhadap potensi munculnya antitesis dari poros tersebut, yaitu "poros non-agama". Akibatnya, persatuan nasional menjadi jauh panggang dari api. PAN tidak ingin Indonesia terjebak dalam koridor "politik identitas".

Melalui kronologi di atas, kita jadi mengerti bahwa "poros islam" adalah topik yang sedang demikian populer di kalangan partai-partai islam. Pernyataan, sikap, dan ijtihad politik suatu partai mampu mempengaruhi partai lainnya dengan cepat. Pertanyaan lantas muncul, apakah kita hanya bisa mendiskusikan "poros islam" dari sudut pandang partai politik? Bagaimana dengan konstituen?

Jika pada akhirnya "poros islam" bertujuan untuk memenangkan pemilu, maka bukankah profil konstituen seharusnya ikut dipertimbangkan? Bagaimana cara membaca konstituen? lalu, bagaimana dampak "poros islam" bagi konstituen, apakah memberi keuntungan atau memberi kerugian?

Kategori Konstituen

Konstituen adalah objek yang menurut saya masih terlalu luas untuk langsung dihadap-hadapkan dengan narasi "poros islam". Untuk itu, demi tajamnya analisis, saya merasa perlu untuk mengerucutkan profil konstituen ke dalam, setidak-tidaknya, tiga kategori terlebih dulu. Kategori pertama saya sebut sebagai konstituen yang pesimis dengan kehadiran "poros islam". Kedua, konstituen yang optimis. Ketiga, konstituen yang apatis.

Pertama, kategori konstituen pesimis. Untuk memahami ini secara kontekstual, kita perlu menengok konstruksi hubungan antara konstituen dan paslon capres-cawapres pada 2019 lalu terlebih dulu. Saat itu, Prabowo-Sandiaga adalah paslon yang dianggap lebih dominan mewakili kelompok islam jika dibandingkan dengan Jokowi-Maruf. Saya kira kita semua merasakan betapa pada periode tersebut identitas sedang sedemikian manjur digunakan sebagai pondasi untuk mencapai kekuasaan.

Kelompok-kelompok islam tampil demikian kuatnya untuk menunjukkan preferensi politik. Namun demikian, usai pemilu, Prabowo, yang belakangan diikuti oleh Sandi, justru bergabung dengan Jokowi. Terlepas dari niat mulia mereka berdua untuk membangun negeri melalui kabinet, keputusan tersebut harus diakui mengubah spirit perjuangan kelompok islam yang sempat berada di puncak militansi.

Karena merasa pernah 'ditinggal', sebagian dari kelompok ini tidak lagi mudah percaya pada kehadiran sebuah blok politik. Alih-alih mendukung, mereka justru pesimis dengan kehadiran "poros islam" di waktu mendatang, meski dalam 'bungkus' berbeda sekalipun.

Kalaupun masih ada peluang bagi "poros islam" untuk mengambil hati konstituen pesimis, saya berpandangan bahwa satu-satunya jalan adalah ketika "poros islam" berkomitmen untuk secara konsisten mengakomodasi kepentingan islam. Adapun bentuknya bisa beraneka macam. Misalnya, konsistensi untuk berada di dalam atau di luar pemerintahan. Atau, konsistensi untuk mendukung atau menolak kebijakan publik. Apapun bentuknya yang penting konsisten pada akomodasi kepentingan islam.

Kedua, konstituen optimis. Konstituen di kategori ini melihat "poros islam" sebagai antitesis dari pemerintahan hari ini. Mereka menganggap bahwa rezim hari ini tak kunjung mampu menuntaskan persoalan. Sebaliknya, mereka percaya bahwa persoalan akan lekas tuntas apabila publik memberi kesempatan pada aktor lainnya. Kepercayaan ini, lambat laun menyusun optimisme terhadap kehadiran aktor-aktor baru, termasuk di dalamnya adalah "poros islam".

Selain persoalan hukum yang masih tumpang tindih dan persoalan ekologi yang belum dengan baik tertangani, persoalan ekonomi juga masih dominan menghiasi keseharian. Apalagi persoalan lintas bidang sebagai dampak pandemi. Akumulasi dari persoalan-persoalan ini lantas memunculkan kekurangpercayaan sebagian konstituen pada status quo. "Poros islam" lantas mereka maknai sebagai aktor kepemimpinan nasional alternatif yang layak diberi kesempatan, bukan hanya untuk memperkenalkan diri, melainkan juga untuk memperbaiki situasi.

Konstituen kategori ini membutuhkan pembaruan ide. "Poros islam" harus memperluas cakupan pergerakannya. Bukan lagi terbatas hanya pada pondasi agama, melainkan harus memperluas cakupan sebagai "poros nasional". "Poros islam" cukup menjadi dasar dari tujuan integrasi nasional. Dengan demikian, "poros islam" akan menjadi sumber kekuasaan alternatif yang bukan lagi hanya terlibat pada isu-isu sempit berbasis identitas, melainkan juga narasi-narasi raksasa negara-bangsa.

Ketiga, kategori konstituen apatis. Sebenarnya, kehidupan konstituen dipengaruhi, atau bahkan ditentukan, oleh kebijakan pemerintah. Padahal, kebijakan pemerintah datang dari kombinasi eksekutif dan legislatif yang memuat partai politik. Dengan demikian, sesungguhnya, konstituen membutuhkan partai politik bukan dari rupa organisasionalnya, melainkan dari keputusan-keputusannya. Bukan dari wujud partai politiknya, melainkan dari kebijakan parlemennya.

Oleh karenanya, konstituen pada kategori ini tidak terlalu peduli dengan kehadiran "poros islam" atau bukan. Mereka tidak melihat aktornya. Sebaliknya, mereka baru akan menilai positif kehadiran "poros islam" dari kemampuannya memproduksi kebijakan yang pro-rakyat.

Untung atau Rugi?

Konstituen yang pesimis membutuhkan komitmen "poros islam" untuk mengakomodasi kepentingan islam. Konstituen yang optimis membutuhkan komitmen "poros islam" untuk bersedia memproduksi ide-ide penyelamatan bangsa. Sementara konstituen yang apatis membutuhkan komitmen "poros islam" untuk segera memproduksi kebijakan publik pro-rakyat.

Dengan demikian, keuntungan atau kerugian yang diperoleh konstituen atas hadirnya "poros islam" juga akan berlaku sektoral. Konstituen kategori pesimis akan memperoleh keuntungan jika "poros islam" mampu mengakomodasi kepentingan islam. Demikian halnya dengan konstituen kategori optimis dan apatis. Konstituen kategori optimis akan merasakan keuntungan apabila "poros islam" mampu memperluas narasi dan cakupan pergerakan. Sementara konstituen kategori apatis baru akan mendapatkan keuntungan apabila "poros islam" mampu menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat.

Apabila semua kebutuhan tersebut tidak mampu dipenuhi oleh "poros islam", masing-masing dari kategori konstituen tersebut hanya akan menderita kerugian. Dalam upaya "poros islam" memperoleh respons dari konstituen, saya berpendapat bahwa mereka perlu mendalami konstituen, setidak-tidaknya dari poin-poin yang saya usulkan di atas: latar belakang, karakter, dan kebutuhannya. Lalu, "poros islam" perlu berupaya untuk memberi keuntungan pada masing-masing kategori tersebut.

A Satria Pratama mahasiswa Magister Ilmu Politik Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM

(mmu/mmu)