.webp)
Ekspos nihilnya konfirmasi positif Covid-19 di Kalangan Suku Baduy, Lebak, Banten awal tahun ini (detikcom, 21/1/2021) menyadarkan banyak kalangan. Ketaatan terhadap pemimpin dan protokol kesehatan, konsumsi ramuan tradisional, dan ritual khusus dinilai mampu bersanding dan mencegah penularan pandemi di wilayah adat mereka. Keberhasilan suku yang masih memegang teguh tradisi dan nilai budayanya itu seolah mematahkan citra negatif konservatisme dalam menghadapi wabah.
Tujuh Stigma
Penelusuran terhadap puluhan literatur terbaru yang membahas kaitan konservatisme dan penanganan Covid-19 menemukan setidaknya tujuh ciri negatif. Pertama, orang yang lebih konservatif dinilai memiliki kesadaran lebih rendah terhadap risiko pandemi. Mereka dianggap kurang bertanggung jawab karena lemah dalam mematuhi protokol kesehatan.
Kedua, tingkat kepercayaan kalangan konservatif terhadap sains dinilai rendah. Hal tersebut menjadi alasan rendahnya kepatuhan terhadap kebijakan dan protokol terkait wabah. Pun, menyebabkan konservatisme mempercayai pandemi sebagai hasil konspirasi.
Ketiga, kaum konservatif menghindari media dan/atau berita yang menyampaikan fakta dan data tentang wabah. Karenanya, mereka meremehkan keparahan Covid-19. Bahkan, praktik misinformasi warta Covid-19, terutama di media sosial, lebih banyak terjadi di kalangan konservatif.
Keempat, dukungan terhadap vaksinasi Covid-19 lebih rendah di kalangan konservatif. Mereka berpandangan vaksin tidak penting, tidak aman, dan inefektif. Sokongan terhadap donasi plasma darah juga terbilang rendah.
Kelima, temuan menarik mengungkapkan bahwa individu yang lebih konservatif menimbun lebih banyak (Micalizzi dkk, 2020). Keenam, konservatisme dinilai sebagai pelarian dari kecemasan terhadap ancaman. Studi-studi mengungkap bahwa kecemasan atas pandemi menguatkan dukungan pada konservatisme politik dan pemimpin politik konservatif. Maka, saat momen elektoral, kecemasan massal itu berubah menjadi ruang manuver politik elektoral elite-elite konservatif.
Terakhir, konservatisme berkaitan erat dengan politik konservatif. Sikap elite dan warga terhadap wabah berbeda antara mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai konservatif dan non-konservatif. Pengikut politik konservatif dan partai konservatif dinilai mengecilkan bahaya Covid-19 dan menunda penerapan protokol kesehatan. Situasi ini berujung pada tidak efektifnya respon pemimpin pemerintahan konservatif dalam penanganan wabah.
Mengedepankan Kearifan
Berdasarkan stigma itu bisa ditarik benang merah salah satu akar penyebabnya. Rendahnya kepekaan dan kesadaran terhadap bahaya dan penanganan pandemi di kalangan konservatif merupakan hasil dari pembelahan politik. Menguatnya konservatisme dan dukungan terhadap pemimpin politik konservatif tidak lepas dari konstruksi respon terhadap pandemi oleh institusi dan elite.
Berbeda dari penjelasan pembelahan sosial yang cenderung terjadi secara alami dan minim rekayasa, pembelahan politik berangkat dari asumsi-asumsi direktif dan intensional pemimpin (top-down). Perbedaan politik dalam masyarakat merupakan hasil konstruksi lembaga dan elite politik. Perbedaan nilai-nilai yang diyakini warga bersentuhan dengan situasi persaingan politik dan berubah menjadi pilihan politik (Evans dan Northmore-Ball, 2018).
Maka, penguatan konservatisme saat pandemi berkorelasi dengan pembelahan politik. Bila demikian, maka menguatnya konservatisme merupakan bentuk keterjebakan politik konservatif dalam menghadapi situasi wabah. Oleh karena itu, perlu cara pandang berbeda melihat respons konservatisme terhadap hawar. Konservatisme sebaiknya dilihat sebagai kearifan yang berakar dari budaya dan tradisi, bukan perbedaan politik.
Sebagai kearifan, konservatisme mengedepankan pandangan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan warga dalam menghadapi pandemi. Kearifan konservatisme mempertimbangkan kehidupan keseharian warga saat pandemi.
Beberapa contoh kearifan konservatisme tercatat dalam sejumlah studi. Misalnya, studi saya di Pedesaan Jawa Timur menemukan peran kepemimpinan politik konservatif kepala desa mampu bekerja efektif dalam menangani pandemi. Kepemimpinan politik tersebut bersandar pada nilai dan praktik tanggap, mau mendengar masukan, empati, terjun langsung, tidak diskriminatif, mampu memobilisasi perangkat, mendorong partisipasi warga, dan konsisten mengingatkan warga untuk menerapkan protokol kesehatan.
Kepala desa merujuk pada nilai-nilai budaya Jawa dalam memimpin penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Secara operasional, kepala desa mengamalkan nilai-nilai kepemimpinan kolaboratif dan inklusif yang mengakomodasi konteks dan keseharian masyarakat. Hasilnya, kepemimpinan konservatif relatif berhasil menangani kasus konfirmasi Covid-19, mencegah penularan, dan meredam dampak non-kesehatan.
Contoh relevansi konservatisme lainnya berhasil diungkap Rosenfeld dan Tomiyama (2020). Mereka melaporkan bahwa pandemi mampu mendorong preferensi peran gender tradisional. Temuan ini relevan dengan tingginya ketaatan perempuan terhadap protokol kesehatan dan angka kematian perempuan akibat Covid-19 yang lebih rendah di Indonesia.
Riset Shaoa dan Hao (2020) mengungkap bahwa norma dan kebiasaan sosial konservatif, seperti mengurangi kontak dengan orang yang tidak dikenal, berkontribusi menurunkan risiko infeksi. Studi-studi lainnya mengungkap keunggulan kepemimpinan politik perempuan yang relatif lebih berhasil mengendalikan dan mencegah infeksi Covid-19. Salah satunya studi Coscieme (2021) yang menemukan bahwa negara yang dipimpin perempuan lebih cepat menerapkan langkah-langkah pembatasan pada fase awal wabah, prioritas pada penanganan kesehatan, lebih mampu mendorong kolaborasi warga, fokus pada kesetaraan sosial, kebutuhan warga, dan kemurahan hati.
Kearifan kepemimpinan politik perempuan tersebut mendorong kebijakan pemerintah mudah diterima warga. Maka, sejak sekarang kita harus memandang lebih bijak respons konservatisme terhadap situasi pandemi. Kita mesti keluar dari jebakan konstruksi politik konservatif. Lalu, kita memahami dan menyatu dengan kearifan konservatisme pada level terbawah. Orientasi kebijakan penanganan yang lebih desentralis perlu pula diterapkan. Pertimbangannya agar daerah bisa menyesuaikan konteks spesifik masalah yang dihadapinya dalam penanganan dan pencegahan Covid-19.
Wawan Sobari Ketua Program Studi Magister Ilmu Sosial FISIP Universitas Brawijaya
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Simak Video: Hari Kesehatan Dunia, WHO Beberkan 5 Langkah Perubahan di Masa Pandemi
