Kolom

Arah Baru Kebijakan Investasi

Indra Kusumayudha - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 15:04 WIB
M. Indra Kusumayudha (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -
Arah baru kebijakan investasi Indonesia semakin meyakinkan dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Lembaga yang berfungsi sebagai akselerator investasi dan penguatan ekonomi ini dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Lembaga Pengelola Investasi (PP 74/2020). PP 74/2020 ini sebenarnya turunan daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengamanatkan untuk menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Pengelola Investasi.

LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagaimana ketentuan PP, LPI dapat menggunakan nama Indonesia Investment Authority yang disingkat INA.

LPI merupakan lembaga yang diberi kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan Investasi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UU Cipta Kerja. LPI memiliki kewenangan dalam melakukan penempatan dana dalam instrumen keuangan, menjalankan kegiatan pengelolaan aset, melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (trust fund), menentukan calon mitra investasi, memberikan dan menerima pinjaman, dan/atau menata usahakan aset.

Selain itu tujuan utama LPI adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai Investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Tantangan

LPI sebagai lembaga sovereign wealth fund (SWF) Indonesia sejatinya adalah kendaraan finansial yang akan digunakan oleh negara untuk mengatur dana publik. Melalui investasi yang dilakukan oleh SWF terhadap dana milik negara tersebut diharapkan ada stabilisasi ekonomi yang tercipta.

Tantangan utama bagi LPI adalah bagaimana mengokohkan fondasi ekonomi nasional, yang mana hal ini juga sebagai visi Indonesia tahun 2045. Visi ini memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menjadi salah satu kekuatan besar ekonomi dunia. Visi ini akan dicapai dengan dukungan empat pilar, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan.

Selain itu tantangan dan kolaborasi dalam mewujudkan eksistensi pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memfokuskan pada pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut,dibutuhkan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari masyarakat dan swasta guna menutup kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kapasitas fiskal pemerintah.

Kehadiran LPI juga memiliki tujuan utama dalam hal pemenuhan kapasitas pendanaan. Sebagaimana kita pahami bersama saat ini belum optimalnya berbagai skema investasi yang tersedia dan terbatasnya kapasitas pendanaan dunia usaha/BUMN disinyalir menjadi penyebab macetnya skema pendanaan. Berdasarkan hal tersebut LPI hadir dan akan mengembangkan investasi di berbagai sektor, seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan lain sebagainya.

Tentunya menjadi pertanyaan adalah apakah selama ini kebijakan pemerintah dalam hal investasi tidak berjalan efektif? Sebenarnya pemerintah sudah melaksanakan berbagai skema alternatif untuk mendorong peran serta masyarakat dan badan usaha, seperti diterapkannya skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan skema pembiayaan kreatif lainnya. Namun dalam praktiknya, skema tersebut masih banyak menghadapi hambatan dan tantangan yang menyebabkan skema alternatif tersebut tidak terealisasi sesuai rencana.

Berdasarkan atas persoalan tersebut, diperlukan pemenuhan pembiayaan pembangunan nasional yang melibatkan investor dari luar negeri, khususnya melalui penanaman modal asing (foreign direct investment/FDl). Berdasarkan data Bank Dunia, FDI Indonesia bersifat fluktuatif untuk setiap tahunnya, dan jumlahnya dalam lima tahun terakhir cenderung stagnan. Selain itu, prosentase FDI Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto juga masih berada jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya.

Manajemen dan jajaran LPI tentunya dituntut memiliki solusi dan inovasi yang begitu luar biasa. Kehadiran LPI harus bisa merespon dan memanfaatkan kekayaan Indonesia yang begitu melimpah ruah, tentunya hal ini sebagai nilai tambah dan promosi konkret bagi investor dunia. LPI dapat mengambil peluang menggaet investor dunia untuk ikut serta dalam proyek-proyek nasional, seperti menggunakan skema usaha patungan (joint venture), kerjasama di bidang reksadana, kontrak investasi kolektif dan lain sebagainya.

Transparansi

UU Cipta Kerja sudah disahkan, salah satu spirit dan fokus dalam pembentukannya adalah untuk memperbaiki dan mengelola sistem perizinan dan menarik investasi maksimal ke dalam negeri. Terkait hal ini pemerintah merumuskan untuk membentuk lembaga pengelola investasi, dan bentuk/skema pengelolaan investasi seperti ini juga banyak diterapkan di berbagai Negara di dunia.

Melihat begitu mulianya tujuan pembentukan LPI, maka yang perlu diseimbangkan di sini adalah aspek tata kelola pemerintahan yang baik alias good corporate governance dan aspek transparansi. Khusus untuk pelaksanaan audit pada LPI, hal tersebut hanya dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan mendasar mengapa BPK tidak ikut atau tidak diberikan ruang untuk melaksanakan proses audit pada LPI. Padahal kita ketahui bersama BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam hal tata kelola yang baik, LPI harus menghindari perilaku kurangnya transparansi hingga minimnya ruang partisipasi publik dalam pelaksanaannya. Problematika korupsi di sektor pelayanan publik dan ruwetnya proses birokrasi haruslah dihilangkan tanpa terkecuali.

Selanjutnya adalah mengenai penyertaan aset dan pemindahan modal negara. Pasal 55 PP 74/2020 menjelaskan bahwa aset negara dan aset BUMN dapat dipindahtangankan kepada LPI; dilakukan secara clean and clear dalam proses pemindahannya. Hal ini menjadi perhatian karena sering sekali aset negara yang hilang setelah proses pemindahtanganan.

Untuk menghindari risiko terlepas atau hilangnya aset Negara maka harus ada pembenahan atau pemutakhiran data (revaluasi aset). Agar LPI dapat mengoptimalkan fungsinya dan tidak timbul persoalan khususnya pada hal aset, seluruh aset yang dipindahkan harus dibenahi terlebih dahulu. Apabila sudah optimal dalam hal manajemen maupun pengelolaan aset, dipastikan LPI mampu menampung dana dengan jumlah besar dan menghasilkan likuiditas untuk pembangunan nasional.

Aspek Hukum

Selain ketentuan PP 74/2020 dan UU Cipta Kerja, pembentukan LPI juga didasarkan pada PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang Modal Awal LPI. Peraturan ini menjelaskan bahwa modal awal LPI sebesar Rp 15 triliun adalah bersumber dari APBN 2020, sebagaimana ditetapkan kembali dalam perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020. Lebih lanjut, PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk kekayaan negara yang dipisahkan.

Pada ketentuan yang diatur dalam PP 74/2020, mengatur mengenai status LPI sebagai badan hukum yang dimiliki oleh pemerintah dan bertanggungjawab kepada presiden. Selanjutnya, struktur LPI memiliki hierarki dua tingkat yang terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direktur. Pada PP 74/2020 menegaskan bahwa LPI tidak dapat dipailitkan kecuali dapat dibuktikan melalui insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Khusus mengenai kepailitan ini tentunya perlu diskursus mendalam pada tahapan teknisnya, Pasal 72 PP 74/2020 mengatur bahwa LPI tidak dapat dipailitkan, kecuali dapat dibuktikan LPI dalam kondisi insolven. Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Lantas yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana apabila LPI dalam hal ini sebagai debitur dan memiliki utang yang telah jatuh tempo?

Ketentuan pada pasal 72 PP 74/2020 tidak mengatur mekanisme secara komprehensif dan terkesan kontradiktif. Diatur bahwa LPI tidak dapat dipailitkan, namun hal ini tidaklah mutlak karena apabila dapat dibuktikan dalam kondisi insolven maka dapat diajukan pailit atasnya. Kondisi insolven ini pun harus dibuktikan oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Ketentuan yang kontradiktif dapat dilihat pada bagian penjelasan Pasal 72 ayat 1 PP 74/2020 yang menjelaskan, "Ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal terdapat pihak yang akan mengajukan permohonan pailit terhadap LPI, pemohon harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa LPI dalam kondisi insolven. Pembuktian insolvensi antara lain mencakup pembuktian dimana terdapat kondisi jumlah seluruh aset LPI tidak dapat melunasi semua utangnya."

Sedangkan pada Pasal 72 ayat 2 PP 74/2020 mengatur bahwa Pembuktian kondisi insolven sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan insolvency test oleh lembaga independen yang ditunjuk Menteri Keuangan. Hal ini memunculkan perdebatan karena pada bagian penjelasan Pasal 72 ayat 1 PP 74/2020 memberikan ruang bagi pemohon (Kreditur) untuk dapat membuktikan LPI dalam keadaan insolven, namun pada Pasal 72 ayat 2 PP 74/2020 mengatur bahwa penentuan kondisi insolven dilakukan oleh lembaga independen yang ditunjuk menteri keuangan, hal ini tentunya saling bertentangan.

Aspek hukum harus diperhatikan dan dibenahi oleh LPI. Hukum tidak hanya memandang persoalan bisnis sebagai sesuatu hal yang sekadar "benar" atau "salah"; hukum mampu untuk menilai persoalan lebih jauh dan dalam jangka waktu yang lama. Kerugian ataupun keuntungan dalam suatu investasi merupakan suatu hal yang biasa dalam dunia investasi global. Kerugian akibat keputusan bisnis tentunya tidak masuk dalam ranah tindak pidana, kecuali ada perbuatan melawan hukum atas terbitnya keputusan tersebut, ini sudah masuk dalam ranah pidana.

Pertimbangan lainnya misalkan, jika dapat dibuktikan bahwa sebelum mengambil keputusan bisnis, direksi atau manajemen telah melihat secara gamblang bahwa potensi risiko investasi yang dapat merugikan sangat besar dan berdampak terhadap keuangan Negara dan diputuskan secara sadar dan sengaja. Apalagi ditambah dengan perbuatan memperkaya diri/golongan tertentu, hal tersebut dapat dibuktikan niat jahatnya (mens rea), namun apabila keputusan bisnis tersebut diputuskan dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan itikad baik demi kemajuan lembaga maka hal tersebut bukanlah sebuah kejahatan.

Hal terpenting di sini adalah bagaimana Dewan Pengawas yang harus mampu menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan LPI yang dilakukan oleh Dewan Direktur. Deteksi dini dan langkah pencegahan terhadap potensial fraud, risiko, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dicegah. Untuk itu kembali lagi pemenuhan tata kelola yang baik adalah hal yang pertama dan utama untuk kesuksesan LPI ke depannya.

M. Indra Kusumayudha advokat dan praktisi hukum bisnis

(mmu/mmu)