Kolom

Melindungi Jurnalis Antikorupsi

Reza Syawawi - detikNews
Kamis, 01 Apr 2021 09:02 WIB
Para jurnalis menggelar aksi solidaritas di Tugu Adipura, Kota Tangerang, Rabu (31/3/2021).
Aksi teatrikal kecam kekerasan terhadap jurnalis (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Dalam sebuah wawancara riset pada 2017 tentang perlindungan terhadap para pengungkap korupsi, saya melontarkan pertanyaan pembuka kepada Pimpinan Redaksi Majalah Tempo (kala itu), "Sebagai media yang kerap melakukan investigasi kasus korupsi, apa instrumen perlindungan yang diberikan kepada jurnalis"?

Pertanyaan ini menjadi sangat relevan dijawab dalam situasi ketika terjadi kemunduran yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Peran media sebagai bagian utama dari pengungkap korupsi semestinya memperoleh perlindungan berlapis terhadap kemungkinan terjadinya ancaman kekerasan, intimidasi bahkan pembunuhan.

Kasus yang menimpa jurnalis Tempo baru-baru ini adalah fenomena gunung es terhadap mereka yang secara aktif terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus korupsi. Yang bersangkutan mendapatkan tindakan kekerasan/penganiayaan, bahkan ada ancaman pembunuhan ketika melakukan tugas jurnalistiknya terkait dugaan kasus korupsi di Kementerian Keuangan yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (28/3).

Jika menelisik ke belakang, catatan akhir tahun Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 2020 juga mengungkapkan bahwa 2020 menjadi "tahun kelam" bagi jurnalis Indonesia. Tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga diikuti dengan ancaman dari sisi kebebasan pers. AJI mencatat selama 2020 terdapat 84 kasus kekerasan kepada jurnalis. Sekalipun bentuk kekerasan terjadi didominasi dalam bentuk intimidasi dan kekerasan fisik, namun dalam perkembangannya serangan tersebut meningkat kepada serangan digital.

Risiko Tinggi

Peliputan terhadap kasus-kasus korupsi sudah tentu memiliki risiko yang tinggi, apalagi terhadap kasus korupsi yang melibatkan jejaring kelompok berkuasa, penegak hukum, pebisnis, hingga organisasi kriminal. Serangan terhadap jurnalis sangat dimungkinkan sebab aktivitas jurnalistik sudah tentu dilakukan secara terbuka.

Jika dibandingkan dengan aktor lain yang juga berperan dalam pengungkapan kasus korupsi, seperti individu/organisasi masyarakat sipil, keberadaan jurnalis seperti berada di dalam lapangan tembak yang terbuka. Bagi individu atau organisasi yang dalam aktivitasnya mengadvokasi kasus korupsi setidaknya masih memiliki instrumen perlindungan hukum seperti tersedianya mekanisme pelaporan rahasia (whistleblowing system). Bahkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2018 aktivitas tersebut juga memungkinkan adanya keuntungan materiil yang diperoleh dari negara.

Secara hukum, di atas kertas pekerjaan jurnalis memang dilindungi oleh undang-undang tersendiri, yakni UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun meskipun undang-undang telah memberikan proteksi yang begitu besar terhadap profesi jurnalis, dalam praktiknya terdapat kecenderungan peningkatan kasus-kasus kekerasan.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran jurnalis tentu sulit diabaikan. Banyak kasus korupsi terungkap berkat masifnya informasi yang disampaikan kepada publik dan penegak hukum. Jika menggunakan parameter ini, maka UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban layak dijadikan pembelajaran mengenai perlindungan terhadap profesi jurnalis, khususnya terhadap mereka yang bertugas meliput kasus-kasus pidana yang berisiko tinggi seperti korupsi. Sebab undang-undang ini lahir sebagai respons atas mandeknya pengungkapan tindak pidana disebabkan ancaman fisik dan psikis kepada mereka yang terlibat langsung baik sebagai pelapor, saksi, korban, maupun ahli dalam sebuah persidangan (konsideran huruf b).

Keberadaan media dalam pengungkapan kasus korupsi tak bisa dipisahkan dari kebutuhan masyarakat akan informasi. Partisipasi masyarakat akan sulit dilakukan jika informasi yang diperoleh sangat terbatas hanya berasal dari institusi publik. Urgensi partisipasi aktif masyarakat yang juga disuarakan dalam Article 13 "Participation of Society" UNCAC akan semakin sulit dilakukan jika tak disokong oleh media yang kredibel dan terlindungi dalam menjalankan profesinya.

Dalam tingkat yang lebih tinggi kolaborasi jurnalisme investigasi dengan masyarakat sipil bahkan menjadi metode paling strategis dalam mengungkap praktik korupsi. Oleh karena itu serangan terhadap jurnalis pada dasarnya tidak hanya menjadi ancaman bagi kebebasan pers, tetapi juga bagi publik.

Krisis Ganda

Dalam banyak laporan yang ditulis oleh organisasi internasional, situasi pandemi seperti saat ini tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan tetapi juga krisis ekonomi dan demokrasi. Seperti yang disampaikan dalam laporan Corruption Perception Index 2020 bahwa negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung gagap dalam menangani pandemi baik dalam konteks (pemulihan) ekonomi maupun kemungkinan pembatasan akses publik dalam ruang demokrasi.

Artinya, krisis kesehatan ini pada akhirnya menciptakan ruang-ruang diskresi yang tak terkendali; penyaluran bantuan/anggaran yang sangat besar menciptakan kondisi yang sempurna untuk melakukan korupsi sekaligus melemahkan mekanisme untuk mencegahnya. Di sinilah pentingnya memperbaiki integritas dalam pengelolaan krisis, sebab dalam praktiknya negara yang memiliki pengendalian yang buruk terhadap korupsi melanggar HAM dan norma-norma demokrasi lainnya. (Vrushi, Kukutschka, 2021).

Serangan terhadap jurnalis tentu menjadi bagian dari praktik buruk tersebut; sebagai bagian dari fungsi pengawasan publik keberadaannya tak cukup terlindungi oleh kebijakan negara, terlebih di masa pandemi ini. Jurnalis sesungguhnya telah menjadi ujung tombak informasi bagi publik di tengah kebijakan pembatasan aktivitas. Ketika jurnalis direpresi, Indonesia mungkin akan kembali mengalami kemunduran ganda, tidak hanya karena semakin merebaknya korupsi tapi juga lumpuhnya demokrasi.

Reza Syawawi
Democratic and Participatory Governance Manager Transparency International Indonesia

Simak juga 'Jangan Manfaatkan Hukum Tak Sinkron':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)