Pustaka

Berpelesir ke (Sejarah Kecil) Desa

Rakhmad Hidayatulloh Permana - detikNews
Sabtu, 24 Apr 2021 11:00 WIB
kronik desa
Jakarta -

Judul Buku: Kronik Pedalaman: Perdikan, Islam, dan Akhir Majapahit; Penulis: Misbahus Surur; Penerbit: Interlude, Yogyakarta, November 2020; Tebal: xiv + 222 halaman

Desa termasuk salah satu kosa kata yang masuk dalam gaung perayaan era industri 4.0. Kita barangkali kerap mendengar diskursus soal desa masa depan dalam berbagai acara seminar atau pun diskusi kecil. Desa sering dibayangkan sebagai masa depan paripurna dari geliat ekonomi high-tech itu.

Namun, pada kenyataannya, harapan-harapan yang melambung itu masih jauh panggang dari api. Narasi tentang kedigdayaan desa masih kalah dengan narasi getir nasib desa. Desa masih jadi tempat yang ditinggalkan oleh anak-anak muda, dikuras habis kekayaan alamnya, lalu diabaikan begitu saja.

Desa dalam lanskap perbincangan industi 4.0 terkesan tak lebih dari objek yang dieksploitasi. Padahal, desa adalah mikrokosmos yang menjadi embrio birokrasi negara yang saat ini.

Misbahus Surur, seorang penulis sekaligus peminat sejarah, mengajak kita untuk melakukan wisata kecil pada kenangan masa lalu tentang desa. Pria asal Trenggalek ini berusaha menghimpun historiografi kecil desa dalam bukunya yang berjudul Kronik Pedalaman: Perdikan, Islam dan Akhir Majapahit. Buku ini memuat sejumlah tulisan dengan tema seputar sejarah desa, sastra Islam-Jawa, hingga kisah kabupaten Trenggalek.

Pada mulanya, kita akan diajak untuk berkenalan dengan sejarah asal-usul desa. Ada dua bentuk desa lawas di Jawa pada masa lampau, yakni wanua dan sima (swantantra).

Wanua, tulis Misbahus, adalah desa yang memiliki kewajiban membayar pajak serta menyetor kerja wajib ke pusat kerajaan. Sedangkan sima, justru sebaliknya. bebas dari kewajiban-kewajiban itu. Namun, sebagai gantinya, sima harus mengalokasikan pajak dan kerja wajibnya untuk pengelolaan daerahnya sendiri. Atau secara tak langsung, sima bisa disebut sebagai daerah otonom atau republik desa. Lewat dua bentuk desa inilah kultur pengelolaan pemerintahan desa terbangun.

Bahkan, sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan besar di Pulau Jawa, embrio sistem administrasi pemerintahan berangkat dari konsep wanua itu sudah ada. Hal ini tercatat dalam sejumlah prasasti.

Selain itu, berdasarkan sumber data epigrafi yang ditelusuri Misbahus, masyarakat telah mengenal pengelompokan desa-desa (konfederasi permukiman) yang dulu dikenal dengan pola panatur desa dan panasta desa.

Dalam konfederasi tersebut, terdapat satu desa induk yang dikelilingi oleh empat atau delapan anak-desa. Sebuah konsep tata letak permukiman yang sangat filosofis. Nuansa filosofis ini juga tampak dalam sejarah pasar-pasar di Jawa. Pasar-pasar tersebut berlangsung sekali dalam seminggu.

Sistem pasar yang bergulir setiap satu minggu sekali itu sebetulnya mengandung fungsi di antaranya untuk mendistribusikan penghasilan dari satu desa atau anak desa ke desa atau anak desa lainnya. Selain fungsi kerja sama antara beberapa desa untuk menjaga keamanan.

Lalu, di beberapa kecamatan di desa-desa di Jawa terdapat hari pasaran (pancawara) berjumlah lima dalam sepekan: legi, pahing, pon, wage, dan kliwon. Urutan perhitungannya adalah legi/umanis (timur), pahing (selatan), pwan (barat), wagai (utara), dan kaliwuan (tengah). Dan, pertukaran barang berlangsung dalam siklus lima hari dalam sepekan. Dari pengaturan pasar ini, kita melihat bahwa tata administrasi kebijakan pasar di masa lampau sudah bisa begitu rapi nan filosofis.

Selanjutnya, kita juga diajak berkenalan dengan konsep perdikan. Perdikan ialah konsep desa Kerajaan Hindu, yang mana desa tersebut merupakan desa yang direstui oleh raja. Perdikan mendapatkan perhatian khusus: dibebaskan dari beban pajak. Perdikan istimewa karena di sana ada tempat-tempat suci seperti candi dan kompleks pemakaman keluarga raja.

Alih-alih dihilangkan saat peralihan dari era kerajaan Hindu ke kerajaan Islam, konsep ini terus diadopsi. Pada era kerajaan Islam perdikan tetap ada. Perdikan pada era itu adalah desa-desa tua yang mengelola peninggalan Islam-seperti makam orang-orang suci dan bangunan masjid.

Misbahus juga sedikit bercerita tentang kronik akhir kejayaan kerajaan Majapahit yang juga berkait kelindan dengan tempat kelahirannya, Trenggalek. Sesuatu wawasan baru yang sulit untuk kita dapatkan di buku-buku sekolah.

Namun, dari sekian pembahasan itu, ada salah satu bagian lain yang tak kalah menarik dari buku ini. Yakni saat Misbahus membahas soal kisah miris para petani cengkih pada zaman Orde Baru.

Pada zaman itu, pemasaran cengkih dimonopoli oleh Badan Penyangga Pemasaran Cengkih (BPPC) dengan dalih untuk menstabilkan harga. Namun, pada kenyataannya petani cengkih hanya seperti menuai ampas dari kerjanya saja. Cerita ini adalah bukti bahwa hasrat negara untuk mengatur kebijakan dari atas tanpa kompromi (top down) memang kerap memicu kesengsaraan.

Meskipun senarai tulisan yang ada dalam buku ini membahas beragam topik, namun napas tentang 'kultur desa' menjadi satu benang merah yang mempertegas tema dari buku. Kita bisa melihat bahwa desa adalah unit yang musykil untuk dilupakan begitu saja dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Jika kita melihat apa yang dipaparkan dalam buku ini, desa jelas bukan melulu objek kecil dari sebuah negara.

Membaca Kronik Pedalaman adalah pelarian yang asyik dari kenyataan pahit atas desa yang masih bisa kita lihat sampai hari ini. Dari membaca sejarahnya, kita percaya bahwa sedari dulu desa adalah subjek otonom yang bisa mengatur dirinya sendiri.

Setelah membaca buku ini, saya seperti membayangkan berpelesir di sebuah alun-alun kabupaten kecil, melihat keramahan orang-orang desa sembari minum es dawet. Tanpa dihantui ambisi muluk industri 4.0.

Rakhmad Hidayatulloh Permana wartawan detikcom

(mmu/mmu)