Kolom

Banjir dan Daya Tahan Masyarakat Pesisir

Muhamad Karim - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 13:00 WIB
Banjir di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (22/2/2021).
Banjir di Pekalongan, Jawa Tengah yang hingga awal pekan ini belum surut (Foto: Robby Bernardi/detikcom)
Jakarta -

Di tengah situasi bertarung melawan dan mengatasi pandemi Covid-19, awal 2021 ini negara kita diterjang bencana alam bertubi-tubi --gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Kita seakan-akan tak diberi waktu bernapas. Terpaksa masyarakat menghadapi dua ancaman sekaligus, yakni Covid-19 dan bencana alam.

Banjir adalah bencana yang rutin terjadi setiap awal tahun. Mengatasinya tak bisa bersifat insidental. Butuh strategi yang tepat dan holistik agar masyarakat punya daya tahan (resilience) kuat. Banjir awal tahun ini tak hanya menerjang masyarakat di wilayah terestrial yang meluluhlantakkan permukiman dan lahan pertanian, melainkan juga wilayah pesisir terutama kota-kota pesisir dengan ragam aktivitasnya.

Penelitian Kirezci et al (2020) memprediksi bahwa secara global banjir pesisir bakal naik hingga 50 persen akibat perubahan iklim hingga tahun 2100. Risiko kerugian ekonominya diperkirakan $ 14,2 triliun (£ 10,9 triliun), setara 20 persen PDB ekonomi global. Otomatis mengancam nyawa manusia yang bermukim dan beraktivitas di wilayah pesisir (coastal).

Apalagi, sebagian besar wilayah pesisir Indonesia tak lagi memiliki sabuk hijau pesisir (coastal green belt) yang berfungsi menjadi benteng pelindung masyarakat dari ancaman bencana alam.

Imbas Banjir

Pada awal tahun 2021 ini di Indonesia nyaris saban hari kita menyaksikan berita banjir di media. Penyebabnya, tingginya curah hujan. Imbasnya, melanda kota-kota metropolis hingga kabupaten/kota pesisir --Jakarta, Semarang, Manado, Banjarmasin, Subang dan Indramayu. Kota-kota ini amat penting karena sebagai jalur rantai pasok dan transportasi barang dan jasa yang melayani sebagian besar Pulau Jawa dan Bali.

Akibat banjir semuanya terganggu dan nyaris lumpuh. Apalagi bersamaan dengan berjibaku melawan pandemi Covid-19. Pekerjaan pemerintah pusat dan daerah berlipat ganda. Kondisi ini wilayah pesisir lebih berat lagi akibat faktor lingkungan dan geografi yang mempengaruhinya.

Banjir awal tahun 2021 telah memakan korban nyawa hingga kerugian harta benda, kerusakan infrastruktur, kehilangan rumah, dan rusaknya fasilitas publik. Perkiraannya, di Kalimantan Selatan Rp 1,349 triliun (BBPT, 2021), Jakarta Rp 10 triliun (INDEF, 2021), Aceh Rp 11,6 miliar (tirto.id, 2021), dan Semarang Rp 1 triliun (beritasatu.com 2021).

Itu baru beberapa daerah. Mengatasi hal ini, terpaksa pemerintah pusat maupun daerah mesti menyediakan anggaran tambahan buat pemulihan penderitaan warga, serta rekonstruksi kerusakan sarana dan prasaran fisik.

Belajar dari kejadian setiap tahunnya, pemerintah dan masyarakat mesti menyadari bahwa perubahan iklim benar-benar sudah terjadi. Laporan penelitian terbaru Kirezci et al (2020) mampu memproyeksikan dampak perubahan iklim hingga 2100. Nantinya perubahan iklim global bakal mengubah luas daratan dan jumlah penduduk apabila ekosistem pelindung pantai habis tereksploitasi dan tanpa adanya strategi adaptasi.

Daratan dunia diperkirakan bakal bertambah 48 persen, penduduk naik 52 persen, dan aset global mengalami risiko banjir 46 persen pada 2100. Diperkirakan pula bahwa 68 persen wilayah pesisir bakal diterjang banjir akibat pasang surut disertai badai. Sisanya 32 persen banjir terjadi akibat kenaikan permukaan air laut secara regional. Inilah riset terbaru dampak perubahan iklim global yang bakal berimbas bagi masyarakat pesisir termasuk Indonesia hingga tahun 2100.

Hasil riset ini penting bagi Indonesia karena sekitar 60 persen penduduknya bermukim di wilayah pesisir. Ditambah sejumlah 300 kabupaten/kotanya juga berlokasi di wilayah pesisir. Artinya, bencana banjir mengancam masa depan kita.

Mengapa banjir acapkali terjadi setiap tahun? Memang alasan klasiknya, degradasi dan fragmentasi sumber daya alam khususnya hutan yang kian menipis sebagai penjaga keseimbangan ekosistem alam. Data resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan soal deforestasi trennya turun. Sepanjang 2013-2014 0,4 juta hektar per tahun dari sebelumnya 0,73 juta hektar per tahun. Lalu sepanjang 2014-2015 naik 1,09 juta hektar per tahun dan 2015-2016 turun menjadi 0,63 juta hektar per tahun. Kembali turun jadi 0,48 juta hektar per tahun sepanjang 2016-2017 (FWI 2020).

Meski deforestasi Indonesia cenderung turun, tapi banjir tak pernah kompromi. Pasalnya kerusakan ekosistem hutan Indonesia sangat parah. Sayangnya, kita terkesan lamban menyiapkan strategi adaptasi dan mitigasi iklim hadapi bencana banjir. Utamanya di level masyarakat akar rumput. Terkesan bencana banjir bukan imbas perubahan iklim global. Makanya penting bagi pemerintah bersama masyarakat menyiapkan strategi resiliensinya.

Pilar dan Dimensi Resiliensi

Supaya masyarakat pesisir punya resiliensi atau daya tahan kala menghadapi aneka bencana pesisir (termasuk banjir) dibutuhkan strategi yang tepat. Pemikiran Dinther dan Ovink (2021) dalam buku Climate Resilient Urban Areas dengan judul The Five Pillars of Climate Resilience bisa diadopsi. Mereka memformulasikan lima pilar resiliensi menghadapi dampak perubahan iklim global seperti banjir, tanah longsor, topan, dan rob yang acapkali menerjang Indonesia.

Pertama, kapasitas ambang batas (Threshold capacity). Pilar pertama ini bertujuan mencegah kerusakan akibat dampak perubahan iklim dengan mengembangkan ambang batas terhadap ragam ancaman lingkungan yang terjadi. Umpamanya, berapa mestinya ambang batas daya dukung (carrying capacity) lingkungan pulau kecil atau kawasan permukiman supaya keseimbangan dan metabolisme alam terjamin.

Kedua, kapasitas mengatasi (coping capacity). Pilar kedua ini terkait kemampuan lingkungan sekitar masyarakat, perkotaan maupun suatu negara menghadapi dan menangani kondisi cuaca ekstrem serta mengurangi kerusakan yang ditimbulkannya.

Ketiga, kapasitas pemulihan (recovery capacity). Pilar ketiga ini terkait kemampuan masyarakat pesisir bangkit kembali dan pulih pada kondisi semula atau lebih dibandingkan sebelum mengalami dampak kondisi iklim ekstrim. Misalnya, pasca curah hujan tinggi yang menimbulkan banjir, rob, dan badai yang meluluhlantakkan permukiman, dan aset produktif nelayan berupa kapal/perahu.

Keempat, kapasitas beradaptasi (adaptive capacity). Pilar keempat ini terkait kemampuan masyarakat pesisir dalam mengantisipasi perkembangan yang tak menentu di masa depan. Pilar ini otomatis butuh kemampuan adaptasi terhadap bencana. Seumpama, membangun rancang bangun perumahan penduduk di wilayah pesisir yang adaptif terhadap bencana rob dan gempa. Masyarakat pesisir Sulawesi dan Kalimantan sudah menerapkan konstruksi rumah panggung sejak dulu kala.

Kelima, kapasitas bertransformasi (transformative capacity). Pilar kelima ini terkait kemampuan menciptakan lingkungan pendukung kondusif, memperkuat kapasitas pemangku kepentingan, mengidentifikasi dan mengimplementasikan percepatan intervensi sehingga masyarakat pesisir bisa bertransisi secara proaktif menuju masyarakat beresiliensi kuat terhadap dampak perubahan iklim (climate-resilient society).

Agar implementasi lima pilar resiliensi efektif membutuhkan empat dimensi pokok; pertama, kepemimpinan dan strategi (leadership and strategy). Dimensi terkait dengan kepemimpinan suatu negara atau wilayah yang mampu membangun rencana strategi dan kebijakan serta mengimplementasikannya secara sistematis, terintegrasi, dan mengutamakan partisipasi aktif seluruh semua pemangku kepentingan. Hingga mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif dalam menghadapi ancaman bencana.

Kedua, infrastruktur dan lingkungan (infrastructure and environment). Dimensi ini terkait dengan pengembangan kota-kota pantai yang berkelanjutan yang dijamin akses dan keterhubungan sistem infrastruktur yang baik, modern, fleksibel, beragam, dan punya resiliensi tinggi dari bencana alam ekstrem. Dimensi ini penting agar pembangunan infrastruktur tak memicu bencana itu sendiri.

Ketiga, ekonomi dan masyarakat (economy and society). Dimensi ini berkaitan kemampuan masyarakat secara proaktif memahami ragam pengetahuan ekonomi secara integral sehingga stabilitasnya terjaga tatkala terjadi fluktuasi regional maupun global. Artinya, ekonomi masyarakat tak mengalami goncangan tatkala dilanda bencana banjir.

Keempat, kesehatan dan kesejahteraan (health and well-being). Dimensi ini mengharuskan masyarakat memiliki pendapatan yang aman dan stabil, hidup dalam lingkungan hijau dan bersih, aman dari guncangan dan tekanan ekonomi, sosial maupun ekologi tatkala mengalami dan pasca bencana banjir (Rijke et al, 2021).

Lima pilar resiliensi dan empat dimensi pokok ini mesti menjadi basis dalam merumuskan kebijakan penanganan, adaptasi, dan mitigasi bencana banjir di negeri ini, supaya masyarakat memiliki kapasitas dan kemampuan resiliensi tinggi.

Muhamad Karim dosen Universitas Trilogi Jakarta, Direktur Center for Ocean and Maritime Civilization Studies

(mmu/mmu)