Terjebak Narasi "Pancasila"

Trezadigjaya - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 18:16 WIB
Ilustrasi hari lahir Pancasila
Ilustrasi Pancasila (Foto: Fuad Hasim/detikcom)
Jakarta -

Sudah menjadi kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa pada saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam sejarah penting mempertahankan kemerdekaan pun, Pancasila diperjuangkan eksistensinya. Hingga Sukarno mengistilahkan Pancasila sebagai Weltanschauung di atas negara Indonesia.

Mengutip dari Kursus Presiden Soekarno tentang Pancasila (2017), pada tanggal 26 Mei 1958, Sukarno juga mengatakan bahwa Pancasila adalah salah satu alat pemersatu, diantaranya juga dalam perjuangan melenyapkan segala penyakit, terutama imperialisme. Namun, di era modern saat ini Pancasila juga menghadapi perkembangan zaman yang mungkin menggerus nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Saya teringat ketika seorang siswa tingkat SMP bertanya, "Pak apa pentingnya belajar memahami tentang Pancasila? Bukannya itu sebatas simbol dan perekat bangsa?". Pertanyaan tersebut tentu akan sangat sulit dijawab oleh guru, terlebih jika hanya dapat dijawab secara normatif, maka tepatlah jika siswa tersebut bertanya mengenai urgensi pendidikan Pancasila.

Saat ini Pendidikan Pancasila masuk ke dalam muatan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Namun, tidak sedikit testimoni minor oleh siswa mengenai mata pelajaran PPKn, seperti, "materinya yang membosankan, karena hanya belajar sejarah Pancasila", "Gurunya nggak asik, hanya menyampaikan dengan ceramah". Tentu bagi guru PPKn khususnya, hal tersebut menjadi cambuk keras, karena menganggap apa yang disampaikan merupakan hal penting, namun ternyata respon siswa justru sebaliknya. Sehingga wajar jika muncul anggapan Pancasila dalam muatan materi mata pelajaran PPKn hanya menjadi capaian kognitif yang bertujuan untuk mencari nilai dalam secarik kertas saja.

Pancasila seharusnya bukan menjadi capaian kurikulum dalam pendidikan secara kognitif saja, sejatinya Pancasila harus menjadi ruh dalam pendidikan di Indonesia sebagai penguat karakter bangsa. Mengutip Zaim Uchrowi dalam Karakter Pancasila (2013), bahwa Pancasila bukan hanya
merupakan pemikiran ideologis di awang-awang, melainkan yang nilainya benar-benar membumi.

Pendidikan Pancasila Hilang?

"Wah bagaimana nasib kita sebagai guru PPKn, jika tidak ada pendidikan Pancasila lagi?". Dalam sebuah grup diskusi, sebagai guru PPKn, pertanyaan tersebut membuat saya tersenyum. Saya tidak habis pikir, "masa iya, dasar negara Indonesia tidak dipelajari oleh anak bangsanya sendiri?".

Benar apa yang disampaikan oleh Bung Karno, bahwa Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa. Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, membuat khalayak ramai bersatu, membicarakan eksistensi Pancasila dengan segala
konsekuensinya. Hal tersebut berhasil membuat publik risau, dan khawatir dengan "penghilangan" nomenklatur yang memang menjadi penting bagi bangsa dan negara.

Lantas seberapa penting nomenklatur pendidikan Pancasila dalam standar nasional pendidikan? Hal tersebut tidak menjadi urgen, karena secara substansial pendidikan Pancasila masuk ke dalam muatan kurikulum yang ada saat ini, yaitu Kurikulum 2013, atau kurikulum penyederhanaan yang sedang digodok di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara esensial pendidikan Pancasila sudah difasilitasi oleh pendidikan kewarganegaraan (civic education). Sama seperti pendidikan Pancasila yang ingin mewujudkan warga negara yang berpegang teguh dan memiliki karakter Pancasila, pendidikan kewarganegaraan juga memiliki substansi yang tidak jauh berbeda, yakni berupaya membentuk seseorang menjadi warga negara yang baik. Branson (1999), mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sendiri harus mencakup tiga komponen, yaitu civic knowledge, civic skill, dan civic dispotition. Komponen pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tentu di dalamnya memuat ruh Pancasila sebagai ideologi, bukan ideologi lainnya.

Dengan demikian, meski pendidikan Pancasila tidak disebutkan secara eksplisit dalam PP Nomor 57 Tahun 2021, tidak akan mengurangi esensi pendidikan Pancasila itu sendiri. Terlebih dengan munculnya wacana mengembalikan Pendidikan Moral Pancasila (PMP) merupakan langkah mundur dan pemborosan. Setidaknya akan membangkitkan trauma sejarah PMP digunakan sebagai doktrinasi, dan menciptakan "robot manusia Pancasila" tanpa menjalani itu sebagai sebuah panggilan serta karakter Pancasila yang seharusnya melekat. Belum lagi saat ini Kemdikbud juga telah memperkenalkan Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu tujuan dari pendidikan di Indonesia, sehingga wacana mengembalikan PMP merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Tantangan Berat Guru

Dalam kurun beberapa tahun ke belakang, tiap satuan pendidikan secara masif mendapatkan sosialisasikan mengenai keterampilan abad 21 oleh Kemdikbud. Sivitas pendidikan haruslah bersandar pada proses bagaimana dapat menumbuhkan karakter siswa yang berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan berkolaborasi agar dapat bersaing di abad 21. Keterampilan di abad 21 tentu akan menjadi tantangan berat bagi Guru dan juga siswa. Mereka harus siap dalam melakukan reorientasi dalam setiap proses pembelajaran, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian kognitif saja, tetapi harus memiliki karakter sesuai tantangan zaman. Hal ini tentu akan menjadi paradoks bagi guru yang masih menggunakan metode konvensional, semisal ceramah setiap saat, meminta siswa untuk menghafal suatu materi tanpa menjelaskan substansi mengapa harus dipelajari, dan apa nilai kebergunaan ketika mereka berada di masyarakat kelak.

Gaya mengajar guru haruslah disesuaikan dengan keadaan zaman yang menuntut perubahan cepat, tanpa mengurangi unsur pedagogis yang harus terus dikembangkan oleh guru, terlebih di zaman pandemi. Khususnya bagi guru PPKn yang memiliki segudang amanah besar dari negara untuk terus menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam mata pelajaran PPKn di tengah munculnya isu intoleransi, radikalisme, terorisme, korupsi, dan ancaman lain yang berpotensi menciptakan disintegrasi bangsa.

Penguatan materi pendidikan Pancasila dapat menjadi salah satu upaya negara untuk mengantisipasi terjadinya ancaman terhadap ketahanan nasional. Harapannya, guru tidak perlu terjebak pada narasi hilangnya pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam standar nasional pendidikan. Ada atau tidak adanya nomenklatur tersebut, guru tetaplah menjadi salah satu ujung tombak utama dalam menghadapi problematika bangsa. Sehingga guru memiliki tantangan yang cukup berat, yaitu dapat menciptakan warga negara yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Trezadigjaya Guru PPKn, Wakil Ketua P2G DKI Jakarta

(mae/mae)