Kolom

Harap-Harap Cemas Prolegnas Prioritas

Fahmi Ramadhan Firdaus - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 11:07 WIB
Fahmi Ramadhan Firdaus (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2021, namun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas masih saja belum disahkan. Hingga pada Selasa (9/3) titik terang menuju pengesahan mulai terlihat, Badan Legislasi DPR bersama dengan pemerintah menyepakati penetapan Prolegnas Prioritas 2021. Meski demikian, cukup disayangkan pengesahan ini dapat dikatakan terlambat.

Padahal keberadaan Prolegnas) sangat penting untuk roadmap pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional dan sebagai bentuk komitmen legislasi. Di sisi lain publik menantikan undang-undang yang urgen untuk segera dibahas dan disahkan guna menyelesaikan permasalahan saat ini, seperti misalnya pandemi Covid-19 dan peningkatan perekonomian yang terdampak akibat pandemi.

Dampak dan Faktor Keterlambatan

Terlambatnya para pembentuk undang-undang untuk mengesahkan Prolegnas Prioritas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seakan sudah menjadi lagu lama setiap tahunnya. Dari hasil kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), selama enam tahun terakhir hanya sekali saja DPR dan pemerintah tepat waktu mengesahkan Prolegnas yakni pada 2019, yang disahkan pada 31 Oktober 2018.

Sedangkan dalam lima tahun lainnya disahkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Bahkan Prolegnas Prioritas 2015, 2016, dan 2020 disahkan pada saat tahun berjalan. Mengenai ketentuan kapan seharusnya Prolegnas Prioritas disahkan dapat kita lihat pada Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur penyusunan dan penetapan Prolegnas Prioritas tahunan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan RUU tentang APBN.

Sedangkan Penetapan RUU tentang APBN, merujuk pada Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dilaksanakan selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, artinya paling lambat pada Oktober setiap tahunnya RUU APBN harus disahkan.

Melihat ketentuan tersebut, pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 terlambat selama kurang lebih enam bulan. Keterlambatan ini dikhawatirkan akan membawa efek domino yang menyebabkan kinerja legislasi kurang maksimal. Kita ketahui proses pembentukan undang-undang terdiri dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Sehingga konsekuensi logisnya, apabila dalam tahap perencanaan tidak berjalan maksimal dalam hal ini terlambat mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021 sebagai tahap perencanaan, kemungkinan besar akan mengganggu timeline tahapan yang berikutnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pengesahan Prolegnas Prioritas 2021 ditengarai adanya tarik ulur kepentingan politik terkait Revisi Undang-Undang Pemilu, sebab partai-partai di parlemen berbeda pandangan. Hingga pada akhirnya RUU Pemilu dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2021 yang ditetapkan Badan Legislasi DPR bersama pemerintah, dan sebagai gantinya RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dimasukkan ke dalam daftar.

Hal tersebut bukanlah contoh yang baik sebab kepentingan pragmatis partai politik mengesampingkan kepentingan publik, yang mana publik mengharapkan daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas 2021 segera disahkan atau ditindaklanjuti untuk mengatasi krisis akibat pandemi dan secara luas menjadi kebutuhan hukum masyarakat.

Update
terbaru menunjukkan Badan Legislasi DPR bersama pemerintah menetapkan 33 RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021. Selain 33 RUU, terdapat 5 RUU Daftar Kumulatif Terbuka yang akan dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat sebagai Prolegnas Prioritas 2021. Jumlah tersebut memang tidak sebanyak Prolegnas Prioritas yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami akibat adanya pandemi Covid-19 yang berdampak pula pada kinerja legislasi.

Sebagai contoh pada Prolegnas Prioritas 2020, awalnya berisi 54 RUU yang 3 di antaranya sebagai RUU dengan status carry over atau kelanjutan dari periode sebelumnya. Namun akibat adanya pandemi dilakukan evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas 2020 menjadi hanya 37 RUU.

Dari 37 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020, yang telah disetujui menjadi undang-undang berjumlah 13 RUU, yang terdiri atas 3 RUU merupakan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 dan 10 RUU dalam Daftar Kumulatif Terbuka. Secara persentase, pengesahan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 sekitar 8% dari keseluruhan jumlah RUU --angka tersebut dianggap kurang memuaskan publik.

Prolegnas Prioritas 2020 dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pelaksanaan Prolegnas Prioritas 2021 ke depan. Meski waktu pengesahannya terlambat, namun tidak dapat dijadikan alasan, Prolegnas Prioritas 2021 harus tetap dilaksanakan dengan efektif serta efisien yang perlu didukung political will kuat para pembentuk undang-undang dalam memaksimalkan kinerja legislasi.

Bagi publik, tolok ukur sederhana untuk mengukur kesuksesan fungsi legislasi yakni apabila undang-undang yang dibutuhkan publik disahkan yang tentunya dalam proses pembentukannya mengakomodasi aspirasi publik. Dan, tolok ukur kedua, berapa jumlah undang-undang yang sudah disahkan.

Peluang Revisi UU ITE

UU ITE menjadi tajuk utama yang dikaitkan dengan Prolegnas Prioritas 2021, sebab Presiden Jokowi menginginkan revis. Presiden menilai, adanya "pasal karet" dalam UU ITE menyebabkan masyarakat enggan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah karena takut dijerat hukum.

Namun keinginan Presiden untuk merevisi UU ITE ntmpaknya harus tertunda, sebab dalam penetapan Prolegnas Prioritas 2021 yang dilakukan pada Selasa (9/3, UU ITE tidak termasuk dalam list. Namun, hal tersebut tidak menutup pintu untuk dibahas atau direvisi kemudian hari. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.

Frasa "keadaan tertentu" apabila ditafsirkan dengan mendesaknya Revisi UU ITE yakni karena ketentuan pasal-pasal multitafsir yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini kemudian menyulitkan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus. Selain itu, secara politis Revisi UU ITE juga keinginan langsung dari Presiden Jokowi yang memiliki kewenangan dalam bidang legislasi, sehingga terbuka peluang UU ITE direvisi tanpa harus masuk terlebih dahulu ke dalam Prolegnas Prioritas.

Fahmi Ramadhan Firdaus, S.H, M.H peneliti Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember

(mmu/mmu)