Kolom

Politik Vaksin

Asep Gatara - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 14:16 WIB
Asep Sahid Gatara (Ilustrasi: dok. pribadi)
Jakarta -

Politik vaksin menjadi bagian dari politik kebijakan pandemi. Kebijakan global yang berbicara tentang bagaimana suatu negara atau pemerintah merespons dan menjalankan vaksinasi bagi segenap warga negaranya. Hal itu seiring dengan sudah berhasil diproduksinya Vaksin Covid-19, seperti vaksin dari PT Bio Farma, Oxford-AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan Sinovac.

Respons itu menjadi kebijakan mutakhir yang dijalankan oleh Indonesia, sebagaimana negara-negara lainnya, dalam rangkaian kebijakan penanggulangan Covid-19. Sebelumnya, kebijakan pandemi lebih banyak berputar di sekitar pembatasan sosial berskala besar (PSBB), new normal, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), dan lain sebagainya.

Bila kebijakan sebelumnya lebih berdimensi sosial-fisik dengan tujuan memutus mata rantai penularan corona dan mempersempit ruang gerak penyebarannya, maka kebijakan mutakhir lebih berdimensi sosial-kesehatan dengan tujuan untuk menumbuhkan imunitas manusia sehingga tidak bisa ditulari.

Indonesia sendiri mulai menjalankan kebijakan vaksinasi pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang mendapatkan suntikan vaksin Covid-19, yang dilakukan di Istana Negara.

Dalam pelaksanaannya, politik vaksin tersebut senantiasa diiringi oleh sejumlah polemik. Termasuk polemik yang muncul setelah dibukanya Vaksin (jalur) Mandiri atau Gotong Royong, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Ketentuan tersebut ditandatangani Menteri Budi Gunardi Sadikin pada Rabu, 24 Februari 2021. Permenkes itu menggantikan Permenkes RI No. 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam regulasi tersebut dikatakan bahwa Vaksinasi Gotong Royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga, dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum atau badan usaha (Pasal 1, Ayat 5).

Ketentuan Vaksinasi Gotong Royong juga memuat bagaimana jenis Vaksin Covid-19 harus berbeda dengan jenis Vaksin Covid-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program. Selain itu, jenis vaksin Covid-19 harus telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use autthorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 7).

Politik vaksin memang mensyaratkan keterperincian dalam norma dan pelaksanaannya. Namun juga mensyaratkan adanya ketegasan perihal tujuan, sasaran, dan strategi. Karena itu, politik vaksin sejatinya juga tentang bagaimana bisa secara efektif mempercepat penyelesaian soal darurat kemanusiaan. Soal derita manusia karena terjangan corona. Bukan untuk bagaimana kalkulasi keuntungan dan kerugian negara atau pun swasta. Baik keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya.

Menjaga negara dari keterpurukan ekonomi itu memang penting agar negara berdikari. Namun lebih penting lagi menjaga jiwa warga agar negara lebih berdikari, bahkan menjadi lebih kuat dan bermartabat. Ada pepatah lama mengatakan rakyat sehat negara kuat. Tentu akan menjadi sia-sia kalaupun ekonomi selamat sementara rakyat sekarat dan terkorbankan.

Korban Manusia

Kemanusiaan dengan jiwa-jiwanya adalah pusat dalam segala kebijakan publik, termasuk kebijakan penanggulangan Covid-19. Oleh karena itu, politik vaksin seharusnya tidak boleh ada sedikit pun celah terbukanya ruang-ruang pengorbanan jiwa atau nyawa manusia.

Dalam istilah Peter L Berger (1982), kebijakan model apapun, termasuk model kapitalisme dan sosialisme, adalah terbangunnya piramida korban manusia (pyramid of sacrifice). Sebagian manusia menjadi korban atau tumbal bagi sebagian manusia lainnya melalui praktik-praktik anti-kemanusiaan seperti perang, kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan beradab, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi dan revolusi dalam dua model kebijakan tersebut, menurut Berger, adalah mitos semata. Celakanya lagi, Berger melihat segala kebijakan seperti itu, baik yang dipraktikkan pada masa purba maupun masa modern, cenderung banyak dilayani, disediakan, dan diyakinkan melalui para intelektual. Atau setidak-tidaknya para intelektual yang akrab dan menjadi bagian dari lingkungan kekuasaan.

Keinsyafan Publik

Di atas semua itu, politik vaksin bersangkutan dengan keinsyafan publik. Pemerintah sebagai penentu kebijakan sampai saat ini terus menghadapi situasi yang dilematis. Mengutamakan kepentingan yang tidak populer sering kali berhadapan dengan penolakan sebagian masyarakat.

Termasuk dibukanya kebijakan Vaksinasi Gotong Royong. Kebijakan yang dinilai justru akan menghadirkan kemudaratan ketimbang kemaslahatan. Kebijakan yang potensial hadirnya ketidakadilan bagi semesta rakyat Indonesia.

Dalam hal ini, pemerintah, juga para pelayan intelektual di lingkungan sekitarnya, harus lebih mengedepankan lagi keinsafan, pemahaman atau kesadaran yang dalam agar bagaimana kebijakan publik istikamah menjadi ruang kemufakatan bagi perlindungan dan pemenuhan kepentingan-kepentingan dasar warga yang beragam.

Selain itu, selaras juga dengan konstitusi UUD 1945 yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak-hak konstitusi warga dan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Demikian juga senapas dengan Pancasila sebagai ideologi, yang salah satu silanya terus mewanti-wanti agar kebijakan publik apapun mesti dalam kerangka penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kerangka kebijakan yang mendefinisikan sekaligus memposisikan setiap warga negara sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan makhluk Allah Yang Maha Esa.

Ini menjadi ujian tersendiri bagi politik vaksin, yaitu seberapa jauh kebijakan vaksinasi, baik Vaksinasi Program maupun Vaksinasi Gotong Royong bisa ajeg karena telah benar-benar sesuai dengan konstitusi dan dasar negara, serta bisa diterima oleh seluruh rakyat dengan dasar kesadaran dan kepercayaan.

Memang dalam regulasi sudah ada ketentuan atau rambu-rambu yang tegas terkait politik vaksin. Namun dalam laju implementasinya perlu penegakan dan pengawasan yang sungguh-sungguh dari segala pihak, seperti penegak hukum, partai politik, media massa dan civil society lainnya. Terutama penegakan penanggulangan Covid-19 tanpa korban manusia, dan pengawasan terhadap segala macam rongrongan para pemburu keuntungan.

Asep Sahid Gatara Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung; Wakil Ketua APSIPOL

(mmu/mmu)