Mimbar Mahasiswa

Manajemen Respons Penanganan Covid-19

Eka Novyana - detikNews
Rabu, 07 Apr 2021 13:04 WIB
Pandemi Corona membuat sejumlah penanganan dilakukan di berbagai wilayah, termasuk Jakarta. Salah satunya dengan hadirkan Posko Tim Tanggap COVID-19 di Ibu Kota
Posko tanggap Covid di Jakarta (Foto: Pradita Utama)
Jakarta - Komunikasi publik yang efektif dan akurat sejak awal sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kepercayaan berbagai kalangan terhadap kapasitas pemerintah menangani pandemi Covid-19. Hal tersebut merupakan salah satu aspek manajemen respons pandemi. Aspek lainnya berupa mobilisasi sumber daya dalam penanganan Covid-19, sistem mobilisasi sumber daya kesehatan, dan sumber daya lainnya untuk menangani dampak pandemi perlu dikembangkan dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik.

Hal yang masih dibutuhkan adalah ketersediaan APD (alat pelindung diri) dan peralatan kesehatan serta pendistribusian yang merata ke seluruh wilayah Indonesia. Di awal pandemi, kekurangan logistik ini menjadi hal yang mengemuka dan menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan penanganan Covid-19 oleh pemerintah, namun dalam perkembangan hal ini sudah mulai teratasi. Serta kelembagaan manajemen krisis yang solid menyebabkan kegagapan di awal pandemi.

Untuk penguatan manajemen respons, aspek yang diperhatikan mencakup; pertama, sistem dan kelembagaan krisis yang responsif. Kedua, sistem koordinasi dan kolaborasi antara kewenangan antar-instansi dan antar-pemerintahan, serta keterlibatan lembaga masyarakat. ketiga, kepemimpinan krisis yang efektif

Menjadi Ujian

Pandemi Covid-19 menjadi ujian bagi sistem dan kelembagaan manajemen krisis tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh penjuru dunia. Kajian awal atas sistem respons klinis di berbagai negara menunjukkan kegagapan menghadapi Covid-19. Di Indonesia, situasi tidak kalah berbeda; respons pemerintah menunjukkan ketidakpastian untuk menetapkan langkah kebijakan untuk merespons merebaknya pandemi, karena masih terbatasnya pengetahuan tentang Covid-19.

Mengingat kasus Covid-19 masih belum tuntas setelah lebih dari satu tahun, kajian atas bagaimana sistem respons krisis bekerja menjadi sangat penting guna perkembangan kelembagaan yang lebih adaptif dan efektif.

Dalam penanganan Covid-19 ini, komunikasi publik pemerintah menjadi rujukan utama masyarakat di tengah belum adanya pengetahuan yang solid tentang wabah ini. Pemerintah dituntut menghadirkan informasi yang berkualitas dan cepat. Derasnya informasi seringkali menaburkan antara yang akurat, miss informasi, atau yang hoax.

Situasi ini melahirkan kekacauan informasi publik yang menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap kredibilitas pemerintah. Akibatnya, banyak tindakan yang dilakukan pemerintah daerah maupun masyarakat cenderung bersifat over reactive, tidak tepat sasaran, bahkan tidak relevan dalam penanganan Covid-19. Oleh karena itu, tata kelola informasi menjadi sangat penting agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penanganan Covid juga membutuhkan sumber daya kesehatan yang besar, melihat virus ini cepat menyebar dan menular. Khususnya bagi para tenaga kesehatan (nakes), jika tidak tersedia APD yang memadai mereka akan sangat rawan terpapar dan bahkan mengalami fatalitas akibat penularan. Tercatat, ribuan nakes tertular dan bahkan meninggal dunia akibat Covid-19. Selain APD, sumber daya kesehatan juga mencakup ruang perawatan dan obat-obatan.

Dan, penanganan Covid-19 membutuhkan kelembagaan dan kepemimpinan yang kuat, selain ketersediaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi yang sudah dipaparkan sebelumnya. Pemerintah menunjuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga yang menjadi koordinator Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, diatur melalui Keputusan Presiden. No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019.

Lebih Baik

Dari hal diatas, dapat kita simpulkan bahwa analisis atas pola komunikasi publik, manajemen sumber daya dan kelembagaan menunjukkan secara umum adanya kegagapan dan kelambatan respons terutama di awal masa pandemi, namun terdapat perkembangan yang lebih baik setelahnya. Situasi tersebut menunjukkan adanya karakter institutional learning dalam manajemen respons pandemi di Indonesia.

Mengingat dinamika pandemi masih berlangsung sampai saat ini, berbagai kelemahan mendasar dalam aspek-aspek manajemen respons tampaknya juga masih terjadi. Hal ini membutuhkan adanya evaluasi dan pengembangan kelembagaan krisis secara terus-menerus, terlebih ada kebutuhan mendesak untuk mengelola dampak dan sistem pencegahan pandemi yang lebih mapan.

Eka Novyana mahasiswa Universitas Pamulang

Lihat juga video 'WHO Tak Setuju Paspor Vaksin Corona Jadi Syarat Bepergian':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)