Kolom

Mendefinisikan Ulang Kesejahteraan Petani

Ica Wulansari - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 11:25 WIB
Petani di Kudus saat masa panen
Petani di Kudus, Jawa Tengah saat masa panen (Foto: Dian Utoro Aji/detikcom)
Jakarta -
Pada 4 Maret lalu, Presiden Joko Widodo menggaungkan jargon cintai produk Indonesia, dan ajakan benci produk luar negeri. Namun, tidak lama berselang, pemerintah membuka impor 1 juta ton beras. Saya menjadi bingung dengan ajakan Presiden Jokowi untuk "benci produk luar negeri" yang ternyata tidak mampu menolak kehadiran produk luar negeri di dalam negeri. Buktinya, produk pangan pokok saja harus impor dan direstui oleh negara secara berkesinambungan.

Namun, saya tidak ingin memperpanjang kebingungan saya karena permasalahan yang penting untuk disoroti adalah bagaimana petani yang menjadi aktor utama usaha tani yang seringkali tidak mendapatkan keuntungan yang layak.

Pada April 2019, saya pernah mendatangi lokasi sentra penghasil beras di Provinsi Jawa Barat. Saat itu, petani bersuka cita karena hasil panen padi meningkat 1 hingga 2 kwintal per 100 bata. Ukuran 100 bata menunjukkan bahwa mayoritas petani merupakan petani skala kecil dengan kepemilikan lahan sawah di bawah 0,25 hektar.

Walaupun panen padi meningkat, namun harga gabah cenderung turun. Sehingga suka cita petani berlangsung singkat karena lagi-lagi petani skala kecil terbelit permasalahan klasik dengan modal pertanian terbatas, utang untuk modal bertani yang tidak surut, dan kewajiban sosial di desa yang juga cukup memberatkan.

Walhasil, ironi pahit yang saya saksikan adalah petani harus membeli bahkan berutang beras karena beras atau gabah hasil panen habis untuk dijual dan membayar kewajiban sosial. Mengapa petani tidak menyisakan beras untuk cadangan pangan keluarga? Ya, bagaimana petani mau menyimpan cadangan pangan kalau marjin keuntungan tidak bisa didapatkan karena rendahnya harga gabah dan ketiadaan sumber daya keuangan?

Distribusi Keuntungan

Permasalahan klasik yang dihadapi petani adalah tidak diberikan daya secara struktural karena petani tidak memiliki pilihan untuk menjual produknya dan tidak memiliki daya tawar dalam menentukan harga. Maka, ketiadaan pilihan tersebut menjadikan praktik tengkulak tumbuh subur dalam praktik pertanian baik petani padi, maupun petani lainnya, misalnya petani kopi. Kehadiran tengkulak ini menjadi sumber kerentanan petani dan kerentanan tambahan lainnya yaitu kehadiran impor beras.

Maka, harga beras terjangkau bagi konsumen, tetapi menjepit petani dari atas bawah sehingga petani hanya mendapatkan distribusi risiko. Risiko menghadapi gagal panen akibat cuaca ekstrem, risiko tidak mendapatkan keuntungan, dan risiko terbelit utang akibat menggunakan pestisida sintetis dan pupuk kimia demi produktivitas yang tinggi. Maka, risiko yang dihadapi petani menunjukkan profesi bertani dalam gambaran umum "gurem" dan merupakan profesi penuh risiko dan minim perlindungan struktural, contohnya petani tidak mendapatkan insentif apabila mengalami gagal panen.

Distribusi keuntungan bagi petani merupakan isu penting untuk mendukung keberlanjutan pangan pokok kita. Terlalu jauh bicara kedaulatan pangan, apabila realitas impor sudah menjadi rutinitas dalam agenda kebijakan dan petani semakin tidak berdaya menghadapi rangkaian risiko baik risiko tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi maupun risiko terdampak perubahan iklim. Maka, fokus utama adalah memberikan ruang bagi inovasi sosial.

Salah satu contoh inovasi sosial adalah Communal Coffee yang memberikan pemberdayaan dan membeli produk kopi dari petani kopi dengan harga yang layak. Profil Communal Coffee dapat disimak di kanal Youtube yang merupakan karya dokumenter Watchdoc. Tayangan tersebut menghadirkan dua perspektif yang berasal dari sisi petani dan dari sisi Communal Coffee selaku pembeli produk petani kopi. Dari sisi petani menyatakan memiliki pengetahuan terbarukan setelah berjejaring dengan Communal Coffee, dan dari sisi Communal Coffee menyatakan marjin keuntungan perlu didistribusikan lebih adil dan merata agar petani dapat membangun kesejahteraannya.

Contoh di atas mungkin hanya salah satu contoh kecil yang pastinya masih banyak contoh lainnya yang serupa, namun bergerak dalam lingkup terbatas. Walaupun dalam lingkup terbatas, gerakan ini menunjukkan adanya inovasi sosial. Ketika sistem yang sulit untuk diubah, maka solusi sementara dari gerakan berbasis inovasi sosial ini berdampak positif karena membangun cara baru untuk memproses tindakan yang baru. Adapun produknya, yaitu produk pertanian yang tidak menjadi sekadar komoditas yang hanya memberikan keuntungan bagi pemilik kapital. Namun, produk pertanian yang memberikan nilai kesejahteraan dan keadilan bagi pelaku utamanya.

Oleh Petani

Berbicara kesejahteraan bagi petani tampaknya perlu definisi tersebut dibentuk oleh petani. Faktanya definisi kesejahteraan bagi petani menurut perspektif kuasa pengetahuan dan kalangan elite yang dipengaruhi oleh paradigma lainnya sehingga kepentingan petani menjadi tersamarkan. Misalnya agenda keamanan pangan yang berangkat dari perspektif kecukupan cadangan pangan tanpa memperdebatkan asal produk pangan tersebut dihasilkan. Agenda keamanan pangan pun sangat lemah membela kepentingan petani karena narasi mengenai pemberdayaan petani tidak menjadi fokus utama.

Begitu pula dengan perspektif pertanian berkelanjutan yang memandang pengelolaan lingkungan hidup menjadi prinsip utama. Maka, keberlanjutan ekosistem sawah pun menjadi penting. Tetapi ketika praktik pertanian petani tidak berkelanjutan menyebabkan petani menjadi pelaku "perusakan ekosistem" sehingga perspektif ini melupakan bagaimana struktur yang menghimpit petani sehingga kesulitan mempraktikkan pertanian berkelanjutan.

Maka, kesejahteraan petani perlu didefinisikan ulang sehingga fokus utama mengenai distribusi keuntungan bagi petani menjadi narasi yang kuat dan diperlukan apabila kita berkepentingan untuk membangun kedaulatan pangan.

Ica Wulansari pengajar lepas di Universitas Paramadina, pegiat studi sosial ekologi

(mmu/mmu)