Kolom

Keadaban Kita di Ruang Digital

Budi Mulyono - detikNews
Rabu, 17 Mar 2021 14:15 WIB
Poster
Ilustrasi: Edi Wahyono
Jakarta -
Masyarakat Indonesia sekonyong-konyong menyerang kolom komentar Instagram Microsoft sejak akhir Februari 2020 hingga akhirnya Microsoft pun sempat mematikan kolom komentarnya. Musababnya tak lain karena rilis hasil survei dari Microsoft yang bertajuk Digital Civility Index (DCI) 2020 yang menempatkan Indonesia pada posisi 29 dari 32 negara yang disurvei terkait tingkat kesopanan dalam berperilaku di ruang digital.

Sebagian masyarakat merasa tidak terima dengan hasil survei tersebut yang menempatkan Indonesia berada di posisi buncit di kawasan Asia Tenggara. Hasil survei tersebut tentu kontradiktif dengan label Indonesia memiliki budaya ketimuran yang menjunjung tinggi norma kesopanan.

Hasil survei tersebut sejatinya bukan hal yang baru; banyak hasil penelitian lain yang menempatkan kondisi memprihatinkan perilaku warga digital (netizen) Indonesia. Sebagai contoh, hasil riset Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada 2019 menyebut 49% atau hampir separuh pengguna internet di Indonesia pernah di-bully di media sosial. Kenyataan ini menandakan ada masalah mendasar yang dihadapi masyarakat digital di Indonesia.

Realitas yang tak terbantahkan

Hasil survei DCI 2020 tidak bisa dibantah hanya dengan menyerang kolom komentar media sosial Microsoft; justru hal tersebut semakin mengonfirmasi bahwa netizen Indonesia memang "kurang sopan" dalam berperilaku di dunia digital. Perilaku serupa juga sering kita jumpai pada media sosial public figure yang "dianggap" tidak memenuhi ekspektasi publik. Dengan mudah netizen Indonesia memuja, bersimpati, hingga menjadi pengikut seseorang, namun dengan ringan juga mampu melakukan perundungan atau cyberbullying ketika seseorang tersebut sedikit melakukan kesalahan dan tidak memenuhi "harapan" sosial mereka.

Realitas politik saat ini juga semakin memperparah kondisi tingkat keadaban netizen Indonesia. Hajatan pemilu maupun pilkada menjadi arena "pembibitan" militansi netizen dengan melahirkan buzzer politik yang siap melawan dengan segala cara lawan-lawan politik kubu mereka. Celakanya, perilaku tersebut tidak mudah mereda meskipun hajatan pemilu maupun pilkada telah usai. Maka tidak heran jika saat ini pun kita dengan mudah melihat umpatan, makian, sumpah serapah di media sosial.

Lalu apa yang menyebabkan masyarakat Indonesia dinilai kurang beradab ini? Adakah yang berbeda dalam berperilaku di dunia maya dan dunia nyata?

Disinhibition online effect

Jumlah masyarakat Indonesia yang terhubung dengan internet memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam laporan tahunan dari We Are Social yang bertajuk Digital 2021: Global Overview Reports yang dirilis Januari lalu menyebutkan, pengguna aktif internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta atau 73,7 persen dari populasi yang berjumlah 274,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, 170 juta di antaranya mengakses media sosial dengan waktu rata-rata 3 jam 14 menit. Data ini mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah gandrung dengan aktivitas di dunia digital, dari bersosial media, bermain game, hingga berbelanja online.

Data tersebut juga menunjukkan adanya perpindahan aktivitas masyarakat dari realitas yang nyata ke realitas maya atau digital. Masalahnya adalah perpindahan aktivitas tersebut tidak membawa serta perilaku yang biasanya ditunjukkan dalam aktivitas nyata. Ada perubahan perilaku yang oleh John Suler (2004) dalam jurnal Cyberpsichology & Behavior disebut sebagai disinhibition online effect. Yaitu kondisi psikologis seseorang yang merasa lebih nyaman untuk menunjukkan perilaku, perasaan, atau pemikiran tertentu secara online dibandingkan dengan lingkungan nyata. Faktor-faktornya antara lain anonimitas, invisibilitas, asinkorinitas, introyeksi solipsistik, imajinasi disosiatif, dan minimisasi otoritas yang ditunjukkan dunia online.

Sejatinya, ini adalah fenomena global yang dialami hampir di semua negara yang terkoneksi dengan jaringan internet. Pembedanya adalah, banyak negara sudah mulai untuk mengembangkan sumber daya manusia dengan pendidikan berperilaku di internet, sedangkan kita baru ancang-ancang dengan membuat Komite Etika Berinternet yang digagas Kominfo beberapa hari yang lalu. Jika tidak diatasi secara komprehensif, ketidaksopanan di dunia digital akan bermutasi menjadi kejahatan cyber.

Kompetensi kewarganegaraan digital

Jika berkaca pada permasalahan tersebut, harapan terbaik untuk solusi yang paling komprehensif adalah melalui pendidikan. Sayangnya, tidak ada satu pun mata pelajaran yang memberikan materi tentang etika sekaligus kompetensi dalam berselancar di internet. Pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu pelajaran wajib di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi belum mengadopsi konsep kewarganegaraan digital dalam kurikulum formalnya.

Pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah saat ini masih berkutat pada level kewarganegaraan konvensional yang berfokus pada hak dan kewajiban warga negara. Padahal secara sosiologis masyarakat telah beralih ke warga digital. Sehingga perlu pengembangan kecerdasan teknologi dan pemahaman bagi warga negara untuk bagaimana hidup dalam era digital. Untuk itu pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di lingkup pendidikan pun harus menangkap tanda-tanda zaman ini dengan mengadopsi konsep kewarganegaraan digital (digital citizenship).

Kewarganegaraan digital banyak dikonsepkan oleh akademisi sebagai norma perilaku yang sesuai dan bertanggungjawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi (Ribble & Bailey, 2007). Bahkan Jason Ohler (2011) dengan tegas mengartikan kewarganegaraan digital sebagai pendidikan karakter. Pada prinsipnya dalam kewarganegaraan digital diajarkan bagaimana siswa memahami hak dan tangung jawab menjadi warga digital, termasuk tentang bagaimana cara aman, legal, dan etis dalam berperilaku di dunia digital. Hal ini mengacu pada warga negara yang dapat menggunakan internet secara teratur dan efektif.

Untuk mewujudkannya dibutuhkan kompetensi kewarganegaraan digital yang menjadi indikator seseorang dianggap mampu dan siap menjadi warga digital yang bertanggung jawab, teratur, dan efektif. Karena dunia digital ibarat belantara yang sangat luas dan belum terlindungi oleh hukum sepenuhnya. Ketika aktivitas warga negara di dunia digital dibiarkan bebas yang terjadi selanjutnya adalah hukum rimba yang berlaku. Untuk itu, dibutuhkan panduan sebagai modal warga negara dalam melakukan aktifitas di dunia digital.

Panduan yang bisa menjadi pegangan adalah kompetensi kewarganegaraan digital. Kompetensi ini menjadi semacam kode perilaku warga negara ketika mencurahkan aktifitas kewarganegaraannya di dunia digital seperti di media sosial. Fokusnya adalah bagaimana membekali warga negara terhadap perilaku yang mungkin muncul akibat "ketidakterbatasan" dan anonimitas di dunia digital.

Mengutip The DQ Institute (DQI), sebuah lembaga pemikir internasional yang didedikasikan untuk menetapkan standar global untuk pendidikan kecerdasan digital, setidaknya terdapat delapan kompetensi kewarganegaraan digital yang meliputi; digital citizen identity, screen time management, cyberbullying management, cyber security management, privacy management, critical thinking, digital footprints, dan digital empathy. Ini hanya beberapa contoh kompetensi kewarganegaraan digital yang dikembangkan oleh DQI yang semestinya bisa menjadi referensi Komite Etika Berinternet yang digagas oleh Kominfo saat ini.

Seyogianya kompetensi ini menjadi kompetensi umum yang bisa diajarkan kepada generasi muda melalui pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Dengan kompetensi ini, setiap warga negara akan diajarkan untuk bertanggungjawab terhadap setiap perilaku di dunia digital dan membatasi diri sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga yang dimunculkan adalah kesadaran warga negara bukan menekan atau mengatur warga negara, dengan demikian akan menghasilkan warga negara yang berdaya.

Budi Mulyono dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta

(mmu/mmu)