Menuju Multilateralisme Vaksin

Jakarta - "Ancaman terbesar bukanlah virus (Covid-19) itu sendiri. Umat manusia memiliki semua pengetahuan ilmiah dan alat teknologi untuk mengatasi virus ini. Masalah besarnya adalah nurani kita, kebencian kita, keserakahan dan ketidaktahuan kita sendiri," tegas Yuval Noah Harari, sejarawan Israel, dikutip dari DW pada Maret 2020 lalu.

Kekhawatiran Harari itu bukanlah isapan jempol, lantaran setelah ditemukannya vaksin, yang sejatinya adalah kabar bahagia, malah yang terjadi bukannya antarnegara saling berbagi satu sama lain, tetapi justru saling berebut. Pasalnya, vaksin dalam situasi pandemi ini mempunyai peran yang strategis, yakni sebagai game changer. Sebab itu, beberapa negara memilih untuk menguasai vaksin ini sepenuhnya --kecenderungan ini disebut 'nasionalisme vaksin'.

WHO sebagai lembaga kesehatan dunia, dan banyak konsorsium lembaga-lembaga penelitian, terus menyuarakan kerja sama multilateralisme vaksin sebagai komitmen solidaritas global. Namun, upaya untuk menyediakan vaksin untuk semua warga dunia ini tidak juga digubris oleh negara-negara pendukung nasionalisme vaksin, yang digawangi oleh Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, dan Jerman.

Akibatnya, perseteruan dua arus besar, nasionalisme dan multilateralisme vaksin, menjadi tidak terelakan. Sebagaimana mafhum, vaksin ini urgen perannya dalam menentukan nasib masa depan umat manusia.

Akar Panjang Unilateralisme

Membicarakan multilateralisme, maka bersinggungan dengan unilateralisme sebagai lawan pahamnya. Dalam konteks global, unilateralisme didefinisikan oleh Walter A. McDougall sebagai doktrin kebijakan luar negeri yang mendukung tindakan sepihak, dikutip dari bukunya Promised Land, Crusader State (1997). Paham ini sebetulnya sudah tumbuh sejak lama, dan hingga sekarang masih ada, terlihat pada peranan politik luar negeri AS.

Awalnya, paham ini dianggap sebagai solusi yang paling efisien. Sayangnya, pada perjalanannya, khususnya dewasa ini, justru meresahkan banyak pihak. Unilateralisme malah berpotensi menjadi ancaman perdamaian dunia. Sebab, dalam praktiknya paham ini cenderung menghasilkan kebijakan yang bertentangan dengan manifestasi pelanggaran hak asasi manusia dan hak perdamaian.

Untuk itulah, muncul inisiatif Hari Multilateralisme dan Diplomasi untuk Perdamaian Dunia yang selalu diperingati pada 24 April. Resolusi ini diprakarsai oleh Gerakan Non-Blok yang akhirnya disahkan saat Sidang Majelis Umum PBB ke-37, 20 Desember 2020.

Artinya, gerakan ini adalah antitesis dari praktik-praktik unilateralisme yang selama ini dianggap perlu direvisi. Oleh karenanya, orientasi gerakan multilateralisme ini adalah hak untuk menentukan nasib rakyat dalam melawan penjajahan asing, penghormatan pada prinsip kesetaraan hak, dan akses terhadap kerja sama internasional berlandaskan solidaritas global, baik di bidang ekonomi, politik, kemanusiaan, sosial, atau budaya.

Nasionalisme Vaksin

Sekaitan dengan unilateralisme, maka nasionalisme vaksin adalah cerminannya, lantaran memperebutkan vaksin hanya untuk warga negaranya sendiri. Sayangnya, gerakan ini justru getol dikampanyekan oleh negara-negara maju yang kaya, seperti AS, Inggris, Jerman, dan Prancis. Bahkan, negara-negara tersebut sudah melakukan perjanjian pembelian bilateral dengan produsen vaksin Covid-19 potensial untuk memborong pasokan vaksin.

Dari sisi kebijakan luar negeri, AS dengan "American First" dinilai mengancam tindakan kolektif internasional selama pandemi Covid-19. Karena, kebijakan nasionalisme vaksinnya dapat melemahkan tata kelola global. Belum lagi, sikapnya mengisolasi diri dari dunia berdampak pada sulitnya koordinasi global. Walhasil, timbulnya solidaritas yang berkurang ini telah merugikan dunia.

AS bahkan sempat terlibat cekcok dengan Jerman karena hendak memborong mayoritas vaksin yang diproduksi CureVac, perusahaan bioteknologi asal Jerman. Jerman pun geram lantaran AS sudah menawarkan dana besar supaya vaksin tersebut hanya diberikan kepada AS.

Bukan tanpa reaksi, China lantas mendorong diplomasi vaksin dengan komitmen untuk menyediakan vaksin Covid-19 secara global. Hal itu oleh China dimaksudkan untuk mengantisipasi sengketa antara negara-negara kaya-maju dalam perebutan alat-alat kesehatan antara negara-negara Eropa dan AS yang pernah terjadi dulu.

Berlomba Memproduksi Vaksin Dalam Negeri

Soal lain yang mestinya disadari dari perseteruan nasionalisme dan multilateralisme vaksin adalah ketersediaan vaksin. Dalam proses produksi vaksin sendiri belum mampu mengimbangi laju kecepatan infeksi Covid-19. Karenanya, pasokan vaksin bagi seluruh penduduk dunia bakal terbatas.

Oleh karenanya, dalam situasi ini, di mana keampuhan vaksin belum dapat dipastikan sepenuhnya, usaha-usaha multilateralisme mesti digencarkan supaya vaksin dapat terdistribusi secara adil. Sebab itu, perlu disepakati bersama oleh negara-negara di dunia untuk menjadikan vaksin Covid-19 sebagai barang publik yang dapat diperoleh oleh setiap orang secara global.

Selain itu, investasi bersama antarnegara untuk saling bekerja sama menemukan vaksin adalah salah satu agenda penting untuk produksi dan distribusi vaksin dalam jangka panjang. Dan, upaya ini juga telah dilakukan Indonesia yang tergabung bersama 36 negara dan WHO dalam platform Covid-19 Technology Access Pool (C-TAP) untuk mendorong kesetaraan akses calon vaksin.

Pada saat yang sama, beberapa negara juga sudah mulai memperkenalkan vaksin temuannya, seperti India, Vietnam, Rusia, dan Iran.

Membangun Komitmen Multilateralisme Vaksin

Komitmen distribusi vaksin secara adil mestinya menjadi tanggung jawab para pemimpin dunia. Diperlukan pernyataan bersama para pemimpin untuk itu. Vaksin Covid-19 harus dibagi kepada semua negara, seraya juga terus menggalakkan isu kesetaraan akses ke berbagai negara.

Akhirnya, yang perlu ditekankan bahwa multilateralisme vaksin jangan hanya menjadi sekadar pernyataan politis belaka. Melainkan, solidaritas global untuk kesetaraan akses terhadap vaksin harus benar-benar terealisasi. Dan itu adalah tantangan terbesar ke depan.

(mmu/mmu)