Ketegangan politik di Myanmar hari-hari ini mendapat perhatian publik. Upaya kudeta militer atas pemerintahan resmi menjadi persoalan bagi keberlangsungan demokrasi yang selama ini di cita-citakan oleh rakyat Myanmar. Selain itu, junta militer menganggap bahwa terdapat kecurangan-kecurangan dalam pemilu yang menunjukkan kemenangan talak bagi Partai National League for Democracy (NLD) dan kekalahan bagi partai yang didukung militer Union Solidarity and Development Party (USDP) yang dihelat beberapa waktu lalu --dengan temuan fakta yang berkaitan dengan penggandaan nama pemilih sebanyak 10 juta.
Diferensiasi antara ulah militer dan keinginan rakyat ini menyebabkan rakyat melakukan demonstrasi untuk mempertahankan pemerintahan sipil dengan begitu keras dan mempertahankan hasil pemilu. Tetapi jika dicermati, rakyat merasa takut akan negeri Myanmar itu untuk terjun lagi dalam sistem otoritarianisme.
Ulah yang dilakukan militer ini dapat dilihat dari peran politik militer dalam Konstitusi 2008 yang patut diakui sangat besar sehingga memudahkan militer untuk bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Konstitusi 2008 memberikan porsi sebanyak 25 persen kursi parlemen kepada militer. Sementara kursi Kementerian Pertahanan, Perbatasan dan Kementerian Dalam Negeri juga merupakan jatah militer. Jika diakumulasikan, militer menguasai seperempat dari total jumlah kursi di parlemen.
Di sini kita bisa melihat bahwa Konstitusi 2008 merupakan problem terbesar dalam transisi demokrasi di Myanmar. Militer dengan sangat mudah memberhentikan proses transisi demokrasi. Ia bahkan memiliki kekuatan yang besar untuk menyingkirkan (kudeta) jika kepentingannya tidak dapat diakomodasi dengan baik oleh pemerintahan sipil yang demokratis.
Meskipun pemimpin de facto Suu Kyi telah berupaya untuk mengubah konstitusi tersebut, tetapi tetap tidak membawa keberhasilan. Kondisi seperti inilah yang memungkinkan demokrasi di Myanmar tidak tumbuh subur, melainkan sedang dalam ancaman.
Relasi militer dan sipil ini akhirnya membuat paradoks demokrasi di Myanmar. Secara akademis, relasi militer-sipil dapat dilihat dalam pemikiran Samuel P. Huntington dalam karyanya The Soldier and the State: the Theory of Civil-Military Relations (1957). Huntington menjelaskan dengan sangat komprehensif.
Salah satu yang disarankan Huntington, kontrol sipil objektif (objective civilian control) harus diminimalkan untuk membangun pola hubungan militer-sipil. Bukan berarti militer harus dibenci dan disingkirkan dalam pemerintahan. Tetapi dengan ini untuk mengembalikan militer pada konteks yang lebih profesional, sehingga mereka bisa menjaga pertahanan dan keamanan negara.
Sikap Indonesia
Kondisi politik Myanmar ini mau tidak mau menuntut pemerintah Indonesia untuk bersikap. Kompleksitas masalah yang dihadapi oleh Myanmar menuntut pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang efektif dan tidak berisiko. Cara-cara seperti menyatakan sikap dengan mengecam tindakan militer Myanmar atas pemerintahan sipil akan berbahaya dan justru tidak akan menyelesaikan masalah. Apalagi dalam ASEAN yang mengenal prinsip non intervensi. Yakni negara-negara anggota ASEAN tidak boleh ikut campur dalam urusan internal yang dihadapi salah satu negara anggota.
Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melakukan kunjungan ke berbagai negara ASEAN, Australia, Inggris, AS, China, India dan Jepang. Untuk menyelesaikan gejolak politik Myanmar ini, Indonesia berupaya melakukan penyatuan pandangan negara-negara ASEAN. Indonesia memposisikan dirinya secara netral dan objektif untuk menyampaikan informasi secara bolak-balik antara negara-negara ASEAN atau shuttle diplomacy.
Di Thailand, Retno Marsudi melakukan pertemuan dengan Menlu Don Pramudwinai dan Menlu Myanmar Wunna Maung Lwin. Indonesia telah menunjukkan posisinya dalam konflik Myanmar secara umum sebagai pihak ketiga yang tidak memihak dan bukan termasuk ke dalam salah satu kubu yang bertikai. Membangun komunikasi yang intensif dengan pihak militer dan CPHR yang merupakan pihak pemerintahan sipil oposisi.
Namun ketika berencana untuk berkunjung ke Myanmar, Retno memutuskan untuk membatalkannya dengan berbagai pertimbangan. Alhasil, Indonesia mendapat kecaman dari para demonstran yang menganggap posisi Indonesia tidak berpihak pada keinginan rakyat dan mendukung untuk pemilihan ulang Myanmar.
Hal ini terlihat ketika salah seorang jurnalis lokal Hnin Zaw yang mengunggah sebuah foto bagaimana demonstran berunjuk rasa di Gedung KBRI, terkait dengan pemberitaan Reuters tentang bagaimana pemerintah Indonesia telah melakukan lobi kepada negara-negara ASEAN untuk mendukung pemilu ulang. Meskipun hal ini telah diklarifikasi oleh juru bicara Teuku Faizasyah bahwa hal tersebut merupakan kesalahpahaman.
Namun pada prinsipnya, "Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. To do nothing is not an option." Kalimat ini diucapkan oleh Menteri Retno dalam press briefing (24/2). Jelas menunjukkan bahwa Indonesia pasti bersikap atas gejolak politik Myanmar. Artinya Indonesia akan terus bersama rakyat Myanmar.
Dalam demonstrasi antikudeta di Myanmar, posisi Indonesia dengan terus mendorong pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif dengan nuansa yang dialogis. Perlu untuk melakukan upaya rekonsiliasi dan trust building. Indonesia fokus dalam upaya menahan agar tidak terjadi kekerasan apalagi pertumpahan darah.
Ini adalah langkah yang sangat rasional yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia untuk meredam gejolak; untuk menyelamatkan demokrasi di Myanmar dan antisipasi pertumpahan darah.
Sampai detik ini publik menanti, apa langkah selanjutnya setelah melakukan shuttle diplomacy. Publik juga berharap agar langkah ini dapat memulihkan ketegangan situasi politik di Myanmar. Namun jika pada akhirnya kekuasaan diambil alih oleh militer, maka kehidupan Myanmar akan lebih kuat dalam hal keamanan. Namun di sisi paling buruk adalah Myanmar akan kembali dengan rezim otoritarianisme yang menakutkan itu.
Muhammad Kamarullah mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang
