Kolom Kang Hasan

Politik Banjir

Hasanudin Abdurakhman - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 10:25 WIB
kang hasan
Hasanudin Abdurakhman (Ilustrasi: Edi Wahyono/detikcom)
Jakarta - Banjir melanda banyak kawasan selama dua bulan terakhir ini. Sebelum melanda kawasan ibu kota dan sekitarnya, banjir sudah terlebih dahulu merendam berbagai wilayah seperti Aceh dan Kalimantan Selatan. Tapi tentu saja perhatian media maupun masyarakat selalu tersorot pada Jakarta setiap kali banjir terjadi. Itu adalah bagian dari gegap gempita politik, khususnya di media sosial.

Banjir memang tak bisa dilepaskan dari politik. Banjir bukan sekadar soal air yang menggenangi sejumlah kawasan. Banjir terkait erat dengan berbagai langkah pembangunan yang diambil pemerintah. Tentu saja ada aspek politik di situ. Tapi lebih dari itu, banjir terkait erat dengan citra politik pemimpin daerah, khususnya di kota-kota besar. Karenanya menarik untuk memperhatikan bagaimana publik dan politikus merespons kejadian banjir.

Ketika banjir merendam berbagai daerah, khususnya Kalimantan Selatan, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat untuk waspada dengan cuaca ekstrem. Ringkasnya, di mata pemerintah banjir disebabkan oleh cuaca ekstrem, yaitu tingginya curah hujan. Anggapan itu ditolak oleh aktivis lingkungan. Mereka menuding, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi alam yang berlebihan menyebabkan banjir. Bantahan itu didukung oleh analisis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang menjabarkan bahwa selama 10 tahun terakhir memang telah terjadi penurunan luas hutan sebanyak ratusan ribu hektar, beralih fungsi menjadi wilayah perkebunan.

Hal yang senada diucapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Seperti tanggapannya terhadap banjir besar tahun lalu, Anies juga mengatakan bahwa cuaca ekstrem adalah penyebab banjir. Pernyataan itu ditambah pula dengan pernyataan soal air kiriman dari hulu (Bogor). Ia terus menerus menampilkan data yang mencitrakan bahwa situasi banjir di Jakarta terus mengalami perbaikan selama pemerintahannya. Artinya, tak ada yang salah dalam kebijakan pembangunan di Jakarta.

Apa yang bisa pahami dari pernyataan-pernyataan itu? Banjir adalah soal alam. Solusinya, serahkan pada alam. Berharaplah agar cuaca ekstrem tak terjadi, sehingga banjir pun tidak akan terjadi. Kita tidak bisa berharap ada tindakan nyata untuk mencegah terjadinya banjir di masa mendatang.

Persepsi publik terhadap banjir beragam. Banyak orang menganggap banjir memang terkait langsung dengan hujan lebat. Kalau turun hujan lebat lalu banjir, itu adalah persoalan alami yang tidak perlu dikeluhkan. Cukuplah anggap itu sebagai musibah. Jarang ada kesadaran soal banjir yang merupakan tanda buruknya ekosistem yang disebabkan oleh perilaku manusia.

Penduduk di daerah yang tidak ramai tidak menghubungkan banjir dengan berubahnya fungsi lahan. Mereka pun tak menganggap perubahan fungsi lahan sebagai sesuatu yang negatif. Di kota-kota besar seperti di Jakarta banjir tak dikaitkan dengan kesadaran soal pembangunan yang mengabaikan perhitungan soal aliran air, atau perilaku manusia. Tersumbatnya saluran air oleh sampah-sampah yang dibuang sembarangan oleh penduduk kota, atau oleh sempitnya tepi sungai akibat adanya pemukiman manusia di situ.

Tapi bukankah soal banjir ramai diperbincangkan di media sosial? Betul. Tidak hanya di media sosial, di TV juga banyak dibahas. Tapi perbincangan dan pembahasannya hanya berputar pada saling tuding berbasis suka atau tidak. Yang tidak suka pada Anies tentu terus menyoroti banjir sebagai tanda kegagalan pemerintahannya. Yang mendukung Anies terus mengatakan bahwa Anies sudah bekerja keras mengatasi banjir, dan sudah berhasil melakukan berbagai perbaikan.

Ada perdebatan konyol antara Wakil Gubernur DKI dan staf khusus Kementerian PUPR. Mereka berdebat soal apakah banjir di Jakarta itu ditangani dengan baik atau tidak. Wakil Gubernur mengklaim sudah menangani dengan baik, tapi klaim itu dibantah oleh staf kementerian. Ini apa sih? Dua pihak di pemerintahan saling klaim dan saling tuding. Artinya, banjir ini bagi mereka lebih merupakan komoditas politik ketimbang masalah yang harus dicarikan solusinya secara bersama.

Di Jawa Tengah terjadi banjir dua kali dalam waktu berdekatan. Apa tanggapan Gubernur Jawa Tengah? Melalui akun Twitter-nya Ganjar Pranowo menanggapi singkat: "Itu salah saya." Tanggapan itu menuai pujian. Ganjar dianggap ksatria karena tidak menyalah-nyalahkan pihak lain. Ia adalah gubernur yang bertanggung jawab.

Pemuji Ganjar mungkin lupa bahwa Ganjar sudah lebih dari enam tahun jadi gubernur. Apa yang sudah dia buat untuk mencegah banjir di daerahnya? Itu seharusnya dituntut untuk dijabarkan, guna menilai bagaimana kinerjanya dalam penanganan banjir. Tapi bagi orang banyak itu tak penting. Yang penting Ganjar sudah bersikap berbeda dengan Anies. Padahal dalam konteks substansi penanganan banjir, mereka berdua sama saja.

Bagi pengelola negara, pemimpin daerah maupun pemerintah pusat, banjir adalah isu politik yang tanggapannya cukup diberikan di tingkat komunikasi politik. Bagi publik, banjir adalah bahan baku untuk ungkapan-ungkapan di media sosial, guna memuaskan rasa suka dan tidak suka. Baik bagi pemerintah maupun publik, banjir tidak akan diperbincangkan secara serius, untuk diikuti dengan gerakan perubahan. Kita hanya akan menunggu air surut dan berharap tidak turun lagi hujan lebat.

Sampai jumpa di musim banjir berikutnya.

Simak video 'Apresiasi Penanganan Banjir Jakarta, Anies: Sebuah Kerja Kolosal':

[Gambas:Video 20detik]



(mmu/mmu)