Kolom

Transmisi Kemiskinan via Bencana Alam

Tiura Herlinda - detikNews
Kamis, 22 Apr 2021 12:16 WIB
Bencana banjir banding dan tanah longsor di NTT (Foto: BNPB)
Jakarta -

McKinsey Global Institute (2020) dalam laporan bertajuk Climate Risk and Response in Asia menyebut negara-negara di Asia akan merasakan langsung berbagai dampak perubahan iklim berbentuk bencana alam, seperti kenaikan suhu rata-rata (dibanding masa pre-industrialisasi), gelombang panas, curah hujan ekstrem, angin topan, hingga kemarau berkepanjangan. Di mana posisi negara kita?

Indonesia diprediksi menghadapi peningkatan curah hujan ekstrem sebanyak tiga hingga empat kali, yang sebelumnya kondisi ini semata siklus 50 tahunan dengan probabilitas hanya dua persen. Meskipun berdasar prediksi terjadi pada 2050, ancaman seakan semakin nyata di depan mata.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sedikitnya terjadi lebih dari seribu bencana alam per April 2021 dengan banjir, puting beliung, dan longsor sebagai bencana alam yang paling sering terjadi. Belum kering ingatan akan banjir dan longsor akibat curah hujan ekstrem yang melanda Jawa Tengah pada Februari lalu, teranyar kita dikejutkan dengan bencana alam akibat siklon tropis Seroja yang mengamuk Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ahli mengemukakan hal itu sebagai anomali: peningkatan suhu di atmosfer akibat perubahan iklim menjadi pemicu aliran angin yang sifatnya siklonik "mampir" di wilayah tropis seperti Indonesia yang seharusnya minim kejadian.

Perspektif Sosial-Ekonomi

Dalam perspektif sosial-ekonomi, bencana alam erat kaitannya dengan kemiskinan. Tsunami yang terjadi pada Desember 2004 di Aceh membuktikan hubungan keduanya. Berdasarkan publikasi World Bank (2008), kemiskinan di Aceh sebelum tsunami sebesar 28,4 persen dari jumlah penduduk pada 2004 dan meningkat pasca-tsunami menjadi 32,6 persen pada 2005.

Pertanyaannya, apa korelasi bencana alam terhadap kemiskinan --meski lebih tepat dikatakan, mengapa bencana alam dianggap sebagai transmisi kemiskinan?

Selain masih terdapat kemiskinan kronis, potret kemiskinan di Indonesia juga ditandai dengan kerentanan (vulnerability) yang tinggi. Bahkan sebuah guncangan dengan magnitude terkecil sekalipun akan dengan mudahnya menyebabkan rumah tangga di Indonesia jatuh miskin. Secara lugas ini juga memperlihatkan kemiskinan sebagai fenomena dinamis. Seseorang atau rumah tangga dapat keluar atau masuk jurang kemiskinan pada waktu tertentu karena kondisi tertentu.

Kematian karena bencana alam, utamanya yang menimpa kepala keluarga, mengancam kesejahteraan anggota keluarga lain yang menggantungkan sumber pendapatan pada sang breadwinner. Termasuk ancaman hilangnya aset fisik atau harta benda dalam sekejap padahal acap aset menjadi buffer rumah tangga menghadapi guncangan.

Apabila rehabilitasi aset tidak sepenuhnya dilakukan, transmisi kemiskinan via bencana alam akan tercermin pada cara rumah tangga mengorbankan kebutuhan esensial lain, seperti mengurangi konsumsi dan mengganti menyekolahkan anak dengan memperkerjakan anak agar menghasilkan uang.

Dewi dan Dartanto (2019) dalam publikasi berjudul Natural Disasters and Girls Vulnerability: is Child Marriage a Coping Strategy of Economic Shocks in Indonesia? menemukan bencana alam berasosiasi positif dengan pernikahan anak pada anak perempuan. Pernikahan anak dianggap sebagai salah satu strategi mengurangi beban keluarga akibat dampak buruk bencana alam terhadap kesejahteraan.

Hilangnya kesempatan anak akan masa depan akibat dinikahkan di usia dini bahkan karena harus bekerja memperpanjang rantai kemiskinan di masa mendatang, sebab secara empiris telah banyak ditemukan korelasi antara rendahnya pendidikan dengan kemiskinan. Jika kondisi ini terus dibiarkan terjadi, bukan tidak mungkin tujuan mencapai Indonesia bebas dari kemiskinan semakin jauh panggang dari api.

Intervensi Kebijakan

Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim secara eksplisit telah ditetapkan sebagai salah satu dari tujuan agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada sebuah konsensus yang melibatkan para ilmuwan sebagaimana dilansir Forbes (2016) hampir seluruhnya menyepakati manusia sebagai penyebab perubahan iklim.

Dengan demikian, sangat rasional apabila seluruh penghuni bumi dituntut untuk berkontribusi pada upaya pencegahan dan mitigasi, tanpa terkecuali. Caranya? Setelah tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh sektor kehutanan dan gambut, saat ini sektor energi menjadi penghasil utama emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim melalui pemanasan global.

Bijak menggunakan energi listrik seperti penggunaan lampu light emitting diode (LED) sebagai sumber penerangan di rumah menjadi salah satu langkah kecil, namun kaya makna. Selain diklaim ramah lingkungan karena tidak memerlukan gas untuk menyala, penggunaan LED juga dapat menghemat energi karena intensitas cahayanya jauh lebih besar per 1 watt dibandingkan lampu pada umumnya.

Pemerintah dengan melakukan intervensi kebijakan dapat mempengaruhi perubahan secara sistemik dan terstruktur, seperti penentuan desain pembangunan yang menyesuaikan tingkat kerawanan daerah terhadap jenis bencana tertentu.

Pelarangan membuka lahan baru dengan membakar hutan juga seyogianya lebih digalakkan meski sejak 2017 emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan tidak lagi menjadi penghasil emisi utama, namun persentase kontribusinya masih sangat tinggi yakni sebesar 26 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional berdasarkan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan Verifikasi Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menyoal bencana alam yang sarat akan kebutuhan biaya besar dalam upaya pemulihannya sehingga kerap membuat APBN tertekan, pemerintah hampir merampungkan rencana pembentukan pooling fund bencana. Langkah pemerintah patut diapresiasi mengingat instrumen ini juga dirancang untuk penyediaan dana bagi pembiayaan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca-bencana secara berkelanjutan.

Sementara terkait strategi yang dapat dilakukan rumah tangga dalam mengatasi guncangan akibat bencana alam, pemerintah sudah selayaknya menentukan prioritas intervensi yang tepat pasca-bencana sebagai upaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, baik makanan maupun non-makanan seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Tak kalah krusial perihal kesiapan pemerintah dalam mitigasi bencana. Kerangka penanggulangan bencana yang terstruktur dan holistik dengan melibatkan stakeholders, baik pusat maupun daerah, sangat diperlukan agar pemerintah tidak gagap bencana. Karena sekali lagi, kemiskinan merupakan fenomena dinamis. Ingat, seseorang yang tidak miskin hari ini belum tentu bertahan dalam posisi yang sama esok harinya.

Lihat juga Video: Tanggap Darurat Bencana NTT Berlaku Hingga 5 Mei 2021

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)