Kolom

Peleburan dan Pembentukan Kementerian

Adam Setiawan - detikNews
Selasa, 20 Apr 2021 15:04 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -

Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat seiring peleburan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdiktidikti) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan pembentukan Kementerian Investasi. DPR melalui Badan Musyawarah telah mempertimbangkan dengan memberikan persetujuan terhadap peleburan kementerian dan pembentukan kementerian baru yang sebelumnya merupakan Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Saat ini nama-nama beken seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) santer menjadi kandidat kuat untuk menahkodai Kementerian Investasi. Kemudian nama Abdul Mu'ti juga santer akan menggantikan Nadiem Makarim dalam memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Terkait siapa saja calon menteri yang akan mengemban amanah tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden dalam hal ini Presiden sebagai formatur tunggal kabinet sebagaimana disebutkan Pasal 17 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan Presiden.

Namun, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan secara cermat. Pertama, konstruksi hukum mekanisme peleburan dan pembentukan kementerian. Kedua, proses dan dinamika pengangkatan menteri dalam presidential system.

Kementerian

Badan eksekutif bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karena itu harus aktif mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tugas, badan eksekutif didukung fasilitas dan organ salah satunya kementerian (Miriam Budiardjo, 2008).

Perihal pengangkatan dan pemberhentian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Mekanisme pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian telah diatur secara expressis verbis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Adapun konteks pembahasan di awal, penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti merupakan konsekuensi dari terbentuknya Kementerian Investasi yang merupakan tindak lanjut program Presiden memperkuat investasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti merujuk pada Pasal 1 angka (5) bahwa pengubahan Kementerian adalah pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk.

Proses penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti harus mempertimbangkan beberapa aspek sebagaimana diatur dalam UU Kementerian Negara misalnya efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas.

Alasan lain dari peleburan Kemendikbud dengan Kemenristekdikti dikarenakan limitasi jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden yakni tiga puluh empat kementerian. Dengan kata lain, dengan terbentuknya Kementerian Investasi, jumlah kementerian akan melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh undang-undang. Maka dari itu dilakukan upaya penggabungan kementerian yang saling terkait seperti Kemendikbud dan Kemenristekdikti.

Problematika dari pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian terletak pada otoritas Presiden berdasarkan penilaian subjektivitas dalam menilai proporsi kebutuhan kementerian yang ingin dibentuk, diubah, dan dibubarkan. Tentunya yang paling ditakutkan tatkala penilaian subjektivitas tidak berdasarkan proposionalitas kebutuhan, bisa saja pemerintahan terjebak pada praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Keterlibatan DPR terbatas hanya pada memberi pertimbangan; untuk persetujuan DPR dibatasi hanya terhadap pembubaran kementerian yang menangani urusan agama, hukum, keuangan, dan keamanan. Oleh karena itu perlu ada pelembagaan kontrol yang kuat dari DPR, bahkan perlu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah dalam memfilterisasi kementerian yang ingin dibentuk, diubah, dan dibubarkan agar terhindar dari praktik KKN.

Kabinet Presidensial

Secara das sollen karakteristik menteri dalam sistem presidensial bersifat lebih profesional daripada politis. Artinya, menteri ditunjuk semata-mata atas kemauan Presiden dan atas dasar kapasitas pribadi, bukan mewakili partai. Kabinet presidensial adalah zaken cabinet, bukan partij cabinet (Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, 2015).

Namun, kenyataan empirik di Indonesia, hak prerogatif Presiden dalam membentuk kabinet tersandera akibat model kombinasi sistem presidensial dan sistem kepartaian multipartai. Negretto mengatakan bahwa Presiden yang tidak memiliki atau kehilangan suara mayoritas di parlemen masih memiliki kemampuan untuk menggalang kerja sama antara eksekutif dan legislatif dengan menggunakan appointment power. Dengan demikian Presiden mempunyai posisi tawar yang tinggi yang dapat digunakan untuk membangun koalisi (Negretto, 2006).

Namun menurut Scott Mainwaring pembentukan koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial jauh lebih sulit dibandingkan dengan koalisi dalam sistem parlementer multipartai (Scott Mainwaring,1992). Sebagai contoh, kombinasi presidensialisme multipartai di era Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla memaksa Presiden harus membentuk koalisi dan mengalokasikan kursi menteri kepada partai yang berkoalisi karena saat itu Partai Demokrat sebagai pendukung utama Presiden hanya mendapatkan suara 10% ( presidential minority).

Oleh karena itu untuk mendapatkan dukungan mayoritas partai politik di parlemen, Presiden mengambil langkah dengan cara berkoalisi dengan partai politik yang ada di parlemen, menyisakan oposisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kendati Partai Demokrat pada periode kedua SBY merupakan partai politik dengan suara terbanyak 26%, Presiden harus membentuk koalisi dengan sekuritas politik hingga 75% dari partai-partai politik yang ada di parlemen (oposisi PDIP, Gerindra, dan Hanura).

Tidak jauh berbeda dengan era kepemimpinan SBY, pada era kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kala hingga Joko Widodo-Maruf Amin, Presiden sebagai formatur kabinet tersandera akibat kombinasi presidensialisme multipartai. Bahkan yang mencengangkan, untuk memperkuat dukungan partai politik di parlemen, Presiden harus berkoalisi dengan Partai Gerindra yang notabene di periode pertama berada di luar (oposisi) --kompetitor Jokowi selama pilpres, Prabowo dipercaya menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Belakangan, santer dikabarkan Partai Amanat Nasional akan bergabung dengan koalisi pendukung pemerintah. Hal tersebut membuktikan bahwa kombinasi presidensialisme dan multipartai telah menyandera otoritas Presiden, karena Presiden harus mempunyai dukungan partai politik di parlemen guna melancarkan program-programnya. Alhasil mayoritas kursi menteri diberikan pada partai politik (partij cabinet), bukan figur yang berasal dari kalangan profesional (zaken cabinet).

Apabila kombinasi presidensialisme dan multipartai tetap dipertahankan, setidaknya ada pelembagaan kontrol sebagai filterisasi saat pengangkatan menteri yang dilakukan Presiden. Sebagai contoh di Amerika Serikat dengan Senat dan Filipina dengan Komisi Pengangkatan, yang memberikan persetujuan dan rekomendasi terhadap kandidat menteri.

Adam Setiawan dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

(mmu/mmu)