Kolom Kang Hasan

Mengembalikan Anak-Anak ke Sekolah

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 22 Mar 2021 10:25 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan akan melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah. Alasannya, karena kita sudah tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia-Pasifik. Menurut Nadiem, negara-negara lain sudah banyak yang membuka kembali sekolah, termasuk negara dengan jumlah infeksi tertinggi, yaitu Amerika Serikat.

Kenapa perlu buru-buru membuka sekolah? Nadiem sepertinya menyadari bahwa pembelajaran dalam jaringan yang dilakukan selama hampir setahun dalam masa pandemi ini tidak efektif. Sebabnya, pertama, karena infrastruktur jaringan internet tidak tersedia merata. Ada banyak tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Akibatnya, di banyak tempat itu kegiatan belajar dalam jaringan tidak bisa dilakukan.

Kedua, pembelajaran dilakukan dalam jaringan, tapi metode pengajaran adalah metode tatap muka. Guru hanya memindahkan materi pelajaran ke slide presentasi. Bahkan tak sedikit yang tetap memakai papan tulis yang disorot kamera. Siswa diminta hadir seakan ia hadir di sekolah, bahkan tetap memakai seragam. Metode yang tidak cocok, dipaksakan, jelas tidak akan berhasil.

Upaya perbaikan terhadap kedua masalah itu tidak dilakukan secara memadai. Kini, untuk mengatasinya hendak dipaksakan agar anak-anak kembali ke sekolah. Syarat yang hendak dicapai adalah guru sudah divaksin. Anak-anak dianggap berisiko rendah, baik dalam menularkan, maupun dalam hal gejala ketika terinfeksi. Kesannya, Nadiem sangat menggampangkan soal kemungkinan tertularnya anak-anak.

Kenapa kita tertinggal dalam soal pembukaan sekolah? Karena keadaan kita memang masih parah. Dari jumlah total terinfeksi maupun pasien aktif, kita nomor 3 di Asia-Pasifik, di bawah India dan Iran. Dalam soal penambahan jumlah pasien harian, kita nomor 4, di bawah India, Iran, dan Filipina. Negara-negara lain yang sudah mulai membuka sekolah keadaannya berbeda dengan kita. Konyol sekali kalau kota tengok kanan-kiri, lalu ingin ikut-ikutan, tanpa mempertimbangkan keadaan tadi.

Anak-anak memang tidak serentan orang dewasa dalam penularan maupun tingkat keparahan gejala. Tapi bukan berarti tanpa risiko. Bahkan anak-anak bisa jadi penular tanpa menunjukkan gejala. Artinya, memaksakan anak-anak masuk sekolah meningkatkan risiko tertularnya anak-anak, juga meningkatkan risiko kenaikan jumlah pasien dengan anak-anak sebagai penular.

Lalu kapan anak-anak boleh kembali ke sekolah? Dengarlah nasihat epidemiolog. Ada sejumlah syarat dari sisi epidemiologi yang harus dipenuhi. Syaratnya, positivity rate di bawah 5%, dan terjadi tren penurunan penambahan pasien harian selama 2 minggu. Data kita memang menunjukkan penurunan jumlah pasien harian, tapi positivity rate masih di atas 30%. Itu penurunan palsu, semata karena jumlah tes dikurangi.

Bagi saya sebagai orang awam, selama orang dewasa masih dibatasi dalam bekerja, maka anak-anak belum perlu kembali ke sekolah.

Lalu, bagaimana mengatasi masalah ketertinggalan anak-anak dalam belajar tadi? Menteri Pendidikan harus lebih kreatif mengatasi berbagai masalah tadi. Tidak cukup hanya dengan membagikan kuota internet. Selama setahun ini seharusnya Kemendikbud sudah bisa menyediakan bahan ajar berstandar nasional dalam bentuk yang bisa dipakai di seluruh sekolah, sehingga tidak perlu lagi tergantung pada bahan ajar yang disiapkan guru.

Metode pengajaran juga seharusnya sudah diubah, menyesuaikan dengan kondisi belajar jarak jauh. Kalau pun kendala-kendala tadi tidak teratasi, bagi saya bahkan tidak masalah kalau anak-anak kita tidak usah naik kelas tahun ini.

Dulu di tahun 70-an pemerintah pernah memperpanjang satu tahun ajaran selama 6 bulan, sehingga generasi pada zaman itu sekolah 6 bulan lebih lama. Kalau sekarang anak-anak kita harus mengulang kelas mereka yang sekarang setahun lagi, itu pun seharusnya tidak jadi masalah.

(mmu/mmu)