Kolom

Sejahterakan Petani Kita!

Faishol Amir - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 12:50 WIB
Petani di Kudus saat masa panen
Potret petani pada masa panen (Foto: Dian Utoro Aji/detikcom)
Jakarta -

Tiap awal bulan saya selalu mengunjungi selep padi langganan. Untuk urusan beras, saya lebih memilih membeli di selep padi. Selain masih fresh, kita juga bebas memilih jenis beras sesuai varian. Pemilik selep juga pandai berkomunikasi yang membuat pelanggan senang. Kali ini dia bercerita pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 1 juta ton. Sontak saja para petani dan blandang padi yang mendengarnya menggerutu. Sebagian besar mereka mengecam keputusan itu.

Saya browsing di internet tentang informasi tersebut. Benar saja, baru saja Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebutkan bahwa impor beras sebesar 1 juta ton, terbagi 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog (6/3). Bagi petani, informasi rencana impor beras menjelang panen raya menjatuhkan psikologi mereka. Bayang-bayang harga gabah dibeli murah oleh para pengepul nakal sudah di depan mata.

Produksi Meningkat

Keputusan impor beras memang cukup mencengangkan. Pasalnya berdasarkan hasil rilis BPS 1 Maret 2021 lalu, produksi padi 2020 secara nasional meningkat. Produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2020 sebesar 54,65 juta ton meningkat tipis dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 54,6 juta ton. Jika dikonversi ke beras, maka produksi beras nasional mencapai 31,33 juta ton atau naik sekitar 21 ribu ton dibandingkan tahun 2019.

Jika menilik pada kebutuhan total konsumsi beras yang diperkirakan mencapai 29,37 juta ton beras (detikcom, 15/10/2020), maka seharusnya Indonesia surplus beras sebesar 1,96 juta ton. Apalagi melihat potensi produksi GKG Januari-April 2021 sebesar 25,37 juta ton atau meningkat 26,68 persen dari tahun 2019, maka rencana impor menjadi hal yang dipertanyakan banyak pihak.

Berita gembira peningkatan produksi padi tidak diikuti pergerakan harga yang bagus. Selama Februari 2021, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp 4.758 per kg atau turun 3,31 persen dan di tingkat penggilingan Rp 4.863 per kg atau turun 3,24 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan dengan Februari tahun 2020, rata-rata harga gabah pada Februari 2021 di tingkat petani maupun di tingkat penggilingan untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas turun antara 7 sampai 9 persen.

Menurut Kepala BPS Suhariyanto, alasan penurunan harga GKP karena beberapa wilayah sudah memasuki masa panen. Akibatnya pasokan gabah meningkat. Selain itu, terjadi penurunan kualitas gabah akibat curah hujan yang tinggi. Rata-rata kadar air GKP pada Februari 2021 mencapai 19,08 persen.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, terjadi perubahan harga gabah yang cukup fluktuatif karena pengaruh produksi padi. Perubahan harga GKP maupun GKG berkisar antara 0 hingga 6,8 persen tiap bulannya pada tingkat petani maupun penggilingan. Mengikuti hukum supply, pergerakan harga GKP dan GKG akan turun saat produksinya meningkat dan sebaliknya.

Penurunan harga gabah membuat pendapatan yang diterima petani juga berkurang. Alhasil tingkat kesejahteraan petani juga terdampak. Terbukti dari Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) Februari 2021 hanya sebesar 99,21 atau turun 0,84 persen dibandingkan Januari 2021. Penurunan NTPP pada Februari 2021 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

Berbeda dengan gabah, pergerakan harga beras cenderung stabil. Hal ini karena beras merupakan komoditas strategis yang berpengaruh penting terhadap inflasi sehingga mendapatkan pengawasan ketat pemerintah. Tercatat perubahan harga beras kualitas premium maupun medium di penggilingan tidak lebih dari 2 persen tiap bulannya.

Dalam setahun terakhir, rata-rata harga beras kualitas premium berada di kisaran Rp 9.715 hingga Rp 10.082 per kilogram. Sedangkan rata-rata harga beras kualitas medium berada di kisaran Rp 9.316 hingga Rp 9.844 per kilogram. Namun untuk sampai ke tangan konsumen, beras harus melewati serangkaian tingkatan mulai dari produsen (penggilingan), agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Semakin panjang rantai perdagangan, seringkali membuat harga di tingkat agen hingga konsumen akhir berbeda sangat jauh. Margin terlalu besar ini yang membuat konsumen harus membayar lebih mahal (BPS Jatim, 2020).

Yang Dibutuhkan Petani

Saya bayar 5 kg beras yang saya pilih dengan harga Rp 50.000. Saya protes kepada pemilik selep karena harga beras tidak kunjung turun. Padahal petani sudah mulai banyak yang panen. Dia berkilah ongkos produksi selep tambah mahal. Saya palingkan muka ke arah sawah yang terhampar di samping selep. Tampak para petani sibuk kembali membajak sawah setelah baru saja panen. Merekalah aktor penting di sektor pertanian.

Berdasarkan data Sakernas Agustus 2020, total tenaga kerja di sektor pertanian mencapai 29,76 persen dari total penduduk bekerja atau yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDB Indonesia mencapai 13,7 persen pada tahun 2020. Bahkan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sektor ini tumbuh positif 1,75 persen selama tahun 2020 di saat LPE Indonesia Indonesia justru kontraksi sebesar 2,07 persen.

Setidaknya ada tiga hal yang dibutuhkan petani saat ini. Pertama, pasokan pupuk yang aman dan distribusinya yang jelas untuk menunjang nutrisi tanaman yang tepat. Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2021 sekitar 9 juta ton atau 45 persen dari alokasi e-RDKK, yaitu petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan lahan paling luas dua hektare.

Kedua, Penanggulangan hama dan OPT tanaman padi yang menjadi salah satu penyebab puso. Pada 2019 saja, luas lahan puso mencapai 389 ribu hektar (BPS, 2019). Namun saat ini pemerintah telah menelurkan kebijakan asuransi pertanian. Dengan hanya membayar premi Rp 36.000 per hektar per musim tanam, petani dijamin atas risiko gagal panen dan mendapat ganti dana maksimal Rp 6 juta per hektar per tahun.

Ketiga, jaminan harga gabah yang lebih baik. Pada Februari 2021, masih ada sekitar 10,1 persen kasus harga gabah yang terjual di bawah HPP di tingkat petani dan 22,24 persen di tingkat penggilingan dari hasil observasi 1.477 transaksi penjualan gabah di 27 provinsi.

Jika ketiga hal di atas bisa dipenuhi, niscaya harapan kesejahteraan petani akan meningkat. Pendapatan petani semakin tinggi, tingkat kemiskinan pun akan mulai turun karena 56 persen penduduk miskin tinggal di pedesaan yang mayoritas adalah petani.

Faishol Amir, S.Si, M.E Statistisi Muda BPS

(mmu/mmu)