Kolom

Menghindari "Recovery" Berbentuk K

Eri Kuntoro - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 11:45 WIB
Jowoki Bicara Sinyal Pemulihan Ekonomi
Presiden Jowoki berbicara mengenai sinyal pemulihan ekonomi (Ilustrasi: Denny Pratama/detikcom)
Jakarta -

Seiring dengan gencarnya vaksinasi yang dilakukan pemerintah, seluruh pelaku ekonomi saat ini tentu sangat berharap recovery ekonomi segera terjadi sehingga perekonomian bisa pulih seperti sedia kala. Namun demikian, tipe dan proses pemulihan ekonomi bisa sangat bervariasi.

Prosesnya bisa berbentuk V yang cepat melakukan recovery, berbentuk U dengan adanya selang waktu di titik terendah untuk kembali pulih, W yang menandakan adanya second wave, maupun L dengan kejatuhan ekonomi yang dalam dengan durasi pemulihan yang berkepanjangan.

Jenis dari proses pemulihan ekonomi yang dialami suatu negara saat ini tentu akan menentukan kondisi masa depan perekonomian.

Kemunculan Recovery Berbentuk K

Berdasarkan pengalaman, resesi ternyata juga bisa mengubah struktur pembagian kue ekonomi. Bisa jadi setelah resesi kue ekonomi terbagi lebih inklusif (merata) atau justru didominasi sejumlah kelas ekonomi tertentu (timpang). Saat ini di sejumlah negara mulai muncul suatu fenomena recovery yang menggambarkan semakin tidak meratanya pendapatan penduduk akibat pandemi yang lebih dikenal dengan skema pemulihan berbentuk K (k-shape recovery).

Sebagaimana kita membayangkan huruf K, terdapat tanda arah ke atas dan ke bawah setelah garis tegak. Hal ini sekaligus memberi gambaran bahwa ada suatu kelompok ekonomi yang tumbuh dan pulih lebih cepat namun ada juga kelompok yang terus terjerumus dan pulih lebih lama. K-shape recovery ini bisa terjadi dari sisi sektoral maupun dari sisi demografis.

Fenomena k-shape recovery ini sebenarnya baru ditemukan di Amerika Serikat pada 2020 kala pandemi Covid-19 mewabah. Pada saat sebagian besar pekerja kehilangan pekerjaan akibat pandemi, ternyata terdapat sejumlah kelompok yang justru bertambah kaya akibat kenaikan aset dan harga properti yang mereka miliki. Golongan kaya ini tidak begitu terpengaruh dengan kebijakan pembatasan sosial. Mereka hanya berdiam diri dan bekerja dari rumah sambil menanti kenaikan aset mereka. Secara alamiah kondisi seperti ini jelas berakibat meningkatnya angka ketimpangan akibat pandemi.

Potensi K-Shape Recovery di Indonesia

Kejadian memburuknya distribusi pendapatan setelah resesi sebenarnya juga pernah terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997/1998. Pascakrisis ekonomi 1997/1998 jarak ekonomi antara si kaya dan si miskin terlihat makin melebar dibandingkan masa Orde Baru. Bila merunut sejarah, pada masa Orde Baru ketimpangan pengeluaran penduduk relatif rendah. Hal ini terlihat dari nilai gini ratio yang hanya berkisar di antara 2.5-3.0. Kondisi ini berbeda dengan ketimpangan pascakrisis ekonomi yang langsung melebar hingga mencapai kisaran 3,5-4,0.

Ketimpangan di Indonesia mulai mengalami perbaikan sejak 6 tahun terakhir. Sebagai gambaran, pada September 2014 gini ratio Indonesia mencapai 0,414; nilai gini tersebut terus turun hingga pada September 2019 hanya mencapai 0,380.

Lain cerita pada saat pandemi, ketimpangan Indonesia langsung bergegas naik walaupun dengan nilai yang belum terlalu besar. Pada September 2020 gini ratio Indonesia telah mencapai 0,385 dari sebelumnya pada September 2019 yang hanya 0,380. Memburuknya ketimpangan ini diakibatkan oleh kenaikan pangsa pengeluaran golongan 20% ekonomi atas pada September 2020 yang mencapai 46,22 % atau naik 0,86 persen poin dibandingkan September 2019.

Pada kondisi normal, sebenarnya ketika ekonomi turun akan dapat dirasakan di setiap sektor dan elemen demografis, begitu pula sebaliknya ketika ekonomi pulih. Pola pemulihan K yang cenderung divergen sebenarnya berasal dari segmentasi sosial dan ekonomi yang sudah ada yang kemudian diperburuk oleh resesi atau bencana ekonomi. Pemulihan berbentuk K ini seakan memecah ekonomi, yang kemudian memperlebar kesenjangan antara mereka yang berhasil dan yang tidak. Pada akhirnya, pemulihan berbentuk K membuat masalah ketimpangan ekonomi yang ada menjadi jauh lebih buruk.

Segregasi Sektoral

Secara sektoral, perbedaan pola recovery juga mulai terlihat di perekonomian Indonesia. Ada sektor yang tumbuh pesat, ada pula yang mempunyai kecenderungan terus terpuruk. Pada 2020, sektor informasi dan komunikasi yang menjadi media interaksi sosial dan transaksi bisnis masa pandemi mampu tumbuh pesat di angka 10.58 persen. Begitu pula sektor kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan pandemi mampu tumbuh 11.6 persen. Selain itu juga terdapat sektor pertanian yang di luar dugaan mampu tumbuh 1.75 persen sekaligus mampu menahan kejatuhan ekonomi nasional tidak terlalu dalam.

Selain ketiga sektor tersebut hampir semua mengalami kontraksi terutama sektor pariwisata dan perhubungan. Bagian sektor pariwisata yang paling terpukul adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum yang terkontraksi sebesar -10.22 persen. Sektor-sektor ini sangat terpukul akibat kebijakan pembatasan sosial sehingga diperkirakan membutuhkan waktu cukup lama untuk pulih.

Kesenjangan ekonomi setelah krisis ekonomi seringkali meningkat sebagai akibat perbedaan sumber daya yang menjadi modal pemulihan. Sumber daya tersebut dapat berupa permodalan, keterampilan, maupun akses terhadap teknologi informasi. Khusus akses dan penguasaan teknologi informasi, saat ini sumber daya ini seakan menjadi kunci menerobos celah sempit akibat pembatasan sosial.

Pengusaha yang lebih kreatif dengan penyesuaian transaksi melalui media daring dan modifikasi produk akan mampu bertahan di tengah himpitan rendahnya daya beli yang dimiliki konsumen. Dari aspek sumber permodalan, perusahaan besar dan sektor publik diprediksi cenderung cepat pulih karena kemudahan dalam mengakses paket-paket stimulus dari pemerintah, sementara itu sektor bermodal kecil (UMKM) cenderung jauh tertinggal di belakang.

Meminimalisasi Dampak

Recovery memang harus dikejar secepatnya agar daya beli masyarakat segera meningkat. Namun demikian, pemerintah perlu melangkah lebih rapi dalam mengambil kebijakan agar pemulihan ekonomi berbentuk K tidak harus terjadi. Kebijakan yang pro poor perlu dikedepankan untuk menjamin keadilan bagi semua. Beberapa kebijakan pro poor yang relevan dilakukan saat ini di antaranya mengusahakan masuknya investasi asing yang bersifat padat karya agar serapan tenaga kerja bisa optimal.

Selain itu, relaksasi pajak dan stimulus ekonomi pada UMKM masih harus dilakukan agar durasi pemulihan ekonomi usaha kerakyatan ini menjadi lebih singkat.

Meskipun Covid-19 telah mengakibatkan terpuruknya hampir semua sektor ekonomi, namun pemerintah harus berpegang pada salah satu konsep pembangunan berkeadilan yaitu no one left behind atau tidak boleh ada satu pun orang yang tertinggal dari proses pembangunan. Ada tanggung jawab moral untuk memperjuangkan masyarakat ekonomi lemah agar segera bangkit memperbaiki kehidupannya.

(mmu/mmu)