Kolom

Evaluasi Kemiskinan di Masa Pandemi

Sulthoni Syahid Sugito - detikNews
Rabu, 24 Feb 2021 15:19 WIB
Pandemi COVID-19 yang mewabah pada 2020 juga berhubungan erat dengan angka kemiskinan yang terus naik di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.
Kemiskinan di Ibu Kota yang kian melonjak di masa pandemi (Foto: Pradita Utama)
Jakarta -
Pandemi Covid-19 benar-benar memporak-porandakan ekonomi dan ketenagakerjaan Indonesia. Rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan kondisi September 2020 kemiskinan kembali naik bahkan kembali berada dua digit setelah lama ditinggalkan (terakhir September 2017). Dan, kesenjangan yang semakin melebar menjadi bukti saat ini kita dalam keadaan waspada.

Walaupun tidak separah dugaan lembaga proyeksi, salah satunya Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang memproyeksikan angka kemiskinan tahun 2020 berada pada 9,7 hingga 10,2 persen atau setara dengan 26,2 hingga 27,5 juta orang. Data BPS menunjukkan penduduk miskin September 2020 "hanya" sebesar 10,19 persen atau ekuivalen dengan 27,55 juta orang --meningkat 0,97 persen dari September 2019 atau setara 2,76 juta orang.

Penduduk miskin perkotaan ternyata terdampak paling signifikan dibandingkan perdesaan. Penduduk miskin perkotaan meningkat 0,5 persen, sedangkan perdesaan 0,38 persen (masing-masing 7,88 persen dan 13,20 persen) dibandingkan Maret 2020.

Sementara itu ketimpangan yang diukur dari rasio gini turut melebar. Ketimpangan pengeluaran penduduk menjadi 0,385 (kondisi September 2020). Kenyataan ini lebih buruk dari kondisi September 2018 yang saat itu berada pada 0,384 poin. Walaupun menurut Bank Dunia kita masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah, bukan berarti kita terlena karena tren menunjukkan hal sebaliknya.

Faktor yang Berpengaruh

Kemiskinan dan ketimpangan yang dialami Indonesia diakibatkan pandemi Covid-19 terus berada pada tren meningkat. Kemiskinan bertambah karena dari total penduduk usia kerja sebanyak 203,97 juta orang, 14,28 persen atau 29,12 orang terdampak pandemi. Ini tentu menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan strategi tepat, karena mengakibatkan penambahan pengangguran sebesar 2,56 juta orang akibat pandemi. Dampaknya, pengangguran secara keseluruhan mencapai 9,77 juta orang (Agustus 2020).

Di sisi lain ekonomi Indonesia pada triwulan III - 2020 hanya 3,49 persen (y-on-y) atau mengalami kontraksi dibandingkan triwulan III - 2019. Ditambah kenaikan harga eceran beberapa komoditas di tingkat konsumen di antaranya daging sapi, susu kental manis, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan kembung. Selaras dengan kenaikan harga, angka inflasi Maret-September 2020 tercatat 0,12 persen. Dampaknya tentu pengeluaran konsumsi rumah tangga ikut terkontraksi mencapai 4,04 persen.

Di tengah pandemi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi, perlu strategi pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tepat. Aspek terpenting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan hingga pengangguran adalah tersedianya data kemiskinan dan pengangguran yang akurat. Sehingga harapannya stimulus bantuan seperti bantuan sosial (bansos) yang dirasa paling tepat dan efisien saat ini bisa diterima masyarakat yang membutuhkan.

Bansos Tidak Cukup

Program bansos tetap berperan penting, namun ke depan perlu perbaikan. Tata kelola bansos harus dibenahi priroritasnya terkait data penerima manfaat. Dengan data dan proses penyaluran yang tepat manfaat, tujuan besarnya geliat ekonomi akan terdorong dan ekonomi masyarakat perlahan akan tumbuh bertahap. Namun itu saja tidak cukup.

Dari data BPS diketahui bansos sangat membantu masyarakat karena hingga kini telah menyentuh 60 persen masyarakat lapisan terbawah. Terlebih bantuan UMKM sudah banyak bermunculan dari berbagai pihak. Tak kalah membantu adanya program perlindungan sosial berupa kartu prakerja karena berdampak langsung terhadap keterampilan termasuk di dalamnya yang terkena PHK dampak pandemi. Diketahui sebanyak 89 persen pengguna kartu prakerja yang telah menyelesaikan pelatihan menyatakan ini sangat bermanfaat dan meningkatkan keterampilan bekerja.

Dengan jumlah pekerja informal mencapai 60,47 persen (Agustus 2020), dengan dominannya pekerja informal bisa dipastikan keadaan ekonomi akan sangat bergantung dari pekerja sektor ini. Bansos seharusnya menyentuh lapisan pekerja ini yang sebagian besar adalah pekerja keluarga dan pekerja tidak dibayar.

Pandemi telah mengubah garis program pengentasan kemiskinan yang ada. Setidaknya kini ada beberapa bantuan sosial yang dipercepat penyalurannya dan pelebaran kategori penerima bansos. Program-program lain seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/program sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menjadi tumpuan masyarakat bawah.

Strategi Jangka Panjang

Bansos sebagai bantalan bagi masyarakat menengah bawah untuk bertahan nyatanya diyakini belum cukup membantu ekonomi masyarakat jangka panjang. Penyangga pendapatan yang ditunggu-ditunggu masyarakat terdampak pandemi ini perlu dikaji lagi dampak jangka panjangnya. Menjadi prioritas selanjutnya ke depan perlu mendorong pemerintah ataupun swasta membuka lapangan kerja yang berkualitas di beberapa sektor produktif.

Hadirnya strategi yang matang dan tepat dapat mendorong sektor produktif untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak. Dari hasil Sakernas Agustus 2020 diketahui sektor produktif terbesar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dari 128,45 juta orang bekerja, sebesar 38,23 juta orang atau 29,76 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sektor terbesar kedua perdagangan besar dan eceran 19,23 persen dan urutan ketiga industri pengolahan 13,61 persen.

Data di atas bisa menjadi acuan dalam mengatur tata kelola serta manajemen pemberian stimulus. Adanya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja seharusnya jadi motor penggerak, namun juga tidak bisa berjalan mulus jika tidak ada road map yang jelas untuk melakukan transformasi dan reformasi ekonomi secara inklusif.

Sektor perdagangan besar dan eceran, dengan kondisi pandemi saat ini perlu mendorong dalam pengadaan barang maupun jasa harus sudah melibatkan UMKM lokal setempat agar sektor perdagangan eceran ikut tumbuh, bukan saja perdagangan besar. Tak kalah penting efek domino dan pengganda dari langkah ini tentu akan sangat besar dampaknya terutama di sisi ketenagakerjaan dan pendapatan masyarakat.

Di sisi lain pertanian dan industri pengolahan kita seharusnya tidak tutup mata dengan pergeseran kebutuhan lapangan kerja yang mulai bergeser ke arah otomasi dan digitalisasi. Perlu adanya pembukaan lapangan kerja yang lebih mengedepankan inovasi berbasis teknologi. Perlu komitmen yang kuat untuk setidaknya mulai melirik dan menarik investasi khususnya industri padat karya yang hasilnya berorientasi pada ekspor dan ujungnya tentu menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya.

Tepat jika jangka panjang pemerintah tidak hanya bansos saja yang digelontorkan, tapi juga menyasar perbaikan SDM melalui pendidikan dan kesempatan lapangan kerja. Harapannya tentu laju kemiskinan bisa ditekan dengan program yang tepat sasaran.

Luasnya wilayah dan beragamnya kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia menyebabkan masalah kemiskinan dan pengangguran saat ini sulit diurai hingga ke akarnya. Hal ini merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional.

Data Sensus Penduduk

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (kondisi September 2020) --yang merupakan kolaborasi BPS dengan Ditjen Dukcapil-- seyogianya bisa menjadi batu loncatan, digunakan untuk kebermanfaatan masyarakat seluas-luasnya dalam penanganan dampak Covid-19 di semua lini masyarakat. Selanjutnya, mengurai tantangan kemiskinan di tengah pandemi setidaknya perlu adanya perbaikan ke depan.

Pertama, integrasi data antar-K/L terutama pemanfaatan data SP 2020 yang lebih didorong utamanya bagi yang berkepentingan memberikan program bantuan langsung kepada masyarakat melalui program-program sosial.

Kedua, pemerintah terutama K/L terkait agar fokus dalam pemecahan pengentasan kemiskinan melalui data-data yang ada. Sehingga, mudah memetakan kantong-kantong kemiskinan, terutama kantong kemiskinan baru akibat dampak pandemi, dan analisis yang tepat terkait karakteristik. Sehingga, kebijakan yang diberikan dapat tepat sasaran.

Ketiga, konsolidasi di tingkat bawah antara pemangku kebijakan dengan masyarakat sehingga tidak terjadi lagi silang pendapat terkait data di lapangan. Terakhir adalah bervariasinya intervensi dan program pemerintah terhadap masyarakat miskin dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan terkini. Semakin dekatnya bantuan dengan sendi-sendi kemiskinan, semakin dekat pula penduduk terbebas dari belenggu kemiskinan.
Sulthoni Syahid Sugito, SST Statistisi Ahli Muda di Badan Pusat Statistik Kabupaten Pemalang, alumni Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta

Lihat Video: Pemerintah Beberkan Upaya Kurangi Kemiskinan dari Perlindungan Sosial

(mmu/mmu)