.webp)
Kinerja indikator makro ekonomi Indonesia setahun belakangan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi sepanjang tahun 2020 menunjukkan terjadi penurunan pada kapasitas produksi fisik barang dan jasa. Menurunnya kuantitas output ini merupakan dampak langsung dari menurunnya aktivitas operasi perusahaan. Kondisi ini merupakan fakta yang tak dapat dielakkan, karena kita berhadapan dengan situasi pandemi Covid-19.
Situasi pandemi membatasi semua jenis aktivitas massa di ruang publik, termasuk pula aktivitas industri. Situasi ini menyebabkan arus transaksi barang dan jasa terhambat, yang kemudian berdampak pada cash inflow perusahaan. Berkurangnya aliran dana masuk ini berpengaruh terhadap kemampuan industri membayar kewajibannya kepada pekerja. Efek domino ini terus berlanjut sampai pada menurunnya kemampuan ekonomi pelaku usaha dan masyarakat konsumen.
Kontraksi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 berdampak pula terhadap kinerja daya saing ekonomi nasional. Relevansi pertumbuhan ekonomi dan daya saing dipahami dari hubungan determinasi di antara keduanya. Hubungan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor determinan bagi terciptanya daya saing ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sebagai basis daya saing dikonfirmasi melalui pengertian dasar daya saing.
World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Beberapa ahli dan lembaga-lembaga internasional juga mendefinisikan daya saing dengan titik penekanannya adalah pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian maka ketika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, maka penurunan daya saing potensial terjadi.
Daya saing sejatinya merupakan konsep yang relatif. Tidak ada konsensus absolut tentang daya saing, sehingga setiap orang dapat memiliki pandangan yang berbeda. Begitu pula pada tataran praksis, apabila hendak mengukur daya saing dari setiap perekonomian. Lembaga pemeringkatan daya saing internasional pun menggunakan 12 pilar untuk mengukur daya saing negara. Namun demikian, terdapat tiga hal penting yang tidak perlu diperdebatkan dalam konsep daya saing ekonomi yaitu kesejahteraan penduduk, pendapatan per kapita, dan kinerja perekonomian (Fragenberg, 1996).
Di masa pandemi ini, ketiga indikator pokok tersebut mengalami penurunan. Sebagaimana diuraikan di awal bahwa terbatasnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat menyebabkan kesejahteraan penduduk, pendapatan, dan kinerja perekonomian secara agregat mengalami penurunan. Kondisi ekonomi secara agregatif ini merupakan hasil konfigurasi dari pencapaian ekonomi daerah. Sehingga dalam konteks menurunnya kinerja perekonomian nasional dapat dipastikan bahwa terjadi penurunan di level daerah meskipun tingkatannya bervariasi. Menurunnya kinerja perekonomian daerah menandakan terjadinya penurunan daya saing ekonomi daerah.
Ujung Tombak
Salah satu yang menjadi fokus kajian dalam setiap diskursus tentang daya saing adalah upaya memperkuat daya saing daerah. Hal ini secara konsisten diupayakan karena daerah merupakan ujung tombak bagi terciptanya daya saing nasional. Daya saing nasional merupakan akumulasi dari kinerja daya saing daerah. Ketika daerah mengalami peningkatan kesejahteraan, pendapatan riil, dan tingkat pertumbuhan ekonominya maka begitu pula yang akan terjadi pada skala nasional.
Di tengah gempuran Covid-19 yang tak kunjung melandai, pemerintah telah menetapkan peta jalan bagi proses pemulihan ekonomi di Indonesia. Skema pemulihan ekonomi ini dibingkai dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Program pemulihan ini dimulai dengan meningkatkan belanja pemerintah yang disalurkan melalui program perlindungan sosial, pembiayaan bidang kesehatan, bantuan usaha untuk kelompok usaha kecil dan menengah, keringanan pajak, restrukturisasi kredit, dan berbagai formulasi kebijakan lainnya.
Upaya multidimensi ini menjadi saluran untuk kembali memperkuat ekonomi daerah. Hal ini karena sasaran implementasi berbagai kebijakan pemerintah pusat adalah daerah. Sejalan dengan itu, kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah mendongkrak secara perlahan kinerja ekonominya. Pemerintah pusat dan daerah secara kolaboratif mengupayakan pemulihan ekonomi ini.
Untuk mempertebal upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat penting. Kekuatan pemerintah daerah terletak pada pengetahuan dan informasi mereka terhadap karakteristik dan potensi yang dimiliki daerahnya. Sehingga dalam penentuan peta induk kebijakan lebih realistis.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Reorganisasi
Kembali memperkuat kinerja ekonomi untuk meningkatkan daya saing di tengah pusaran Covid-19 bukanlah hal yang mudah. Kontraksi ekonomi yang dialami saat ini bukan disebabkan oleh kegagalan kebijakan ekonomi yang kemudian dapat diganti dengan pola kebijakan yang lain. Bukan pula disebabkan oleh disrupsi yang mengakibatkan gagalnya kinerja ekonomi konvensional. Situasi ini murni disebabkan oleh krisis kesehatan oleh karena wabah Covid. Sehingga kembali menggiatkan ekonomi sangat bergantung pada derajat pemulihan kesehatan. Sayangnya, sejauh ini kita masih berkutat dengan pandemi yang kian meluas.
Dalam hal memperkuat daya saing daerah, terjadi diferensiasi di antara daerah dengan struktur ekonomi yang berbeda. Daerah yang kinerja sektoralnya didominasi oleh sektor industri, jasa, dan perdagangan berpotensi lebih cepat pulih bila terjadi pelonggaran aktivitas ekonomi pada beberapa waktu ke depan. Tentu saja hal ini berpengaruh pula terhadap daya saing ekonomi mereka.
Kondisi sebaliknya terjadi pada daerah dengan struktur utama sektor primer. Meskipun terjadi pelonggaran aktivitas ekonomi, hal ini tidak mutlak mengangkat daya saing ekonomi mereka. Pada waktu sebelumnya pun, daya saing mereka berada pada level yang rendah.
Masa pandemi ini menjadi sebuah momentum untuk melakukan reorganisasi pola peningkatan daya saing ekonomi daerah. Untuk tujuan ini, pemerintah daerah perlu mendekonstruksi masalah sampai ke tingkat paling kecil. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh daerah adalah mulai menciptakan nilai tambah. Penciptaan nilai tambah ini dilakukan dengan mendorong industri kecil rumah tangga. Kedua, memperluas jaringan perdagangan.
Kesulitan yang dialami oleh petani dan pelaku usaha kecil adalah terbatasnya jangkauan mereka terhadap pasar yang lebih luas. Hal ini bisa diatasi dengan memperkuat kemitraan pemerintah daerah dengan kelembagaan lain. Salah satunya melalui perusahaan rintisan e-commerce. Untuk memfasilitasi kemitraan ini dibutuhkan pendampingan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten di bidang e-commerce.
Ketiga, meningkatkan pembiayaan perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional diperlukan pembiayaan. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan bank pembangunan daerah maupun lembaga keuangan lain untuk melakukan pembiayaan terhadap industri kecil di daerahnya. Skema pembiayaan ini perlu disesuaikan dengan karakter setiap pelaku usaha. Keempat, menyederhanakan aturan di level birokrasi. Yang terakhir ini penting untuk menarik sebanyak mungkin investasi ke daerah.
Upaya memperkuat daya saing daerah bukan proses sekali jadi. Diperlukan konsistensi kebijakan dan sinergi antara berbagai kelembagaan. Harapan besar kita bahwa upaya pemulihan ekonomi saat ini tidak hanya meningkatkan kinerja ekonomi makro, tetapi juga disertai dengan peningkatan daya saing daerah secara merata.
Boy Angga mahasiswa Ekonomi Pembangunan Undana
