Kolom

Kudeta dan Panggung Politik Militer

Asep Sahid Gatara - detikNews
Senin, 15 Feb 2021 13:00 WIB
Asep Sahid Gatara (Foto: dok. pribadi)
Jakarta -

Sejak awal hingga medio Februari ini panggung politik Indonesia dihiasi narasi kudeta. Dari mulai narasi kudeta militer di Myanmar (1/2/) sampai rencana kudeta Partai Demokrat di Indonesia (1/2). Jika narasi yang disebutkan pertama hanya melintas saja, maka yang disebutkan kedua menjadi pentas utama. Pemantiknya adalah tuduhan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) tentang adanya rencana kudeta atau pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat yang diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko.

Oleh karena itu, pemeran utama di panggung politik tersebut adalah AHY dan Moeldoko. Tentu di belakangnya, sebagaimana lazimnya sebuah panggung pertunjukan, terdapat deretan pemeran lainnya, seperti pemeran pendukung, pembantu, dan figuran. Dan, tentunya juga di balik itu semua ada sosok peran sutradara dan produser.

Kudeta menjadi narasi atau diksi yang paling menonjol ketimbang diksi-diksi lainnya dapat dipahami karena memang berkaitan dengan konteks siapa yang memproduksi atau membicarakannya, siapa yang dibicarakan atau disasar, bagaimana, dan untuk apa. Terkait dengan itu, dalam buku Edward Luttwak (1999), Kudeta: Teori dan Praktik Penggulingan Kekuasaan, dikatakan bahwa "sejarah mencatat, revolusi rakyat hampir tidak pernah berhasil menggulingkan kekuasaan. Militerlah yang paling sering melakukan kudeta, dan berhasil."

Itu artinya, diksi kudeta adalah domainnya lingkungan militer. Karena itu, berbicara kudeta tidak bisa keluar dari dinamika lingkungan militer, termasuk dinamika komunikasi politiknya.

Terlepas benar atau tidaknya rencana kudeta di tubuh Partai Demokrat, dan relevan atau tidaknya pandangan di atas, lakon perseteruan AHY vs Moeldoko telah memperpanjang daftar aksi-aksi politik terbuka kaum militer purnawirawan selama masa Era Reformasi. Dan, aksi politik purnawirawan seperti itu tampaknya akan terus bereskalasi hingga digelarnya Pemilu 2024.

Di kalangan publik segala aksi politik itu semakin menciptakan ragam spekulasi. Terutama spekulasi mengenai mengapa aksi-aksi politik kaum militer purnawirawan itu semakin terbuka. Tentu banyak faktor yang bisa menjelaskan terhadap ragam spekulasi tersebut. Namun, hemat saya, terdapat faktor dominan yaitu permasalahan akut yang tengah membelit internal kaum militer. Baik permasalahan yang berdimensi general, seperti perkara yang selama ini mendera institusi TNI, maupun berdimensi parsial, seperti agenda politik masing-masing individu purnawirawan.

Agenda Konsensus

Apabila yang menjadi penjelasnya adalah permasalahan general, maka itu semua diduga kuat karena mereka tengah merancang agenda bersama, seperti merancang konsensus politik di internal mereka. Sejauh ini, permasalahan general yang mendera mereka adalah kecenderungan menurunnya kewibawaan TNI dalam tata penyelenggaraan negara. Dan, menurunnya bargaining position purnawirawan dalam berbagai kontestasi politik.

Di beberapa even pemilihan kepala daerah, misalnya, realitas menunjukkan pudarnya kesempatan dan keberhasilan purnawirawan. Para pasangan calon lebih banyak didominasi oleh politisi yang berlatar sipil. Di tahun 2020 lalu, dari 270 daerah yang menggelar Pilkada Serentak, hanya delapan orang berlatar anggota TNI yang terdaftar sebagai calon bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota (cnnindonesia.com, 1/10/2020).

Bila permasalahan general tersebut benar-benar menjadi pandangan dan sikap bersama para purnawirawan, seperti pandangan dan sikap perlunya pemulihan kewibawaan dan posisi tawar TNI sekaligus para purnawirawannya, maka berpotensi dapat menciptakan ruang integrasi dan konsolidasi bagi mereka dalam memasuki medan 'pertempuran' politik praktis.

Kendala Intrik

Hanya saja harus dicermati kembali bahwa jalan menggapai integrasi dan konsolidasi di atas sangat tidak mudah. Hal itu terutama bila melihat kentalnya rivalitas di antara klik-klik purnawirawan itu sendiri. Dalam kondisi seperti itu, mereka biasanya lebih banyak mengedepankan tindakan "intrik", ketimbang tindakan "empatik". Artinya, di balik setiap tindakan politik apapun, seperti silaturahmi tokoh, komunikasi politik santun, dan aliansi kepentingan, selalu saja tersimpan muatan untuk menjatuhkan sesama, baik itu kawan maupun lawan.

Apabila intrik seperti itu lebih banyak mengedepan, maka ini merupakan 'lampu kuning' bagi kehidupan politik mereka sendiri di satu sisi, dan kehidupan politik sipil di sisi lain. 'Lampu kuning' bagi kalangan purnawirawan dapat semakin menyala manakala rakyat sudah makin melek dan cerdas. Hal itu dimungkinkan seiring dengan pesatnya era keterbukaan informasi dan komunikasi. Di sini rakyat berkesanggupan dan berkemampuan dalam membedakan mana panggung peristiwa dan mana panggung sandiwara. Akibatnya, dengan intrik-intrik itu rakyat akan makin apatis terhadap segala perilaku politik purnawirawan.

Sedangkan 'lampu kuning' bagi kehidupan politik sipil, adalah terkait dengan kecenderungan purnawirawan senior kerap mempengaruhi sekaligus menarik klik-klik juniornya di kalangan tentara aktif. Oleh karena itu, keutuhan di tubuh TNI cenderung dapat terpolarisasi secara ekstrem. Dan, itu akan menjadi salah satu ancaman serius bagi segala upaya agenda reformasi TNI dan pembangunan hubungan sipil-militer yang ideal. Yaitu, institusi militer yang yang senantiasa berada dalam kontrol otoritas politik sipil.

Politik Negara

Tentu kita tidak mengharapkan intrik malah mendominasi para purnawirawan. Kita memimpikan para purnawirawan dalam mengarungi kehidupan politiknya lebih mempraktikkan empatik melalui "politik negara"-nya, sebagaimana telah didoktrinkan selama mereka masih aktif di TNI. Yaitu, politik yang semata-mata mengusung tegaknya public good, dengan berlandaskan prinsip "kebenaran", "keberanian", "ketegasan" dan "kesatriaan".

Kini dan ke depan, prinsip-prinsip kepemimpinan politik seperti itulah sesungguhnya yang dinanti dan dibutuhkan segenap rakyat. Kepemimpinan yang senapas dengan tujuan negara, bukan malah bertolak belakang. Dan, usaha dalam meraihnya dengan cara-cara politik (demokratis), bukan dengan cara-cara anti-politik (anarkis).

Asep Sahid Gatara Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Wakil Ketua APSIPOL

(mmu/mmu)