Pembatasan Pupuk Subsidi dan Peluang Pertanian Berkelanjutan

Jakarta -

Ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik atau kimiawi di sektor pertanian semakin meningkat dari tahun ke tahun. Ironisnya, peningkatan permintaan tersebut tidak sejalan dengan peningkatan hasil panen, tetapi justru karena ketidaksuburan tanah akibat pupuk kimia itu sendiri. Artinya untuk mendapatkan hasil panen yang sama, petani harus menggunakan pupuk kimia dari pada takaran mereka saat ini.

Pupuk ini disintesis dari sumber gas bumi yang eksplorasi dan pertambangannya sudah berkontribusi merusak lingkungan, seperti pengasaman tanah, penurunan kadar air, dan pencemaran sumber air tanah. Pada saat yang sama, produksi berbasis fosil ini menyebabkan biaya produksi menjadi lebih fluktuatif terhadap harga minyak yang ikut membebani alokasi subsidi nasional, terutama ketika harga minyak melambung tinggi.

Upaya pengurangan alokasi subsidi umum telah dicoba sejak era Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo. Meskipun prioritas peralihan alokasi oleh kedua petahana ini cukup berbeda, namun keduanya menunjukkan masih terbatasnya strategi pendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di banyak sektor, termasuk pertanian.

Secara khusus, kebijakan terbaru yang dikeluarkan melalui Permentan No. 1 tahun 2020, yang kemudian direvisi dalam Permentan No. 20 tahun 2020, fokus utamanya pada jenis pupuk bersubsidi, klasifikasi petani yang berhak mendapat alokasi, dan tata cara pengalokasiannya. Tidak ada pasal khusus yang disebutkan agar petani untuk secara bertahap beralih ke praktik pertanian berkelanjutan atau penggunaan pupuk kompos mengindikasikan bahwa pemerintah berharap petani beralih ke pupuk anorganik tidak bersubsidi.

Penggunaan pupuk kimia tidak bersubsidi begitu membebani bagi petani yang memiliki kemampuan finansial yang rendah. Selain itu, sebagian besar petani saat ini hanya sebagai penggarap lahan; mereka harus berbagi hasil panen dengan pemilik lahan. Hal ini menyebabkan mata pencaharian mereka terancam jika harus menaikkan biaya operasional melalui pupuk yang tidak bersubsidi sedangkan hasil panen tetap sama dengan musim sebelumnya.

Lebih parah lagi, meski terjadi kenaikan biaya operasional di hulu, petani tidak memiliki kendali atas harga komoditas pertanian di hilir. Tanpa adanya penyesuaian harga dalam rantai pasok tersebut, penggunaan pupuk tidak bersubsidi hanya akan merugikan petani.Salah satu cara untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan kembali ke praktik pertanian organik yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dalam pengolahan lahan.

Data terakhir yang dihimpun BPS pada 2020 mencatat populasi sapi potong sekitar 17,5 juta ekor di Indonesia yang berpotensi menghasilkan 175.000 ton kotoran segar per hari. Jika dihitung secara kasar, jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan ideal 17.500 hektar lahan setiap hari atau hampir 6,4 juta hektar per tahun. Di sisi lain, BPS melaporkan ada sekitar 10,7 juta hektar sawah pada 2019 dan dengan demikian populasi sapi ini mampu menyediakan hingga 60% pupuk organik dalam bentuk kompos.

Sayangnya, praktiknya tidak semudah perhitungan kasar di atas dan jauh dari kondisi ideal. Salah satu masalahnya adalah rendahnya tingkat produktivitas pada penggunaan langsung pupuk kompos akibat kondisi tanah yang jenuh pupuk anorganik. Keadaan ini dapat diatasi melalui sistem pemrosesan yang menerapkan proses pencernaan anaerobik sebagai pengganti kompos konvensional.

Singkatnya, proses anaerobik ini adalah proses mikrobiologi dalam kondisi kedap udara atau fermentasi pada kotoran mentah yang menghasilkan dua produk: biogas sebagai sumber energi dan kotoran terfermentai atau ampas biogas sebagai pupuk organik; istilah 'organik' yang digunakan di sini memiliki pengertian yang lebih luas dan tidak secara khusus mengacu pada produk pupuk organik yang terstandarisasi.

Proses itu biasa disebut dengan teknologi biogas yang telah dikenal sejak puluhan tahun. Manfaat dari aplikasi kotoran terfermentasi ini telah menjadi topik penelitian ilmiah yang penting, tidak hanya di bidang pertanian dan pemulihan tanah, tetapi juga untuk masalah mitigasi iklim.

Di Indonesia, ampas biogas lebih dikenal dengan istilah bio-slurry dan manfaatnya terhadap hasil produksi pertanian telah cukup lama dipelajari. Sebagaimana dicatat dari survei pengguna tahunan yang dilakukan oleh salah satu implementator biogas melalui Program Biogas Rumah (BIRU), penggunaan bio-slurry menunjukkan perbedaan hasil yang nyata dibandingkan pupuk kimia. Tercatat terjadi peningkatan hasil pada kisaran 10 hingga 30 persen dibandingkan dengan pupuk kimia.

Dalam wawancara dengan berbagai responden yang memanfaatkan bio-slurry, terdapat kesimpulan yang sama bahwa mereka mengalami hasil produksi yang lebih baik, kondisi tanah yang lebih baik, dan tanaman yang lebih sehat terhadap hama dan penyakit. Secara ilmiah hasil ini sebenarnya bersumber dari komposisi dasar bio-slurry itu sendiri dan proses anaerobik yang sudah dilalui.

Dalam sebuah artikel yang ditulis oleh tiga peneliti dari University of Guelph serta Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC) di Kanada, bio-slurry memberikan nutrisi tanaman dalam bentuk yang lebih siap diserap oleh sistem akar tanaman. Ciri-ciri ini jarang ada pada pupuk kompos konvensional atau pupuk buatan. Selain itu, mikroorganisme yang hidup dalam bio-slurry yang juga mendukung pertumbuhan tanaman dan mempercepat pemulihan ekosistem tanah.

Dengan menangkap gas metana dari proses anaerobik ini dan mengubahnya menjadi sumber energi bersih untuk memasak, sedangkan ampasnya dikembalikan ke lahan untuk bercocok tanam dan rumput untuk bahan baku ternak menunjukkan bagaimana peran hewan dan pertanian terhubung dan mendukung satu sama lain, dan karenanya membentuk lingkaran sebagai sistem pertanian yang terintegrasi.

Sistem semacam itu di Belanda dikenal dengan Circular Agrofood System yang dipromosikan oleh Wageningen University and Research (WUR). Teknologi biogas ini dapat diadopsi oleh petani karena cukup sederhana bahkan untuk peternak yang memiliki 3 sampai 4 ekor sapi dan investasi untuk instalasi biogas dapat dikembalikan dalam 3 sampai 5 tahun. Justru yang menjadi persoalan adalah paradigma di kalangan petani bahwa pertanian organik tidak praktis.

Memang benar bahwa penggunaan pupuk alami seperti kompos atau kotoran ternak membutuhkan volume yang sangat banyak, tetapi sebagai gantinya, kesuburan tanah meningkat dan hasil produksi secara bertahap dapat meningkat dengan produk pertanian yang lebih sehat (lebih sedikit pupuk kimia berarti lebih sedikit residu kimiawi di pertanian).

Pembatasan pupuk bersubsidi memberikan dua sisi mata uang yang sama, baik untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan atau membiarkan penggunaan pupuk kimia untuk lebih merusak kesuburan tanah Indonesia. Peluang terbuka lebar, mengingat populasi ternak yang besar dan teknologinya yang sudah terbukti baik secara ilmiah maupun praktis.

Yang penting saat ini adalah kemauan antar golongan untuk bekerja sama. Para petani masih membutuhkan pendidikan yang tepat untuk mengubah paradigma mereka terhadap pupuk kimia. Kerja sama yang baik harus dilakukan antara pemerintah, swasta, maupun LSM, agar tidak melewatkan kesempatan untuk kebaikan ini sebelum terlambat.

Jihan A. As-sya'bani Technical Field Assistant di Yayasan Rumah Energi, lulusan Jurusan Fisika Universitas Gadjah Mada