Kolom

Ide Buruk Wacana "Tiga Periode"

Farida Azzahra - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 11:39 WIB
Presiden Jokowi (Biro Pers - Sekretariat Presiden)
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers - Sekretariat Presiden)
Jakarta - Isu mengenai amandemen UUD 1945 kembali bergulir di tahun ketiga periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, bukan tentang penataan ataupun penguatan lembaga negara, kali ini isu amandemen UUD 1945 yang beredar adalah mengenai perubahan masa jabatan presiden dari semula dua periode menjadi tiga periode.

Wacana mengenai penambahan masa jabatan presiden ini sebenarnya bukan pertama kali dicetuskan. Sebelumnya, pada era pemerintahan SBY telah muncul gagasan serupa, namun tidak berhasil diwujudkan lantaran mendapat penolakan dari berbagai pihak. Kini, isu tersebut kembali menyita perhatian publik bersamaan dengan isu revitalisasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tepatnya pasca tudingan Amien Rais yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah menyiapkan skenario untuk melanggengkan kekuasaannya.

Adapun terhadap tudingan tersebut, Presiden Jokowi secara tegas telah membantah dan menyatakan penolakannya untuk menjabat selama tiga periode. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa tudingan tersebut sengaja 'digoreng' untuk menjatuhkan dirinya. Lantas, meski sudah dibantah oleh Presiden, mungkinkan wacana perubahan masa jabatan presiden ini diwujudkan?

Mencederai Reformasi

Pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode merupakan produk Amandemen Pertama UUD 1945. Sebelumnya, Pasal 7 UUD 1945 hanya mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih kembali setelah menjalankan masa jabatan lima tahun, tanpa pembatasan masa jabatan. Namun, Reformasi 1998 berhasil mendorong Amandemen Pertama UUD 1945 hingga menghasilkan pengaturan terkait pembatasan masa jabatan presiden setelah sebelumnya Indonesia berada dalam kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun.

Pemerintahan pada rezim Orde Baru yang cenderung memusatkan kekuasaan pada presiden (executive heavy) tanpa adanya pembatasan kekuasaan telah menjadikan presiden sangat berkuasa dan menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Tidak adanya pembatasan kekuasaan dan checks and balances antarlembaga negara inilah yang menjadikan Soeharto dapat berkuasa selama 32 tahun, dan mungkin akan bertahan lebih lama apabila tidak ada gerakan mahasiswa saat itu.

Gerakan Reformasi 1998 tentu lahir buka tanpa sebab. Masyarakat menilai bahwa rezim Orde Baru telah banyak mengakibatkan kesengsaraan yang berujung pada krisis ekonomi dan politik akibat pemerintahan yang sewenang-wenang dan otoriter. Otoritarianisme seperti yang terjadi semasa rezim Orde Baru ini tidak satu-satunya dialami oleh Indonesia. Beberapa negara di Amerika Latin seperti Argentina, Chili, Peru, dan sebagainya juga pernah mengalami keterpurukan serupa akibat tidak adanya pembatasan kekuasaan presiden. Begitu juga di Asia, tidak adanya pembatasan kekuasaan Presiden Ferdinand Marcos yang menjabat selama 21 tahun telah banyak menimbulkan keterpurukan dan penderitaan bagi warga Filipina.

Meskipun wacana yang beredar saat ini hanya berupa penambahan satu periode masa jabatan dan telah dibantah secara tegas oleh Presiden Jokowi, tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan dapat dipertimbangkan kembali di kemudian hari dengan penambahan masa jabatan yang lebih panjang. Hal ini kemudian akan menimbulkan kekuasaan yang absolut dan cenderung disalahgunakan.

Kekhawatiran ini tentu tidak berlebihan. Sekali pemerintah diberi kekuasaan yang besar, maka bukan tidak mungkin kekuasaan tersebut disalahgunakan dan menghasilkan pemerintahan yang otoriter. Terutama, ketika presiden mendapat dukungan mayoritas di parlemen dan memiliki kekuasaan besar di bidang lainnya, seperti kekuasaan di bidang legislasi.

Gagasan mengenai penambahan masa jabatan presiden ini sesungguhnya hanyalah ide buruk yang sarat akan kepentingan karena mencederai produk Reformasi. Oleh sebab itu, gagasan mengenai penambahan masa jabatan presiden ini seharusnya tidak pernah diwujudkan demi menjaga keutuhan demokrasi sebagai produk Reformasi yang telah diperjuangkan.

Bukan Tiga Periode

Gagasan mengenai penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode sebaiknya harus dihindari dan tidak pernah dijalankan. Selain menimbulkan potensi pemerintahan yang absolut dan penyalahgunaan kekuasaan, usulan penambahan masa jabatan presiden hanya akan menjadikan fokus calon presiden (capres) petahana terbelah dengan strategi kampanye guna terpilih kembali.

Terlebih, adanya pengaturan terkait pilihan cuti bagi capres petahana saat hendak melakukan kampanye juga berpotensi menimbulkan kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan dalam sistem presidensial tentu menjadi hal yang membahayakan karena dalam hal ini presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Pengaturan mengenai masa jabatan presiden yang dibatasi hanya dengan dua periode sebenarnya telah diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia. Tercatat setidaknya terdapat 76 negara di dunia yang membatasi masa jabatan presiden hanya dengan dua periode, termasuk Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar yang pada akhirnya juga membatasi masa jabatan presiden menjadi dua periode pada Amandemen ke-22 Konstitusi Amerika Serikat. Adapun jangka waktu masa jabatan presiden selama satu periode berkisar antara 4-5 tahun. Hal ini berarti jika presiden menjabat selama dua periode, jangka waktu 8-10 tahun dinilai paling ideal untuk menjalankan pemerintahan.

Berkaca pada hal tersebut, saya berpandangan bahwa perubahan pengaturan mengenai masa jabatan presiden hendaknya dilakukan bukan dengan menambah periode, melainkan menjadikan masa jabatan presiden hanya satu periode dengan masa jabatan 8 tahun. Oleh sebab itu, jika hendak melakukan amandemen UUD mengenai masa jabatan presiden, maka bukan penambahan periode masa jabatan presiden yang harus dilakukan, melainkan mengubah masa jabatan presiden.

Model masa jabatan Presiden satu periode ini serupa dengan pengaturan masa jabatan presiden di Turki; presiden hanya boleh menjabat selama satu periode dengan jangka waktu selama 7 tahun. Adanya perubahan masa jabatan presiden dengan hanya satu periode ini juga diharapkan membuat presiden lebih fokus dalam mewujudkan program pemerintah. Sebab, keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sesungguhnya bukan diukur dari lamanya masa jabatan, melainkan konsistensi dalam menjalankan program kerja sesuai dengan rencana pembangunan.

Selain itu, adanya perubahan masa jabatan presiden menjadi satu periode diharapkan dapat menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang lebih baik. Adapun di samping membatasi masa jabatan presiden menjadi satu periode, diperlukan pembatasan kekuasaan presiden lainnya, utamanya kekuasaan di bidang legislasi. Sebab, adanya kontrol presiden yang terlalu besar dalam bidang legislasi juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.

Pengawalan terhadap pengaturan terkait masa jabatan dan kekuasaan presiden haruslah tetap dilakukan guna mencegah pemerintahan yang korup. Untuk itu, diperlukan kajian kembali sebelum melakukan amandemen UUD 1945 yang berorientasi pada keutuhan demokrasi dan kepentingan rakyat.

Farida Azzahra alumni Magister Hukum Universitas Indonesia

Simak video 'Survei: Mayoritas Warga Tak Setuju Presiden 3 Periode':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)