Kolom

Haruskah Impor Beras?

Ahmad Junaedi - detikNews
Jumat, 26 Mar 2021 14:00 WIB
Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Tulungagung memastikan, stok cadangan beras untuk wilayah Tulungagung, Blitar dan Trenggalek masih aman. Setidaknya untuk kebutuhan hingga tujuh bulan ke depan.
Cadangan beras di Bulog Tulungagung, Jawa Timur (Foto ilustrasi: Adhar Muttaqin)
Jakarta -

Ketersediaan pangan terutama beras merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, inflasi, dan kondisi sosial di masyarakat. Oleh karena itu keberadaan dan stabilitas harganya harus dijaga agar masyarakat terutama kalangan bawah tetap bisa menjangkau untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

Dengan harga beras yang terjangkau dan stabil, inflasi akan lebih terkendali. Jika inflasi terkendali, maka perekonomian akan berjalan lebih dinamis. Kegiatan ekonomi yang berjalan lancar akan meningkatkan ketersediaan lapangan kerja yang lebih luas. Hal ini berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di suatu wilayah.

Kecukupan cadangan beras menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya yang berantai. Oleh karenanya data produksi dan konsumsinya terus diperbaiki, baik secara metode maupun penghitungannya, agar tercermin data lapangan yang lebih akurat untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Kebijakan impor beras selalu menuai polemik karena adanya beberapa kepentingan yang saling berlawanan. Di satu sisi impor bertujuan menjaga cadangan dan stabilitas harga. Di sisi lain petani sebagai produsen juga butuh pendapatan yang layak untuk menjaga usaha pertanian tanaman padi tetap berjalan.

Impor beras yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk mengamankan cadangan konsumsi dalam periode tertentu. Cadangan beras yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan adalah cadangan yang ada di gudang Bulog.

Sebenarnya stok beras tidak hanya ada di Bulog, tetapi juga berada di penggilingan dan rumah tangga. Tetapi data yang dibutuhkan sangat minim, sehingga perlu dilakukan pendataan yang lebih spesifik. Setidaknya ada ada dua faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam memutuskan kebijakan impor, yaitu produksi dan konsumsi.

Produksi Beras Nasional


Menurut data luas panen dan produksi gabah yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Maret 2021, produksi gabah nasional meningkat meskipun tidak cukup signifikan. Luas panen tahun 2020 menurun 0,19 persen dari 10,68 juta hektar pada tahun 2019, menjadi 10,66 juta hektar, tetapi produksi gabah naik 0,08 persen dari 54,60 juta ton pada tahun 2019 menjadi 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada tahun 2020 ini.

Jika dikonversi menjadi beras, maka produksi beras tahun 2020 mencapai 31,33 juta ton, meningkat 0,07 persen dibanding produksi beras tahun 2019 yang mencapai 31,31 juta ton. Hasil yang cukup menggembirakan karena produktivitas padi tetap tinggi walaupun luas panennya menurun yang ditandai dengan meningkatnya produksi.

Pada Januari 2021, luas panen padi mencapai 413,09 ribu hektar, dan potensi panen sepanjang Februari hingga April 2021 diperkirakan seluas 4,45 juta hektar. Total potensi luas panen padi pada subround Januari–April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari–April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.

Dengan demikian, potensi produksi padi pada subround Januari–April 2021 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 5,37 juta ton atau 26,88 persen dibandingkan subround yang sama pada 2020 yang sebesar 19,99 juta ton GKG.

Meskipun beberapa bencana banjir melanda sebagian wilayah Indonesia dan merendam bahkan merusak tanaman padi, tetapi potensi produksi padi nasional tetap tinggi. Apalagi jika curah hujan diharapkan normal kembali, maka potensi produksi beras diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.

Dilihat dari sisi harga, suplai yang cukup akan menjaga kestabilan harga baik harga di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang dirilis BPS pada 1 Maret 2021 adalah Rp 4.758 per Kg, sedangkan ditingkat penggilingan rata-rata adalah Rp 4.683 per Kg. Harga ini lebih tinggi dari harga pembelian pemerintah (HPP) yang mencapai Rp 4.200 per Kg di tingkat petani dan Rp 4.250 per Kg di tingkat penggilingan.

Harga beras premium pada tingkat penggilingan berada di bawah Rp 10.000 per Kg. Kestabilan harga sudah bertahan mulai Mei 2020 sampai Februari 2021. Ini menunjukkan bahwa harga beras tidak mengalami gejolak yang berarti dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir.

Konsumsi Beras Masyarakat


Selain suplai, tingkat konsumsi masyarakat juga sangat mempengaruhi cadangan beras. Kita tahu bahwa tingkat konsumsi beras sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Menurut hasil Sensus Penduduk (SP) 2020, penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebanyak 32,6 juta jiwa dibandingkan jumlah penduduk hasil SP 2010 yang tercatat sejumlah 237,63 juta jiwa.

Penambahan penduduk di samping memberikan modal bagi pembangunan bangsa, juga menambah beban bagi pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Penambahan penduduk mempunyai multi efek terhadap kondisi cadangan pangan nasional. Di samping bertambahnya beban perut yang harus diisi, penambahan penduduk juga mengakibatkan pergeseran alih fungsi lahan produktif menjadi pemukiman, jalan, kawasan industri, dan lain sebagainya. Tentu hal ini mempunyai dampak negatif bagi penyediaan lahan produksi pangan.

Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi terakhir yang dilaksanakan BPS, konsumsi beras dalam rumah tangga perkapita rata-rata penduduk Indonesia adalah 6,45 Kg per kapita per bulan. Sehingga dalam setahun konsumsi beras penduduk dalam rumah tangga secara nasional mencapai 20,91 juta ton. Dari hasil survei Kajian Bahan Pokok terakhir, konsumsi beras di luar rumah tangga adalah sebesar 29,97 Kg per kapita per tahun. Jika dikalikan jumlah penduduk konsumsi beras di luar rumah tangga mencapai 8,10 juta ton. Sehingga total konsumsi beras mencapai 29,01 juta ton. Dilihat dari rata-rata konsumsi, produksi beras kita surplus 2,32 juta ton.

Cadangan Beras


Dilansir dari data Kementerian Perdagangan, kemungkinan stok beras di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia hanya sekitar 800.000 ton --300 ribu ton merupakan sisa stok tahun 2018 yang sudah tidak layak konsumsi. Sehingga stok yang dianggap layak hanya sekitar 500 ribu ton. Dengan asumsi tersebut pemerintah berniat mengimpor beras 1 juta ton agar batas aman cadangan minimum beras pemerintah sebesar 1,5 juta ton terpenuhi.

Namun dilihat dari jumlah produksi tahun 2020 ditambah dengan potensi produksi beras sampai Januari-April masih ada sekitar 16,86 juta ton cadangan beras serta ditambah stok Bulog yang ada sekitar 500 ribu ton, maka kebutuhan cadangan beras yang ada sudah mencukupi bahkan berlebih.

Perbedaan cadangan gudang Bulog data Kementerian Perdagangan dan perhitungan produksi dan perkiraan konsumsi dari hasil data-data BPS inilah yang harus ditemukan titik tengahnya. Sehingga didapatkan data yang akurat, di mana saja keberadaan cadangan beras selain di gudang Bulog.

Disinyalir cadangan beras yang beredar di masyarakat berada dalam gudang-gudang penggilingan, dan sebagai cadangan pangan di rumah tangga. Untuk itu survei cadangan beras di tingkat masyarakat sangat penting dilaksanakan baik ditingkat penggilingan maupun rumah tangga. Sehingga pemerintah lebih akurat dalam memperkirakan kebutuhan beras terutama jika harus melakukan impor.

Data cadangan beras harus terintegrasi dalam satu lembaga independen yang terlepas dari kepentingan apapun. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penggalian data secara real time. Pemanfaatan teknologi perangkat Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) adalah yang paling mudah, murah, dan cepat. Teknologi ini menggunakan smartphone sebagai basis penggalian dan pengolahan datanya, yang bisa diakses di mana pun dan kapan pun, karena hampir semua wilayah sudah tersedia jaringan data seluler. Sehingga bisa disajikan data terkini dan perkembangannya secara cepat dan tepat waktu.

BPS dalam hal ini sebagai penyedia data untuk pemerintah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan data tersebut. Sehingga polemik impor beras tidak lagi menjadi kegaduhan yang meresahkan masyarakat.

Ahmad Junaedi, S.Si, M.M
Statistisi Madya BPS Provinsi Jawa Timur

(mmu/mmu)