Kolom

Menghadirkan SDGs Desa

Azsep Kurniawan - detikNews
Jumat, 12 Mar 2021 09:40 WIB
Jakarta -

Awalnya SDGs Desa belum terdengar di desa. Jangankan SDGs Desa, SDGs saja desa belum tentu tahu. Namun bukan berarti desa belum melakukan program kegiatan yang sesuai SGDs Desa. Desa hanya belum memahami kalau itu bagian indikator SDGs Desa.

SDGs (Suistanable Development Goals) Desa merupakan pembumian SDGs (global) dengan menambahkan poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs sendiri menjadi konsep pembangunan berkelanjutan bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB, termasuk Indonesia, sampai 2030. SDGs ini menggantikan MDGs (Millenium Development Goals) yang telah berakhir pada 2015.

Komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs ditegaskan dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Kontekstualisasi SDGs dalam SDGs Desa ada pada delapan belas tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Menurut A. Halim Iskandar (2020), SDGs Desa dapat dilihat pada dua aspek.

Pertama, aspek kewargaan. Ini ada pada SDGs Desa nomer 1-6. yakni, Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, dan Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi.

Kedua, aspek kewilayahan. Ini ada pada SDGs Desa nomer 7-18. Yakni, Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Ekonomi Desa Sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Pemukinan Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Tidak semua capaian SDGs telah dilaksanakan di desa, namun sebagian besar telah terlaksana dari desa. Di desa saya, saat musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes) telah dilakukan review terhadap anggaran belanja 2021, apakah sudah mengarah ke SDGs atau belum. Ternyata, dari 18 tujuan dalam SDGs Desa yang belum sama sekali ada kegiatannya pada poin SDGs Desa 13 dan 14, yaitu Desa Tanggap Perubahan Iklim dan Desa Peduli Lingkungan Laut. Bukan tidak peduli, memang desa tidak berada pada lokasi industri dan tidak memiliki hutan, gambut, maupun laut.

SDGs Desa menjadi rambu-rambu bagi desa agar bisa membangun desa sampai generasi mendatang, tanpa mengingkari hak asal usul (rekognisi) dan kewenangan skala lokal desa (subsidiaritas). Tidak harus delapan belas tujuan harus dicapai semua dalam satu waktu. Setiap desa mempunyai kondisi geografis dan sosial masyarakat yang berbeda. Desa bisa memilih prioritas SDGs Desa mana yang sesuai kondisi. Prioritas harus mengacu pada perencanaan desa, baik di Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Pemerintah Desa tak perlu merasa alergi meskipun SDGs Desa bukan konsepsi bersama dari desa. Ini justru membantu desa dalam mengarahkan pembangunan desa. SDGs Desa juga bisa menjadi alat pindai apakah ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan desa. Bisa jadi yang tertinggal itu kelompok marginal seperti kaum difabel, orang jompo, anak yatim, fakir miskin, dan lainnya. SDGs Desa memastikan no one left behind (tidak ada seorang yang tertinggal) dalam pembangunan desa.

Saat ini desa bisa membuat pemetaan program kegiatan desa. Program kegiatan yang ada di belanja desa baik bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan penanggulangan bencana/mendesak desa, bisa dikelompokkan ke dalam delapan belas tujuan SDGs Desa. Adakah program kegiatan yang terlewat atau tidak. Tentu pemetaan ini harus didukung basis data yang terverifikasi. Setelah klasifikasi maka bisa difokuskan SDGs Desa mana yang mendesak dan penting segera dilakukan.

SDGs Desa dalam Kondisi Pandemi

Dalam kondisi pandemi, dimana perekonomian desa belum pulih, maka jaring pengaman sosial di desa masih perlu dilanjutkan. SE Menteri Desa PDT dan Transmigrasi No. 17 tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menyebutkan agar Dana Desa bisa dipercepat pemanfaatannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendesa PDT Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020. Pada tahun 2021, BLT DD diberikan sebesar Rp 300.000 per bulan per keluarga penerima manfaat dan berlaku sejak Januari 2021.

Desa melaksanakan BLT Dana Desa dan PKTD sebagai salah satu upaya mendukung SDGs Desa, terutama Desa Tanpa Kemiskinan. Bukan berarti dengan BLT DD dan PKTD tidak ada kemiskinan di desa. Setidaknya bisa menjadi obat yang turut mengurangi kesulitan ekonomi masyarakat bawah. Tidak hanya itu, pemerintah desa bisa kerjasama dengan BUM Desa dalam mengelola BLT. Penerima BLT bisa membelanjakan kebutuhan di BUM Desa. Perputaran uang tidak perlu sampai keluar desa sehingga masyarakat yang tidak menerima BLT turut merasakan. Caranya bisa menjadi pemasok barang kebutuhan di BUM Desa.

Dalam konteks tersebut, SDGs Desa bisa saling terhubung satu sama lain. SDGs Desa Tanpa Kemiskinan bisa disandingkan dengan SDGs Desa Pertumbuhan Ekonomi Merata. Satu program kegiatan bisa menyasar lebih dari satu SDGs Desa. Ini tergantung bagaimana desa berkreasi tanpa menabrak regulasi. Pemerintah desa perlu memahami SDGs Desa secara komprehensif.

SDGs Desa bukan suatu hal yang melangit sehingga sulit dipahami dan diaplikasikan. Bertumpu pada permasalahan dan potensi yang ada, desa bisa menghadirkan SDGs Desa dalam menyusun kebijakan. Jika 74.953 desa berkomitmen melaksanakan SDGs Desa tentu akan berperan besar pada tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Azsep Kurniawan Fungsional PSM BBPPM Yogyakarta

Simak juga 'Dok.: Bersama PBB, Menlu Retno Ajak Masyarakat Peduli SDGs':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)