Kolom

Memberdayakan Agen Moderasi Beragama

Fathorrahman Ghufron - detikNews
Selasa, 30 Mar 2021 13:40 WIB
Di Pulau Miangas, perbedaan bukan lagi hal yang tabu dan aneh. Di pulau paling utara di Indonesia ini, keberagaman dan toleransi adalah laku hidup yang tak perlu diglorifikasi.
Foto ilustrasi: Muhammad Ridho
Jakarta - Sebagai sebuah ajaran, moderasi beragama memiliki akar teologis yang mengacu pada ayat Al Quran (2:143): "dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat agar menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu."

Menurut Prof. Quraish Shihab dalam buku Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi ayat ini menjadi arah dan acuan perihal titik tengah sebagai posisi ideal dalam kehidupan. Sebagai posisi ideal, titik tengah tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Selain itu, dengan posisi tengah, seseorang bisa dilihat dari berbagai penjuru yang berbeda. Bahkan, dengan posisi tengah, seseorang akan menjadi rujukan dan teladan bagi berbagai pihak.

Dalam kaitan ini, kondisi ideal yang melingkupi posisi tengah dilatari oleh dua sifat keutamaan yang patut dilakukan oleh seseorang. Pertama, sikap yang berorientasi pada kebajikan (al khairiyah). Kedua, sikap tak melampaui batas baik dalam pemikiran maupun perbuatan (al bainiyah).

Namun demikian, ajaran Al Quran yang secara substantif sudah menjelaskan pentingnya spirit wasathiyah, selalu dihiraukan oleh sebagian umat beragama. Banyak di antara mereka yang lebih memilih posisi ekstrem dalam mengekspresi laku keberagamaannya. Bahkan, tak jarang dari mereka yang menggunakan dalil-dalil lain untuk menjustifikasi sikap ekstremismenya yang berujung pada tindakan kekerasan.

Menyikapi Medan Kontestasi

Yang lebih ironis lagi, ekstremisme dijadikan sebuah ideologi untuk memperhadapkan dengan konstruksi keagamaan mayoritas umat beragama yang mengusung kedamaian. Seolah tak mau tahu dengan inti pesan Al Quran yang mengedepankan cinta kasih dan kerukunan, pengusung ideologi ekstremisme selalu memproduksi beragam kontestasi dengan berbagai anasir pembenaran dan pemaksaan kehendak kepada pihak lain.

Buku Khaled Syaerazi Wasathiyah Islam: Anatomi, Narasi, dan Kontestasi Gerakan Islam memberikan gambaran betapa pengusung ideologi ekstremisme beririsan dengan paham keagamaan yang eksklusif dan berhaluan pada negara yang selama ini mempromosikan puritanisme dan politik agresif yang dibungkus dengan narasi keislaman. Melalui lembaga pendidikan maupun forum pengajian, kelompok ini menciptakan banyak kaki tangan yang didapuk sebagai agen ekstremisme dan transnasionalisme untuk menginfiltrasi berbagai kalangan.

Mencermati realitas keberagamaan yang serba centang perenang ini, di mana ideologi ekstremisme dikembang-biakkan sebagai gerakan keislaman yang salah kaprah, tentu masyarakat yang berkomitmen menyebarkan ajaran agama yang damai harus selalu melakukan "pasang badan" pencegahan agar spirit wasathiyah yang ditegaskan dalam Al Quran bisa membumi ke berbagai sendi kehidupan.

Sepak terjang keberagamaan bervisi moderatisme yang selama ini sudah dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah harus ditindaklanjuti oleh berbagai kalangan agar iklim kehidupan berbangsa dan beragama tidak mengalami kerentanan. Sebab, para pengusung ideologi ekstremisme selalu menggunakan berbagai cara untuk menghancurkan sendi-sendi kebangsaan. Bahkan, mereka selalu menggunakan strategi devide et empera untuk membenturkan kedua organisasi tersebut dengan berbagai lapisan masyarakat dan berbagai momentum untuk melemahkan gerak moderatisme.

Setidaknya, ketika berbagai kalangan masyarakat sama-sama memposisikan diri sebagai jaringan penguatan moderasi beragama, maka berbagai upaya pengelabuhan dan pengalihan kondisi untuk mengaburkan gerakan moderasi beragama yang dilakukan oleh pengusung ideologi ekstremisme pelan-pelan akan memudar dan tidak akan memiliki tempat di Bumi Pertiwi.

Pola Agensi

Namun demikian, untuk menghadapi gerakan ekstremisme yang selama ini tumbuh-kembang dengan siasat kaki tangan dan melakukan perlawanan secara diam-diam maupun terang-terangan, tentu harus diimbangi dengan pola agensi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Setidaknya, dengan memberdayakan pola agensi, setiap gerakan ekstremisme yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab bisa diantisipasi sejak dini dan sekaligus menjadi penanding gagasan yang bisa menyadarkan masyarakat akan bahaya ekstremisme.

Dalam kaitan ini, setiap kalangan yang menjadi agen moderasi beragama harus dibekali dengan strategi dan taktik penyebaran paham keagamaan yang inklusif. Beberapa cara edukasi seperti pelatihan secara berkala yang melibatkan lembaga pendidikan harus dilakukan secara intensif. Demikian pula tokoh masyarakat maupun kelompok sosial harus dilibatkan sebagai penggerak moderasi beragama agar antarpihak bisa saling berjejaring dalam mengawasi gerak-gerik ekstremisme yang diintrodusir para pengusungnya. Tak terkecuali para penyintas terorisme perlu dilibatkan dalam agensi moderasi untuk melakukan kontra-hegemoni secara masif terhadap tafsiran dan gerakan puritanisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstremis.

Secara sosiologis, meminjam istilah Anthony Gidden, pelibatan berbagai pihak sebagai agen moderasi beragama akan menciptakan dialektika kendali (dialectic control) dan hubungan interaksionisme dalam membumikan moderasi beragama. Selain itu, keterlibatan agen dari berbagai kalangan akan menjadi peta jalan yang konstruktif dan progresif dalam menguatkan komitmen keagamaan dan kebangsaan dalam satu tarikan napas keindonesiaan.

Dengan demikian, bila semua pihak sudah terlibat sebagai agen moderasi beragama, maka pemerintah tidak perlu terlalu capek menghadapi kelompok ekstremisme dengan cara-cara otoritarian yang berdampak kontraproduktif. Sebab, sebagai sebuah ideologi, ekstremisme akan tetap tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan hanya bisa diatasi dengan kesadaran partisipatoris masyarakat dalam membendung gerak-geriknya.

Implikasinya, moderasi beragama tidak hanya disikapi sebagai dogma yang statis dan tidak hanya dipanggul oleh NU maupun Muhammadiyan yang selama ini menjadi "tulang punggung" Indonesia dalam mengawali moderasi agama. Tetapi, semua pihak mempunyai tanggung jawab yang sama bahwa moderasi beragama adalah keniscayaan teologis, historis, filosofis, dan sosiologis yang harus tegak di Bumi Pertiwi.

Fathorrahman Ghufron Wakil Katib PWNU Yogyakarta, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga

(mmu/mmu)