Mimbar Mahasiswa

Kebijakan Jalur Viral dan Banjir Merah Pekalongan

Nazih Nauvan Lathif - detikNews
Selasa, 23 Feb 2021 11:13 WIB
Banjir merendam Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (6/2/2021). Yang membuatnya tak biasa, banjir di salah satu sudut kota airnya berwarna merah.
Air banjir berwarna merah yang bikin "heboh" di Pekalongan (Foto: Robby Bernardi/detikcom)
Jakarta -

Belakangan ini, ada dua kebijakan yang banyak menyita perhatian publik. Pertama, kebijakan tentang ketentuan penggunaan seragam dan atribut sekolah yang dimuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri. Kebijakan ini diteken setelah viralnya kasus pemaksaan penggunaan atribut seragam agama tertentu di salah satu sekolah negeri di Padang. Kasus ini selanjutnya membuka tabir kejadian serupa di banyak tempat. Warganet ramai-ramai menyampaikan keluh kesahnya terkait kasus pemaksaan seragam yang ternyata juga sudah lama terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Kebijakan kedua adalah pemotongan jumlah insentif tenaga kesehatan yang termaktub dalam Surat Keterangan Menteri Keuangan. Sontak, berita pemotongan insentif ini menjadi viral dan mendapat banyak kecaman dari warganet hingga para pakar. Warganet dan pakar menganggap pemotogan insentif ini adalah tindakan yang tidak simpatik terhadap perjuangan tenaga kesehatan yang telah berjibaku di garda terdepan selama hampir satu tahun pandemi menyerang. Hujan komentar dan kritik akhirnya membuat kebijakan pemotongan insentif ini dibatalkan.

Dari dua kebijakan tersebut, ada satu persamaan yang kiranya belakangan ini kerap menjadi tren latar belakang bagaimana sebuah kebijakan disusun. Betul, satu persamaan tersebut adalah jalur keviralan di media sosial. Baik penyusunan SKB 3 Menteri maupun pembatalan pemotongan insentif tenaga kesehatan nyatanya terlebih dahulu harus melalui "prosedur" jalur keviralan di media sosial. Walaupun jalur keviralan ini bukan satu-satunya dasar disusunnya sebuah kebijakan, banyak ditemui kasus serupa. Pada kasus lain, pelayanan birokrasi juga akan lebih diperhatikan dengan baik apabila bobroknya diviralkan dulu di media sosial.

Tren kebijakan dan birokrasi jalur viral ini menimbulkan kesan baik dan buruk sekaligus bagi masyarakat. Kesan baik timbul, sebab aspirasi dan suara masyarakat akhirnya mendapat secuil tempat di "telinga" para penyusun regulasi yang terhormat. Sebelumnya, kritik dan masukan dari masyarakat bak angin lalu saja bagi para regulator dan birokrat. Didengarnya kritik dan masukan adalah sebuah hal langka yang patut kita syukuri.

Sementara itu, kesan buruk muncul karena kebanyakan masyarakat akan semakin beranggapan bahwa para regulator ini terlebih dahulu harus melalui mekanisme jalur viral tiap kali akan menyusun kebijakan. Bukan berdasarkan kajian dan kebutuhan masyarakat, melainkan karena ada kasus yang sedang viral. Kalau tidak ada kasus viral, ya bisa jadi tidak akan ada kebijakan yang pro masyarakat. Penyusunan kebijakan menjadi serba bergantung pada tingkat keviralan sebuah kasus.

Banjir

Berbeda dengan kebanyakan masyarakat, beberapa waktu lalu ada sebuah kasus banjir yang bagi saya justru bisa digunakan untuk mengubah kesan buruk tadi menjadi satu momentum baik. Kasus banjir yang saya maksud ini adalah banjir merah di Kelurahan Jenggot, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Sabtu (6/2) dua pekan lalu, warga Kelurahan Jenggot, Pekalongan dihebohkan dengan perubahan warna air banjir yang tengah melanda daerah mereka. Warna air banjir yang mulanya kecoklatan, keesokan harinya berubah menjadi merah merekah. Setelah ditelusuri, penyebab banjir merah ini berasal dari pewarna batik berjenis Remasol 8B milik salah satu pengusaha yang tidak sengaja tumpah dan hanyut terbawa oleh air banjir.

Sejujurnya, kejadian banjir merah ini merupakan pemandangan yang sangat lumrah bagi warga asli Pekalongan. Bagaimana tidak lumrah, wong saban hari warna air sungai di kota itu mirip seperti warna merah pada banjir tersebut. Bahkan, dalam sepekan warna air sungai yang bercampur limbah batik ini bisa berubah-ubah tiap harinya. Kadang berwarna hitam, kadang pula hijau. Hampir seperempat abad tinggal di Pekalongan, saya tidak pernah menyaksikan warna sungai di wilayah ini berwarna bening layaknya sungai di kota/kabupaten tetangga.

Tidak seperti warga asli Pekalongan, masyarakat luar menganggap peristiwa banjir merah itu sebagai sebuah hal yang langka, menghebohkan, dan tentu saja bikin viral. Benar saja, kejadian banjir merah tersebut diberitakan hampir oleh seluruh kanal berita. Mulai dari kanal berita lokal, regional, dan nasional berbondong-bondong memberitakan kejadian itu. Dari akun berita betulan hingga akun yang kerap membuat konten per-julid-an tak kalah ketinggalan mem-posting peristiwa banjir merah.

Keesokan harinya beberapa kanal berita internasional turut memuat peristiwa banjir merah Pekalongan. Sungguh betapa viralnya banjir merah ini. Ada rasa bangga bercampur malu sebetulnya. Maklum, sejak pengakuan batik sebagai warisan dunia pada 2009, Pekalongan memang jarang mendapat sorotan dari dunia internasional. Kini, kota dengan julukan Kota Batik itu kembali disorot. Tetap berkaitan dengan batik, tapi dalam bentuk peristiwa yang bikin miris dan merepotkan warganya.

Membuka Tabir

Viralnya banjir merah secara terang benderang membuka tabir sisi lain dari Kota Pekalongan. Sebagai penghasil batik nomor satu di Indonesia, ternyata ia masih punya dua PR besar yang harus ditanggulangi, yakni banjir dan pengelolaan limbah batik yang payah. Ya, walaupun banjir merah ini bukan murni disebabkan oleh limbah batik, tapi dengan melihat pewarna yang tak sengaja tumpah saja sudah separah itu dampaknya, bagaimana dengan limbah berwarna dan berbau tak sedap yang saban hari dengan sengaja dibuang ke aliran sungai?

Baik banjir maupun pengelolaan limbah batik keduanya adalah PR besar yang sebetulnya sudah akut dan menahun di Pekalongan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kebijakan yang serius, strategis, tepat sasaran, dan berdampak untuk mengatasi dua PR ini. Kebijakan yang sudah-sudah terkesan hanya seperti kebijakan jangka pendek dan sementara. Dengan momentum viralnya banjir merah ini, bijaknya kesan buruk terhadap kebijakan jalur viral perlu dikesampingkan terlebih dahulu.

Khusus untuk kasus ini, tak apa pembuat regulasi, dalam hal ini pemerintah Kota Pekalongan dan jajarannya membuat kebijakan dengan mekanisme jalur keviralan. Saya rasa masyarakat akan memaklumi. Justru, masyarakat perlu turut serta dan mengawal bagaimana kebijakan penanggulangan banjir dan limbah batik ini dijalankan nantinya. Masalah banjir dan pengelolaan limbah ini sudah teramat genting dan buru-buru harus diselesaikan. Tentunya bukan dengan kebijakan yang sekadar tambal sulam.

Nazih Nauvan Lathif mahasiswa, tinggal di Pekalongan

(mmu/mmu)