Kolom

Eksperimen Singkat Demokrasi Myanmar

Daniel H - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 14:03 WIB
Bagan,Myanmar-March 4,2012:Election 2012 poster of Aung San Suu Kyi and her party,NLD, the National League for Democracy.
Foto: Getty Images/lonelytravel
Jakarta -

Beberapa waktu ini, kita dikagetkan oleh perebutan kekuasaan lewat kudeta militer yang dialami oleh negara Myanmar, salah satu rekan Indonesia dalam ASEAN. Militer menggulingkan rezim demokratis (atau semi-demokratis?) Aung San Suu Kyi, sang pemenang Nobel Perdamaian dan partainya Liga Nasional Untuk Demokrasi yang sudah berkuasa sejak 2015 lalu.

Militer mengatakan bahwa mereka hendak "menghentikan kecurangan pemilu" yang menyebabkan kemenangan Partai NLD pada Pemilu 2020 lalu. Apakah Myanmar akan kembali ke "era kegelapan" kediktatoran militer yang sudah berkuasa hampir separuh dari umur salah satu negara terbesar di Asia Tenggara tersebut?

Negara Unik

Myanmar merupakan suatu negara yang cukup unik di Asia Tenggara, karena praktis mayoritas pemerintahan di negara tersebut berada di bawah kekuasaan militer. Kudeta militer pertama terjadi pada 2 Juni 1962 ketika Jenderal Ne Win menggulingkan rezim sipil pimpinan U Nu yang pada saat itu terkena pergolakan politik. Ketika pada akhirnya pada 1988 rezim Ne Win gagal membangun ekonomi, ia mengundurkan diri setelah diguncang demonstrasi masif.

Namun, pada 18 September 1988 militer di bawah Saw Maung melancarkan kudeta kembali, diiringi represi berdarah yang memakan 3.000 korban jiwa. Hingga 2011, Saw Maung dan penerusnya, Than Shwe memimpin negara tersebut dalam wadah State Peace and Development Council (Dewan Pembangunan dan Perdamaian Negara) yang sama-sama represif, namun sedikit lebih liberal dalam hal ekonomi.

Pada 2008, militer meresmikan konstitusi baru dan akhirnya pada 2011 kekuasaan militer resmi bertransisi pada kekuatan (semi-)sipil mengakhiri kekuasaan militer selama 50 tahun. Namun, Myanmar harus menunggu 5 tahun lagi untuk menunggu pemimpin murni sipil, yaitu Suu Kyi untuk memerintah negara tersebut.

Militer dan Demokratisasi

Yang menjadi masalah di Myanmar, tidak seperti misalnya di Indonesia, militer di sana tidak seratus persen menyerahkan kekuasaannya kepada sipil. Begitu pula demokratisasi di negara tersebut seratus persen direncanakan oleh militer, bukan karena tekanan publik.

Menurut Marco Brunte dalam Burma's Transtition to Disclipined Democracy: Abdication or Institutionalization of Military Rule?, faktor-faktor seperti perpecahan militer, krisis ekonomi yang hebat, dan oposisi yang kuat tidak ada. Militer tetap stabil, karena adanya pembersihan terhadap calon oposisi, adanya rombak jabatan dan reorganisasi.

Krisis ekonomi akibat sanksi dari Barat dapat diatasi dengan dukungan negara-negara seperti India, China, dan Rusia; dan oposisi sangat direpresi dengan adanya hukuman yang panjang. Menurut Brunte, reformasi justru terjadi karena militer ingin mengatasi kelebihan jenderal senior dengan pensiun menjadi pejabat politik (Brunte, 2011).

Proses demokratisasi dirancang pada 2003 lewat sebuah roadmap, dengan proyek utamanya adalah membuat sebuah konstitusi baru dan membuat pemilu. Namun, sayangnya pembuatan konstitusi 2008 bisa dikatakan tidak memenuhi sebuah proses yang representatif. Militer bisa dikatakan praktis hanya menjadi penentu tunggal dari isi konstitusi tersebut, sedangkan pihak-pihak lain yang diundang hanya menjadi penonton (Brunte, 2011).

Begitupun dalam referendum untuk mengesahkan konstitusi, tidak bersifat jujur dan adil serta cenderung manipulatif. Sikap manipulatif tersebut tetap dipertahankan dalam pemilu 2011 yang memenangkan partai militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Konstitusi 2008 menafsirkan bahwa Myanmar adalah "demokrasi disipliner" (disclipined democracy), bukan sebuah demokrasi liberal seperti yang dimunculkan di Barat. Dalam konstitusi itu, militer diperbolehkan mengangkat seperempat (25%) anggota parlemen, mengangkat seorang wakil presiden (dari dua orang), memilih menteri pertahanan, perbatasan dan dalam negeri dan mengendalikan institusi bersenjata (termasuk polisi).

Bahkan, militer diperbolehkan untuk "mengambil alih kekuasaan dan menjalankan kedaulatan negara" di saat darurat. Dalam hal-hal yang non-konstitusional, seperti ekonomi, militer banyak membangun konglomerasi raksasa, dengan dua yang utama yaitu Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holding Ltd (MEHL). Dengan konfigurasi semacam ini, praktis militer tetap menjadi pemain utama dalam pemerintahan, dan tidak dapat seperti di Indonesia; mereka berada di atas pejabat sipil.

Dalam berbagai statement-nya, militer sepertinya tidak mau melepaskan kekuasaannya yang besar tersebut. Sebelum menolak pengurangan hak mereka dalam upaya amandemen konstitusi pada 2020 lalu, pemimpin militer Min Aung Hlaing pernah menyatakan pada 2016 bahwa "militer harus berada di garda terdepan politik" karena "membawa stabilitas dalam transisi demokrasi".

Dalam pernyataannya saat itu juga, Min Aung mencibir politik kepartaian sebagai "sistem yang tidak membawa kestabilan". Pernyataan Min Aung itu merupakan suatu hal yang dapat mengesankan cara berpikir militer Myanmar (atau sering disebut Tatmadaw), yang menekankan sejarah bahwa perannya penting dalam menjaga stabilitas negara dari pemberontakan internal dan ketidakcakapan politisi sipil, terutama setelah kemerdekaan. Penolakan militer pada amandemen, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin melepaskan kekuasaan mereka --walaupun Min Aung pernah menyatakan bahwa mereka perlahan-lahan akan mengurangi pengaruh mereka.

Suu Kyi dan Militer

Bagaimana sebenarnya hubungan Suu Kyi dan militer? Sesungguhnya, hubungan militer dengan Suu Kyi bisa dikatakan tidak terlalu manis, namun tampaknya stabil karena Suu Kyi tampak membiarkan militer menjaga bisnis dan melakukan operasi militernya.

Pada era Suu Kyi, militer di bawah Min Aung Hlaing terkenal bukan karena prestasinya, namun karena ia terlibat langsung dalam pengusiran dan genosida pada masyarakat muslim Rohingya yang memakan korban hingga jutaan pengungsi pada 2016-2017. Tindakan itu dilakukan tanpa adanya tentangan dari rezim sipil di bawah Suu Kyi.

Suu Kyi bahkan memuji militer di posisi kabinetnya "cukup manis" dan "tidak buruk-buruk amat". Ia pun membantah bahwa militer telah melakukan genosida di Den Haag, walaupun banyak organisasi HAM asing telah membuktikan kebenaran pembasmian ini. Represi juga terus dilakukan militer pada etnis seperti Shan, Kachin, dan Kokang; dan pelanggaran HAM militer terus berlanjut seperti menangkap sejumlah jurnalis pada 2019.

Menurut mantan Duta Besar AS di Myanmar Derek Mitchell, Suu Kyi seperti "tidak memerintah" karena dikekang oleh militer (namun, menurutnya seharusnya Suu Kyi bisa bertindak sesuatu daripada sekadar diam, apalagi mengiyakan).

Sebenarnya, pada 2020 lalu, partai Suu Kyi sudah berusaha untuk memajukan sebuah paket amandemen, yang menghalangi seseorang berkeluarga orang asing (maksudnya Suu Kyi) untuk menjadi presiden dan mengurangi kursi militer, namun gagal di bawah pengaruh militer di parlemen. Suu Kyi pun tampaknya juga tidak menyingkirkan perangkat hukum ciptaan militer; ia mendukung penahanan jurnalis seperti Wa Lone dan Kyaw Soe Oo dengan alasan "membongkar rahasia negara" (walaupun sebenarnya mereka hanya mengungkap pembantaian Inn Din) dan tetap mempertahankan Pasal 66D yang mengkriminalkan "penghinaan" media sosial.

Anggaran untuk militer tetap tinggi, mencapai 14% dari APBN negara pada 2017, walaupun Myanmar bukan sebuah negara yang kaya raya. Namun, toh kenyataannya militer Myanmar tampaknya tetap tidak bisa menerima rezim Suu Kyi berkuasa kembali. Ketika mereka protes terhadap Pemilu 2020 yang dituduh curang karena membolehkan 8,6 juta pemilih tambahan dan berbagai malpraktik lainnya (walaupun tanpa bukti yang jelas), pada 29 Januari lalu KPU Myanmar tidak menerima klaim asal tuduh militer tersebut. Min Aung mengancam, jika tidak mematuhi hukum (ciptaan militer), maka segala hukum, konstitusi dan tentu saja orangnya bisa disingkirkan.

Nah, sampai di sini saya teringat dengan apa yang dinyatakan Lee Jones pada 2015, yang menyatakan bahwa militer sebenarnya membolehkan demokratisasi berjalan bebas, namun ia memiliki red line. Siapa yang ingin menentang militer, berarti dia sudah melawan red line dan ia akan disingkirkan. Jones memberikan contoh ketika pada 2015, pemimpin partai pro-militer USDP Shwe Mann --yang berusaha untuk mengubah konstitusi agar Suu Kyi bisa menjadi presiden-- disingkirkan dari jabatan kepartaian dan calon presiden negara itu.

Dalam situasi ini, Suu Kyi dan anak buahnya, walaupun sempat membiarkan dan membela militer menghabisi Rohingya, namun mereka melintasi red line dengan tidak mematuhi perintah militer untuk mendukung kecurangan pemilu dan berusaha menekan reformasi konstitusional, sehingga akhirnya ia memiliki landasan untuk disingkirkan oleh militer.

Adapula teori lain menyatakan bahwa Min Aung yang dijadwalkan pensiun 6 bulan lagi hendak mempertahankan kekuasaannya, dan ia tidak senang ketika militer kalah telak dalam pemilu. Pendapat lain menyatakan bahwa militer tidak menyukai pembukaan ekonomi karena mereka tidak menyukai pengaruh asing. Dalam pernyataannya sendiri, Min Aung (yang diberi kekuasaan penuh) menyatakan bahwa dalam setahun kekuasaan militer, pemilu baru akan dilakukan ketika KPU Myanmar sudah "diperbaiki" dan pemilu baru yang jujur dan adil akan dilakukan, dan pada saat itulah kekuasaan akan diberikan pada partai yang mendukung "norma dan standar demokrasi".

Dan, demokrasi itu adalah "demokrasi murni multipartai yang kental dengan kedisiplinan". Entah apa maksud Min Aung menyatakan seperti itu, karena tidak jelas apakah standar demokrasi "disiplin" yang ia maksud. Yang pasti, alasan kudeta didasarkan pada pasal dalam konstitusi yang menyatakan bahwa militer boleh mengambil alih kekuasaan di saat darurat, yaitu ketika pandemi COVID-19 saat ini.

Demokratisasi yang Cacat

Apapun alasan penyebab kemunculan kudeta, pada intinya hal ini membuktikan bahwa akibat proses demokratisasi yang cacat, pada akhirnya demokratisasi itu tidak berhasil untuk dijalankan. Demokratisasi di Myanmar tidak sampai ke tahap konsolidasi karena kendali militer atas politik masih sangat kuat, dan prasyarat seperti perlindungan minoritas tidak ada di negara tersebut.

Padahal, kebesaran hati militer untuk melepaskan kekuasaan pada proses demokratisasi sangat dibutuhkan, dan sebuah negara demokratis yang baik adalah negara yang menekankan kekuasaan sipil atas militer (civilian control of military). Hal ini merupakan efek dari proses "demokrasi disiplin" yang seratus persen dicanangkan militer tanpa input yang berarti dari luar, sehingga militer mampu mendiktekan perintahnya pada siapapun termasuk politisi sipil nomor wahid seperti Suu Kyi yang jelas memiliki legitimasi kuat lewat pemilu (sayangnya, Suu Kyi pun tidak resisten akan hal ini yang menyebabkan popularitasnya di dunia internasional hilang, dan ia malah seringkali menggunakan cara tidak demokratis).

Namun, ketika Suu Kyi sudah tidak mendengarkan "paksaan halus" militer, berarti dia sudah melintasi red line dan harus disingkirkan oleh militer. Memang sesungguhnya ada perbedaan berarti antara Suu Kyi dan militer, misalnya perdebatan soal kursi militer di parlemen, namun sebenarnya itu belum menjadi alasan yang kuat. Pada akhirnya, demokrasi Myanmar yang rapuh dan tidak matang itu runtuh oleh pihak non-demokratis yang selama ini membayang-bayangi pelaksanaan demokrasi di negara itu.

Bagaimana nasib negara Myanmar selanjutnya? Hanya militer yang akan tahu, namun dari tindak-tanduk mereka, sulit sepertinya menyatakan mereka akan mendukung demokratisasi. Min Aung pun mengatakan bahwa ia akan lebih mendukung "demokrasi disipliner", yang pastinya jelas bukan demokrasi yang sesungguhnya. Kita lihat saja selanjutnya, apakah negara itu akan kembali ke kekelaman militer atau melanjutkan transisinya ke demokrasi.

Daniel H pengamat politik internasional

(mmu/mmu)