Reshuffle Kabinet: Berani Tidak Jokowi?

Tjipta Lesmana - detikNews
Jumat, 23 Apr 2021 17:17 WIB
Presiden Jokowi
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
Jakarta -

Setiap kali mencuat wacana reshuffle kabinet di publik, pendukung-pendukung Presiden Jokowi selalu mengemukakan tiga narasi ini: (a) perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden, tidak perlu kita ributkan, apalagi menyarankan menteri anu sebaiknya diganti; (b) Jokowi tahu mana menterinya yang punya prestasi, dan mana yang jelek dan harus diganti; (c) Jokowi tidak bisa ditekan oleh siapa pun, termasuk oleh pimpinan partai politik pendukungnya.

Bahwa pergantian menteri adalah hak prerogatif Presiden, semua orang juga sudah tahu. Tapi, apakah masyarakat tidak boleh omong soal menteri yang tidak cakap dan menyarankan Presiden untuk diganti? Kenapa tidak boleh?! Jangan lupa, dalam sistem demokrasi, kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, Presiden mutlak mendengar serius dan mengakomodasi suara rakyat, termasuk penilaian mereka terhadap kinerja para menteri. Lain dalam sistem otoritarian: my word is my law sebagaimana dikatakan oleh Julius Ceasar, salah satu kaisar Romawi yang termasyur. "Apa yang saya titahkan, itulah hukum yang berlaku".

Dalam sistem demokrasi, Presiden bisa dijatuhkan manakala bertindak otoriter atau cuek saja terhadap suara rakyat. Kejatuhan Presiden Soeharto pada Mei 1998 contoh konkret rakyatlah yang berdaulat dalam sistem demokrasi dan pemimpin tidak boleh seenaknya menjalankan kekuasaannya. Presiden Housni Mubarak dari Mesir contoh konkret yang lain. Ia jatuh dari singgasana kekuasaan karena bertindak otoriter. Rezim militer di Myanmar sudah sebulan lebih digoyang-goyang keras oleh rakyat karena sembarang saja menganulir hasil pemilu akhir tahun lalu. Memang, militer menggunakan bedil untuk memberangus aksi-aksi rakyat; sudah 500 lebih aksi demo yang tewas, termasuk anak-anak dan perempuan.

Jika rakyat memberikan saran, bahkan mengkritik kinerja kabinet, hal itu juga pertanda kecintaan rakyat terhadap Jokowi. Rakyat ingin Presiden Jokowi sukses memimpin pemerintahannya, termasuk mengelola anggaran yang sesungguhnya milik rakyat, bukan milik Istana. Rakyat menghendaki jangan lagi Presiden kecolongan: memasukkan rampok atau koruptor ke dalam kabinetnya karena begitu saja 'menelan' saran pimpinan partai politik pendukungnya ketika hendak menyusun kabinet. Apa yang dilakukan oleh (ex) Menteri Sosial dan Menteri Kelautan dan Perikanan membuktikan Jokowi 'kebobolan' karena begitu saja percaya menerima calon menteri yang disodorkan parpol pendukungnya.

Apa yang terungkap dalam persidangan kedua menteri itu membuktikan begitu bobroknya karakter mereka. Setiap calon menteri seyogiahnya diberikan test psikologis oleh lembaga psikologi kondang untuk mengetahui karakter, moralitas dan track-record mereka sebelum diangkat sebagai menteri.

Oleh sebab itu, di berbagai kesempatan kami kerap menyarankan Presiden Jokowi supaya mengangkat 1 atau 2 penasehat senior (senior advisor) yang cakap dan sudah teruji integritasnya. Jangan mau "menelan" begitu saja calon menteriyang disodorkan oleh pimpinan parpol atau dari pihak mana pun.

Kalau mau jujur, kinerja kabinet sekarang sesungguhnya juga tidak bagus. Sedikitnya 40% menteri bekerja dibawah standard. Soalnya, sebagian menteri punya "backing" kuat sehingga Jokowi seolah berada dalam posisi sulit untuk menolak mereka. Ada menteri yang sudah 3 kali menjabat posisi yang berbeda-beda dengan kinerja datar. Aneh! Ada menteri yang 'diambil' dari posnya sebagai Duta Besar di negara adidaya, padahal ia baru menjabat 3 bulan di Washington DC dan sudah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Presiden (waktu itu) Donald Trump. Hal itu menunjukkan Presiden Jokowi juga tidak teliti menunjuknya sebagai Duta Besar di negara adidaya yang secara tradisional diduduki oleh diplomat karier dengan track-record bagus. Baru 3 bulan duduk sebagai Menteri, ia sudah melempar wacana kontroversial: mengimpor 1 juta ton beras dari Thailand. Jokowi sendiri terkejut dengan ide impor beras lagi. Padahal Indonesia sedang panen padi, bahkan sampai Juni 2021 diyakin masih surplus beras.

Di Sumba, NTT, Rabu 21 April yang baru lalu Presiden berkilah dengan nada serius: "Insya Allah sampai akhir tahun (Indonesia) tidak ada impor beras....... Kita terpaksa impor untuk cadangan saja." Pernyataan Presiden ketika bertatap muka dengan kelompok tani ini mengindikasikan Presiden sebetulnya berat hati untuk menyetujui impor 1 juta ton beras.

Terkait dengan rencana perombakan kabinet - menteri-menteri baru kabarnya akan dilantik Rabu 28 April 2021, inilah beberapa menteri yang konon akan dlengserkan, hasil "goreng-gorengan" di publik selama 2 minggu:

- Nadiem Makarim, Mendikbud
- Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia
- Moeldoko, Kepala Staf Kantor Kepresidenan
- Johny G Plate, Menkominfo (mungkin)
- Syahrul Yasin Limpo, Mentan (mungkin)
- M Lutfi, Menteri Perdagangan (mungkin)

Wajah-wajah baru yang santer dipublikasikan:
- Rapsel Ali, anggota DPR Fraksi Nasdem, menantu Wapres Ma'fuf Amin
- Bahlil Lahadia, kini Ketua BKPM ("Saya yakin beliau akan dilantik kembali,", kata Ngabalin)
- Witjaksono, tokoh muda NU, Ketua Umum Serikat Nelayan NU
- Abdul Mu'ti, Sekum PP Muyammadiyah
- Zulkifli Hasan (Ketum PAN, mungkin)
- Bima Arya (Politisi PAN, Walikota Bogor)

Menteri yang paling sering diisukan pasti dicopot adalah Nadiem Makarim, pengusaha dan pendiri Gojek yang amat sukses. Sejak awal duduk di kabinet, Nadiem tidak pernah sepi dari kritik dan kecaman dari mana-mana, terutama mengenai sekolah tatap muka versus sekolah online. Terakhir, dia diragukan bobot Pancasila-nya. Ia tidak masukkan Pancasila dari kurikulum nasional. Dalam kamus sejarah tokoh Indonesia, nama KH Hasyim Ashari konon hilang. Marahlah tokoh-tokoh NU. Beberapa hari yang lalu Nadiem membantah keras tuduhan-tuduhan itu. Pertemuannya dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, kabarnya, upaya Nadiem untuk 'minta tolong' Ketua Umum PDIP itu.

Kritik dan kecaman terhadap Nadiem, menurut hemat saya, sebagian sudah 'offside'. Jangan lupa, Nadiem adalah putera Minangkabau, anak Prof Nono Anwar Makarim, aktivis mahasiswa 1966, pakar hukum lulusan Havard Law School yang kemudian mendirikan kantor pengacara bersama beberapa ahli hukum kelas wahid. Hotman Paris, pengacara kondang, pernah mengaku murid Nono Anwar Makarim. Sosok asal Minangkabau dengan latar belakang keluarga yang terkenal, rasanya, mustahil anti-Pancasila.

Rupanya, Mendikbud dari dulu seolah 'kapling' Muhammadiyah. Prof Dr Abdul Mu'ti, M.Ed, tokoh Muhammadiyah, Guru Besar Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, hampir dipastikan akan menggantikan posisi Nadiem.

Sofyan Djalil sudah 3 kali jadi menteri dalam kabinet Jokowi: mulai Menko Perekonomian, Menteri/Kepala Bappenas hingga Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia. Memang sudah waktunya untuk dimundurkan, karena kinerjanya selama ini juga tidak cemerlang. Johnny G Plate, Menteri Kominfo, juga sudah lama menjadi sorotan dari berbagai pihak. Penangannya terhadap media sosial yang kian liar kurang 'greget'. Serangan bom bunuh diri di Makassar dan Mabes Polri membuktikan gagalnya program deradikalisasi pemerintah, sekaligus makin jayanya media sosial sebagai alat pengembangan radikalisme dan terorisme.

Rudiantara, ketika menjabat Menteri Kominfo, pernah membentuk Tim Panel Situs Internet Berkonten Readikalisme, Terorisme dan SARA. Sekitar 40 sosok dari unsur organisasi agama -seperti MUI, NU- serta para cendikiawan, duduk dalam Tim Panel yang bertugas memantau dan mengejar medsos-medsos radikal dengan hasil yang cukup bagus.

Bagaimana kualitas calon-calon menteri yang sudah beredar namanya di masyarakat? Seorang pimpinan media massa berkilah kepada saya: "Kelihatannya kurang meyakinkan ya, Prof.......".

Presiden Jokowi hari-hari ini dipastikan sedang berikhtiar keras untuk menentukan siapa-siapa menteri yang bakal dilengserkan, dan siapa-siapa yang akan menggantikannya. Penulis hanya mengingatkan Presiden bahwa reshuffle seyogiahnya bisa memperkuat kinerja kabinet, bukan sebaliknya, melemahkan, bahkan menjadi bahan ejekan publik.

Dari nama-nama yang viral yang konon bakal diangkat Jokowi sebagai menteri baru bisa kita simpulkan bahwa Presiden hendak merangkul sejumlah tokoh agama, khususnya dari NU dan Muhammadiyah dalam kabinetnya, tidak melulu sosok parpol atau profesional/relawan. Masuknya menantu KH Ma'ruf Amin mengindikasikan Jokowi hendak menepis berita-berita miring di luar bahwa Wapres selama ini hanya jadi penonton dalam pemerintahan.

Berita miring di luar mengatakan Presiden ingin lebih memperkuat posisinya di DPR dengan merangkul PAN dalam kabinet (Zulkifli Hasan atau Bima Arya ?). Hal ini tampaknya terkait dengan persiapan Pemilu 2014. Reshuffle kabinet boleh jadi terkait juga dengan wacana 'presiden 3 periode' yang selama ini digulirkan oleh beberapa akademisi plus politisi. Jokowi sudah membantah jika ia berminat menjabat 3 periode. Namun, dalam perpolitikan, tidak ada yang mustahil. Politics is the art of the possibility.

Kaos oblong bergambar duet Jokowi dan Prabowo Subianto diam-diam sudah beredar, antara lain dikenakan oleh M Qodari dalam diskusi di sebuah youtube membahas Pilpres 2024 2 hari yang lalu.

Aneh bin ajaib, pandemi COVID-19 masih ancaman serius terhadap bangsa ini, dan perekonomian nasional juga dalam posisi mencemaskan, toh ada juga pihak-pihak yang punya libido politik untuk memompa wacana "Presiden 3 periode" dengan menduetkan Jokowi bersama politisi lain untuk maju lagi pada Pilpres 2024.

Untuk meng-golkan 'Presiden 3 periode', amandemen 1945 harus dilakukan, dibutuhkan kehadiran 2/3 suara MPR sesuai ketentuan Pasal 37 UUD 1945. Putusan mengubah pasal-pasal UUD 1945 harus dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota MPR.

Apakah masuknya PAN dalam perombakan kabinet bertujuan sebagai ancang-ancang mempersiapkan terwujudnya 'Presiden 3 periode'?

Bapak Presiden, izinkan kami untuk mengingatkan Bapak bahwa jika hasil reshuffle kabinet jeblok lagi, rakyat akan kecewa bahkan marah, sebab kinerja pemerintahan hampir dipastikan akan tetap jelek. Think it over. Jangan sampai terjebak pada kolam 'politik praktis' bernuansa libido kekuasaan!!

Prof Tjipta Lesmana adalah eks Anggota Komisi Konstitusi MPR

Simak juga video 'Mensesneg-Seskab Pastikan Hari Ini Tak Ada Reshuffle!':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)