Vaksinasi sebagai salah satu cara pencegahan menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Ditinjau dari teori dengan pendekatan diagram lingkaran sebab-akibat (causal loop diagram/CLD), akan sangat menarik mencermati bagaimana kepercayaan dan komunikasi memainkan peran vital dalam mensukseskan program vaksinasi. Secara teori ada dua hal yang yang menentukan utilisasi layanan kesehatan dan vaksin.
Pertama, kesiapan vaksin; meliputi ketersediaan jumlah vaksin, sarana rantai vaksin, vaksinator, dan lain-lain. Kedua, kesiapan sistem kesehatan, yaitu keseluruhan kapasitas sistem kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat.
Pemerintah sudah sangat tepat dalam upaya agar ketersediaan vaksin mencukupi minimal cakupan 70% (sekitar 181,5 juta jiwa) penduduk Indonesia untuk tercapai herd immunity. Akhir tahun 2020, pemerintah telah melakukan lobi-lobi dan kontrak dengan berbagai perusahaan vaksin agar ada kepastian kecukupan ketersediaan vaksin.
Skala prioritas dan pentahapan vaksinasi juga telah dipersiapkan secara matang. Namun dalam perjalanannya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah agar vaksinasi sukses. Pertama, proses vaksinasi masih berjalan lamban sejak kick off pada 13 Januari 2021. Per 28 Februari tercatat 2,69 juta jiwa telah divaksin atau rata-rata 58.479 jiwa per hari. Sementara di India tercatat 14,3 juta jiwa telah divaksin atau rerata 348.781 jiwa per hari, padahal India mulai vaksin 18 Januari.
Kedua, skala prioritas harus sesuai acuan WHO, diutamakan berdasarkan faktor risiko tertinggi jika terinfeksi oleh SARS-CoV-2 akan mengalami gejala berat/kritis bahkan fatal. Kecuali kelompok nakes, selain risiko tertinggi tertular juga sebagai bentuk resiprositas karena telah mengabdikan profesinya untuk melayani dan menolong pasien Covid-19. Skala prioritas yang awalnya telah disusun secara baik ternyata dalam implementasinya ada perubahan urutan.
Misal, seperti diberitakan media, ada anggota keluarga wakil rakyat yang juga mendapatkan vaksin terlebih dahulu, sementara kelompok lansia terkesan diabaikan padahal merupakan kelompok paling berisiko. Perubahan yang terkesan mendadak ini tentunya akan memberikan dampak penurunan kepercayaan publik.
Ketiga, munculnya isu vaksin "gotong royong". Tujuan pemerintah adalah membangun public-private good partnership agar mempercepat tercapainya herd immunity. Tetapi harus sangat hati-hati dan harus dikomunikasikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terkesan ini akan mendahulukan kelompok sosial tertentu, yaitu mengutamakan kelompok pekerja swasta dan kelompok yang memang mampu membeli vaksin.
Oleh karena itu, harus dijamin bahwa program vaksin "gotong royong" tidak akan mengganggu program vaksin gratis yang telah dicanangkan pemerintah, serta tidak mengganggu skala prioritas kelompok yang harus menerima vaksin terlebih dahulu.
Hal-hal di atas hanya beberapa contoh yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi. Tentunya masih ada hal lain yang potensial menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, misalnya pesan negatif terkait pelaksanaan vaksin atau munculnya Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI). Apalagi ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang anti-vaksin dengan berbagai alasan klasik serta begitu banyaknya berita hoax di media sosial tentang vaksin.
Oleh karena itu, komunikasi menjadi sangat penting untuk mengeliminasi hal-hal yang memberi pesan negatif tentang vaksin dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program vaksinasi gratis pemerintah. Kepercayaan dan komunikasi yang baik mampu meningkatkan utilisasi sistem layanan kesehatan dan vaksinasi, demikian juga sebaliknya utilisasi layanan kesehatan dan vaksinasi yang baik dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan dan vaksin.
Komunikasi yang baik dapat meluruskan mitos tentang vaksin sehingga memberikan pesan positif tentang vaksin yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan dan vaksin itu sendiri.
Untuk mensukseskan program vaksin Covid-19 di Indonesia sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat dan komunikasi yang baik secara dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Semua keputusan yang diambil pemerintah yang berdampak sangat mendasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19 harus diinformasikan atau dikomunikasikan secara terbuka disertai dengan argumen-argumen yang kuat berdasar bukti ilmiah terkini.
dr. Yudhi Wibowo, M.PH epidemiolog lapangan Fakultas Kedokteran Unsoed
.
Simak juga Video "WHO: Tak Ada Hubungan Vaksinasi AstraZeneca dengan Pembekuan Darah":
(mmu/mmu)
